Penulis
2 tahun lalu · 940 view · 3 menit baca · Agama 25f43682-afbc-45fe-b90b-1196145b18e8.jpg

Muslim Boleh Memilih Pemimpin Non-Muslim

Mutakhir ini, intoleransi dan diskriminasi atas nama agama semakin ganas dan tak terkendali. Mulai dari fatwa haramnya pemimpin non-muslim, politisasi agama hingga ditolaknya jenazah pemilih non-Muslim. Sungguh tindakan biadab dengan menjual murah ayat-ayat Allah demi kerakusan politik sesaat.

Untungnya, Gerakan Pemuda Ansor yang menyelenggarakan bahsul masa’il dengan menghadirkan sekitar 100 kiai muda dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa seorang muslim boleh memilih pemimpin non-muslim.

Keputusan ini meneguhkan bahwa terpilihnya non-muslim sebagai pemimpin dalam kontestasi politik baik berdasarkan agama maupun konstitusi adalah sah. Dengan demikian, kita tidak perlu takut dan khawatir dengan berbagai intimidasi yang meneriakkan memilih pemimpin non-muslim adalah munafik dan tidak akan masuk surga.

Bebas Memilih

Tentu dalam konteks bernegara, setiap warga negara bebas menentukan pilihan politiknya dalam memilih pemimpin tanpa latar belakang agama, suku maupun golongan yang berbeda.

Umat Islam Indonesia yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia harus menerima sistem berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Hal ini karena produk turunan konstitusi adalah sah dan mengikat bagi seluruh warga Indonesia.

Fenomena intoleransi yang berkembang dan semakin membabi buta ini merupakan tindakan yang mengancam persatuan dan kesatuan.

Tindakan ini mencerminkan ketidakmampuannya dalam kontestasi politik yang sehat. Akibatnya, berbagai cara dilakukan seperti pemasangan spanduk di sejumlah masjid yang tidak menerima pengurusan jenazah bagi pemilih dan pendukung pemimpin non-muslim. Inilah cermin dari suatu sikap yang sejatinya tidak islami dan tidak Indonesianis.

Dampaknya, kontestasi politik di Jakarta semakin hari semakin tidak terkontrol dan cenderung ganas. Segala cara termasuk dengan menjual ayat-ayat al-Quran dilakukan untuk memenangkan calon pilihannya. 

Apalagi tindakan ini bermuara dari pemaksaan penafsiran terhadap caranya sendiri yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki landasan argumentasi keagamaan yang kuat.

Kalangan Islam fundamentalis-radikalis seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merasa sebagai polisi agama dengan memaksakan pemahamannya bahwa pemimpin non-muslim tidak berhak dipilih. Padahal konteksnya, warga DKI akan memilih Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur), dan bukan memilih kepala agama.

Tentu saja sikap seperti ini telah menciderai demokrasi dan mencoreng nama Islam sebagai agama yang damai dan toleran. Dalam hal inilah umat Islam moderat harus bangkit dan memberikan pandangan yang benar demi membawa pemahaman yang benar.

Hasil bahsul masa’il GP Ansor adalah langkah besar untuk meredam sikap intoleransi dan pemaksaan kehendak yang berpotensi memecah belah publik.  

Setidaknya ada beberapa argumentasi GP Ansor atas bolehnya seorang muslim memilih pemimpin non-muslim. Pertama, dengan diterimanya NKRI, UUD 1945 dan Pancasila sebagai sebuah kesepakatan founding father, maka produk turunan dari konstitusi adalah sah.

Kedua, terpilihnya non-Muslim dalam kontestasi politik Indonesia berdasarkan konstitusi adalah sah dan mengikat secara konstitusi maupun agama.

Ketiga, persoalan kepemimpinan muslim dan non-muslim ini masih dalam tataran khilafiyah (debatable) (ada yang boleh/ ada yang tidak boleh).

Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hukumnya sah dan boleh memilih pemimpin baik muslim maupun non-muslim. Di samping itu, GP Ansor juga menghimbau agar umat Islam meredakan ketegangan dalam kontestasi politik dan setiap jenazah Muslim wajib disholatkan.

Ancaman Politisasi Agama

Politisasi agama yang kian massif dan menemukan momentumnya dalam kontestasi perpolitikan Pilkada DKI ini tidak hanya tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam, tetapi juga ancaman nyata bagi keberlangsungan keberagamaan maupun dalam kehiduapan berbangsa dan bernegara.

Tindakan ini adalah sikap menentang konstitusi negara, yaitu setiap warga negara Indonesia mempunyai hak pribadi untuk memilih siapapun pemimpinnya tanpa memandang latar belakang suku dan agamanya.

Kita semestinya menghargai pemilih yang berbeda dari pilihan kita. Pengkafiran dan pemaksaan merupakan tindakan yang jauh dari esensi ajaran agama.

Sikap ini tak lain adalah kebodohan yang mengedepankan kerakusan politik dengan menggunakan agama untuk kepentingan politik semata. Apalagi sikap menjadikan agama sebagai alat politik untuk mendelegitimasi seseorang menjadi pemimpin adalah contoh dari buruknya pemahaman atas agama itu sendiri.

Oleh karena itu, memilih pemimpin jangan sampai melihat latar belakang agama, suku dan semua isu yang berkaitan dengan SARA.

Momentum Pilkada adalah saat yang tepat melawan segala politik SARA dan seluruh intimidasinya. Setiap warga berhak menentukan pilihannya kepada siapa pun, termasuk pemimpin non-Muslim.

Jika memiliki rekam jejak yang baik dan telah terbukti memberikan maslahat kepada masyarakat umum, maka memilih pemimpin tersebut, sekalipun non-Muslim, adalah boleh hukumnya.

Artikel Terkait