“Janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan (machstaat).” Argumen itu disampaikan Mohammad Hatta dengan cemas.

Sebab, ia demikian percaya dengan tiap warga negara diberi hak-hak individunya, bukan semata-mata menumbuhkan paham individualisme seperti yang dituduhkan Soepomo dan Soekarno, akan tetapi, ia khawatir sangat bila negerinya, Indonesia, kelak tak akan mengenal sama sekali apa itu hak asasi manusia.

Dan adalah tepat, bagi Hatta, jika hak-hak itu tertulis secara gamblang dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI). Kita yang lahir belakangan tentu mengenal hak tiap warga negara itu, sesuatu yang dibela Hatta di muka sidang BPUPKI, pada akhirnya tertuang dalam Pasal 28 UUD NRI: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.”

Cerita bertanggal 15 Juli 1945, dalam sebuah perdebatan tentang pondasi sebuah negara baru nantinya itu, yang buat gerah seisi ruangan di Pejambon itu seperti secara sengaja atau tidak ter-repetisi selalu oleh sejarah.

Suara cemas seperti Hatta itu tak bisa habis--atau juga dihabisi--bila negara kerap ingin tampil dengan wajah bengis. Memanipulasi setumpuk regulasi--termasuk pasal 28 itu--guna menjaga wibawa negara yang tak boleh dikritik barang sekali pun.

Tetapi, di awal abad 21, dalam sebuah masa transisi politik dari Orde Baru ke rezim elektoral, suara kecemasan itu, suara yang mempertanyakan peran negara dalam memahami apa yang diperjuangkan Hatta, suara tentang nilai-nilai luhur kemanusiaan beriak di mana-mana, di seantero negeri.

Tentu yang terdepan, keluar dari mulut seorang bernama Munir Said Thalib dengan keras, sembari terus menunjuk batang hidung penguasa yang buat negara jadi tampak berwajah garang.

Namun, tidak seperti orang kebanyakan, Munir sudah tampil justru sebelum masa transisi itu. Cukup bermodal keberanian, bahkan bisa dibilang nekat, ia menyingkap apa yang tabu di zaman itu.

Sehingga, ia “seolah menjadi referensi harapan akan kebenaran dan keadilan di negeri para korban,” ia jadi “tempat berpaling” para korban dari kebiadaban negara yang kerap berlindung di balik tempurung atas nama keamanan dan ketertiban. Mulai dari kasus penembakan mahasiswa di Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, tragedi Mei (1998), Timor-Timor (1999), kasus Tanjung Priok (1984), kasus Talangsari (1989).

Munir bukan sekadar menghidupkan kritik, suaranya menggugat mereka yang tak mengerti demikian berharganya satu nyawa manusia: mereka, yang bagi Munir, tak lebih sebagai “para pengecut yang bersembunyi di balik ketek (ketiak) kekuasaan.”

Berbarengan dengan runtuhnya Orde Baru, machstaat itu, sepak terjang Munir kian gesit. Selain terus mengadvokasi pelbagai kasus pelanggaran HAM, ia turut aktif memberi sumbangan pikiran dalam perubahan regulasi yang erat kaitannya bagi kemajuan demokrasi dan, tentu, memastikan supaya negara dalam mengambil sikap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan selalu.

Salah satu yang sering diingat, bagaimana ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 dan 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan segera akibat suatu peristiwa peledakan bom di akhir tahun 2002 di Bali.

Mendengar itu, kiranya, Munir jadi bagian yang lantang menolak hadirnya Perppu Anti-terorisme itu. Tentu bukan sebab ingin menghambat penyelesaian sebuah tragedi yang menelan 202 korban jiwa itu. Tidak sama sekali. Melainkan, serupa suara Hatta 57 tahun lalu itu. Saat itu, ia pun khawatir bahwa Perppu itu ada celah bagi negara untuk “memberangus kebebasan masyarakat sipil yang akan menganulir proses demokratisasi di Indonesia.”

Lebih-lebih karena kembalinya posisi negara untuk mengawasi kehidupan masyarakatnya secara penuh dengan, saat itu, meminta di-akomodir-nya peran organisasi intelijen untuk melakukan pre-emptive (penindakan terhadap semua potensi ancaman –red), tanpa due process of law.

Sehingga, boleh jadi, logika yang dipakai ialah memandang hina semua pelaku teror (teroris –red) dan karena itu, menjadi wajib dan dibenarkan untuk ditembak mati di tempat. Persis sama sekali mengabaikan prinsip fair trial, juga hak asasi manusia.

Melihat itu, kita--agaknya Munir juga saat itu--teringat dongeng The Oresteia. Sebuah tragedi yang digubah Aeschylus (penulis lakon-lakon sendu, ia dijuluki “Father of Tragedy”) yang beri arti demikian pentingnya prinsip fair trial itu, jika memang kita ingin diakui sebagai masyarakat yang beradab.

Alkisah, Orestes dengan beribu penyesalannya tetap harus dihukum. Sebab, secara terencana, ia membunuh ibu kandungnya sendiri, Klitemnestra. Laku Orestes itu sebagai balas dendam pada sang ibu yang telah membunuh suaminya sendiri, ayah Orestes. Tentu, sang ibu berbuat demikian dipicu oleh kematian putrinya yang dikorbankan Agamnenon, yang juga ayah dari anak perempuannya itu.

Pendek kata, seketika Orestes ditangkap Dewi Erinyes (Dewi Pembalasan, The Furies) untuk diadili sesuai perbuatannya: “Nyawa dibalas nyawa”. Sebelum hari eksekusi, Dewi Athena datang menawarkan suatu alternatif: hadirnya fair trial. Ia buat semacam persidangan di mana ada dewan juri yang bertugas memutus vonis bagi Orestes, si pembunuh keji itu.

