Tepat 17 Agustus kemarin, Indonesia genap berumur 76 tahun. Namun, dalam benak kita masih terngiang-ngiang beberapa polemik yang terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Hal ini masih ada sangkut pautnya dengan fenomena pandemi yang masih melanda negeri ini.

Sesuai dengan judul di atas, hal yang akan dibahas ialah tentang pelarangan mural yang merupakan bentuk protes dari masyarakat akan kondisi yang masih dalam kesulitan akibat pandemi, serta pemasangan baliho beberapa politisi yang “berkeinginan” mencalonkan diri menjadi presiden 2024 nanti.

Hal demikian memang merupakan suatu kontradiksi yang memang sebenarnya tidak perlu terjadi, dengan maksud agar semua elemen masyarakat mempunyai satu tujuan bersama yang bersifat sementara, yaitu pemulihan keadaan negara akibat wabah pandemi.

Akan tetapi seperti kata pepatah "nasi telah menjadi bubur", diawali dengan pemasangan baliho beberapa politisi (elite politik) yang sudah bersiap-siap menyambut kontestasi pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut menimbulkan kecaman masyarakat ditengah kondisi yang penuh kesulitan saat ini, para politisi malah sibuk memikirkan jabatan dan kursi.

Kemungkinan besar hal tersebut dipengaruhi oleh “kecelakaan berpikir” para elite politik negara ini yang tidak mempunyai etika dalam berpolitik. Tentu hal ini didasari bahwa keadaan negara ini sedang mengalami pandemi, dan “belum waktunya” untuk bersafari politik di saat darurat seperti sekarang ini. Apalagi masa jabatan presiden saat ini masih menjabat dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun.

Padahal, para elite politik yang wajahnya terpampang secara nyata dan raksasa seantero daerah, sebagai dari kalangan yang berpendidikan, seharusnya berusaha untuk menemukan solusi untuk pemulihan dalam segala bidang sehingga “sedikit” meringankan beban penderitaan masyarakat.

Namun dari kejadian pemasangan baliho di saat yang tidak tepat inilah, secara tidak langsung, para elite politik sedang menunjukkan “wajah aslinya” bahwa politikus di Indonesia kebanyakan bukanlah sosok pemikir, melainkan hanya lakon “political intrigue.”

Maka dari itu, tidak mengherankan jika pada saat mendekati waktu perayaan HUT kemerdekaan yang ke-76 terdapat banyak mural di beberapa tempat yang merupakan bentuk protes akan perilaku politikus saat ini yang tidak memberikan sumbangsih terhadap masyarakat, bahkan cenderung mengecewakan dan hal itu berdampak kepada sikap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang mulai menurun dan cenderung melawan.

Perlu kita kaji lebih dalam bahwa sebenarnya pemasangan baliho yang dilakukan beberapa politisi merupakan bentuk demokrasi dalam bernegara. Namun di lain sisi, masyarakat juga mempunyai hak untuk tidak menghiraukannya dalam bentuk berdemokrasi, bahkan terciptanya mural sebagai jembatan protes merupakan bentuk demokrasi.

Akan tetapi, sikap agresif malah dipertontonkan oleh aparatur pemerintahan dengan “menghapus” mural yang telah ada, dengan dalih mural tersebut tidak mempunyai izin dan merusak pemandangan kota. Padahal, baliho para politisi juga menyebabkan terhalangnya pemandangan kota dengan ukuran yang besar dan letaknya di pinggir jalan utama beberapa daerah.

Lalu apakah jika membuat mural dalam bentuk protes terhadap kinerja pemerintahan akan mendapatkan izin? Tentu tidak semudah izin pemasangan baliho para politisi yang memiliki akses relasi lebih mudah dengan power pengaruh politisi yang bersangkutan. Maka dari itu, kebanyakan mural tercipta secara illegal, berbeda dengan pemasangan baliho yang mendapatkan status legal.

Lantas mengapa bentuk protes masyarakat memilih membuat mural? Hal tersebut didasari bahwa pembuatannya lebih efisien dan efektif dengan letaknya di tembok pinggiran kota. Hal tersebut memudahkan masyarakat lainnya untuk melihat bentuk protes tersebut saat melewati area tersebut.

Pemasangan baliho sendiri tidak lepas dari sikap publik yang telah “memancing” para elite politik dengan mengemukakan beberapa kandidat capres, padahal hal demikian merupakan langkah yang terlalu terburu-buru sehingga wacana demikian seharusnya dibahas saat pandemi telah berakhir.

Maka dari itu, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh elite politik ialah meredam gejolak politik dengan dalih pemulihan negara dari wabah pandemi, bukan malah saling berlomba-lomba mencari massa dengan pemasangan baliho. Apalagi pemerintah menghapus mural yang merupakan bentuk protes masyarakat yang secara tidak langsung menciderai demokrasi di era reformasi saat ini.

Dengan kata lain, demokrasi seharusnya dijunjung tinggi dalam bernegara oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga demokrasi mampu bekerja secara “real” tidak hanya sebatas namanya saja, yang paling penting ialah bagaimana demokrasi dapat dinikmati semua kalangan dan dampaknya juga tidak termonopoli oleh satu elemen saja.

Padahal menurut Aristoteles prinsip demokrasi adalah kebebasan, yang bermaksud bahwa kebebasan itu merupakan bagian terpenting antara masyarakat dan pemerintahan dalam bernegara. Sehingga demokrasi itu merupakan jaminan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan untuk  menghindari kekukasaan yang otoriter.

Maka dari itu, pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir secara berlebihan dalam menyikapi bentuk protes masyarakat selama itu merupakan hak masyarakat dalam berdemokrasi. 

Dan masyarakat juga tidak perlu untuk meresahkan tindakan pemasangan baliho yang dilakukan oleh politisi, karena itu sebenarnya masih dalam koridor demokrasi, serta masyarakat juga harus ingat bahwa masyarakat memiliki hak dalam berdemokrasi dengan tidak memerdulikannya maupun menanggapi hal demikian dengan mengemukakan pendapat dan protes yang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam berdemokrasi.