Munir tahu dan sepakat dengan penguasa bahwa para pelaku teror itu salah, seperti laku Orestes itu. Tapi, ia menolak untuk jadi Dewi Erinyes. Ada pengadilan yang berhak menentukan itu secara adil.

Ia melihat jauh, Perppu Anti-terorisme itu pada akhirnya “tak lebih cuma akan menjadi mesin teror baru terhadap kehidupan masyarakat.” Munir punya pisau analisis yang lebih tajam, nampaknya.

Oleh karenanya, adalah keliru bila negara mesti mengabaikan fair trial, pun mengebiri kebebasan masyarakatnya, kendati untuk tujuan yang benar: memerangi terorisme. Bagi Munir, ada cara yang lebih demokratis: negara harus mengontrol lebih peredaran bahan peledak dengan ketat.

Dan sulit rasanya bila sejarah dipaksa mesti meng-eliminir peran Munir yang terus mengawal praktik demokrasi dan keberlangsungan hak asasi manusia tepat di masa transisi politik di Indonesia--sebelum pada akhirnya, ia dihabisi. Dibunuh karena suara perlawanannya.

Dalam hidupnya yang singkat itu (38 tahun), ia jadi figur yang rasa-rasanya akan selalu terekam di tiap ubun-ubun kepala kita yang gusar setiap saat menyaksikan mesiu mengoyak tubuh manusia, juga kita yang gelisah acap kali melihat ada kecenderungan negara ingin membahayakan demokrasi.

Seperti hari-hari ini, suara Munir pasti ter-repetisi dengan segera. Ketika penguasa menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Memang, alasannya cukup kuat: tak ada tempat bagi mereka yang dengan terang menolak Pancasila dan bersikap intoleran. Sebuah upaya yang mesti kita dukung, tentunya. Munir pun pasti demikian.

Namun, usaha itu dirasa justru akan menghambat kebebasan yang notabenenya merupakan hak asasi tiap warga negara (pasal 28 –red). Tak ayal, demokratisasi di Indonesia seperti sedang melangkah mundur satu petak.

Sebab, yang paling penting, mekanisme peradilan dalam menentukan apakah suatu ormas sungguh-sungguh perlu dimatikan aktivitasnya atau tidak, justru ditiadakan. Tak ada due process of law, sejak awal. Negara seperti ingin jadi Dewi Erinyes dalam drama klasik dari Yunani abad ke-5 Sebelum Masehi itu. Dan secara sepihak, bolehlah penguasa dengan pelbagai alasannya membubarkan ormas.

Lebih jauh, tak menutup kemungkinan bahwa hadirnya Perppu itu terbuka sangat untuk disalah-gunakan guna membungkam mereka yang kritis terhadap penguasa, juga siapa saja yang tak disukai mereka yang duduk di singgasana.

Selain itu, Perppu Ormas itu kian jadi masalah serius oleh karena kehadirannya yang dipandang tidak sedang dalam keadaan genting. Berbeda dengan proses lahirnya Perppu Anti-terorisme di atas yang ditolak Munir, misalnya.

Pula, sudah ada regulasi yang mengatur jelas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang dirasa lebih demokratis: ada due process of law serta penguasa ada diposisi menghargai betul asas presumption of innocence pada suatu ormas--sekalipun ormas itu acapkali terlihat mengampanyekan anti-Pancasila.

Dan Munir pasti sepakat: bukan membuat negara jadi pasif atau tak ada wibawa, bila tak suka dengan kegiatan sebuah ormas, negara berhak memberi peringatan sebelum pada ujungnya bisa saja dibubarkan, tentu lewat pengadilan, jika didahului tak digubrisnya pelbagai peringatan itu (pasal 60-81 UU No. 17/2013).

Agaknya, terlalu sayang dan mahal harganya menyetop mereka yang tak mengerti Pancasila, mereka yang tak paham kebhinekaan dengan jalan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Tak sepenuhnya salah, memang. Namun, penguasa lagi-lagi mesti hati-hati dalam melangkah. Sebab, kita punya riwayat kelam dalam otoritarianisme berjubah demokrasi. Sesuatu yang kerap ditentang Munir.

Kini, pria asal Malang berdarah Arab itu telah tiada. 13 tahun lalu, diracun di udara pada 7 September 2004. Namun, suara perlawanannya, seperti apa kata Pendeta Nathan Setiabudi: “...dalam arti tertentu memang hilang, tetapi sesungguhnya selalu hadir. Munir selalu hidup.” Bagi kita, utamanya juga bagi generasi yang mengenal sosok Munir dari lembaran buku dan sederet foto.

Suara kecemasannya itu terlipat ganda, di tengah negerinya, Indonesia yang belumlah cukup dewasa untuk memahami demokrasi dan memaknai betul nilai-nilai kemanusiaan. Munir sadar, begitu sulit menakar seberapa jauh negara mesti menjaga marwahnya. Sebab, alih-alih ingin berwibawa, malah yang terlihat semena-mena. Justru karena itu, ia hadir dan masuk di pusaran dilema itu, di masa-masa sulit saat transisi politik itu.

Suaranya sederhana, ia cuma ingin mengingatkan, seperti pendahulunya Hatta: “Janganlah sampai negeriku ini jadi sebuah negeri kekuasaan (machstaat) yang tak becus melindungi hak asasi tiap warganya!” Itu saja.