Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat tampak kesal ketika Demokrat diklaim milik SBY. Mereka bahkan berani menyatakan SBY hanya penumpang ketika mencalonkan diri sebagai capres 2004.

Mereka juga berpendapat, SBY telah gagal memimpin partai itu. Perolehan suara yang turun selama dua kali Pileg menjadi alasan mereka bahwa SBY telah gagal.

Jauh sebelum itu, sebenarnya, SBY memang telah gagal menciptakan Demokrat menjadi partai demokratis. Sejak jagoannya Andi Mallarangeng kalah dalam pemilihan Ketua Umum.

SBY seperti tak ikhlas Anas Urbaningrum yang menjadi Ketua Umum partai tersebut. Gesekan terjadi dan Anas terlibat kasus gratifikasi ketika ia menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Anas harus berhadapan dengan KPK dan SBY. Anas akhirnya masuk penjara dan SBY kembali memimpin Demokrat. Namun, seperti dikatakan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, SBY gagal mengembalikan suara partai, malah makin terpuruk.

"Hasil kerja SBY pada periode pertama gagal dari (mempertahankan suara) 20,40 persen menjadi 10,19 persen atau suara hilang lebih dari 50 persen. Kemudian pada periode kedua gagal dan suara turun menjadi 7,7 persen," ujar Pendiri Partai Demokrat, Henky Luntungan, Selasa (2/7).

Perolehan suara itu memang cukup memalukan jika kita bandingkan dengan partai besar lainnya. 

Sebagai mantan Presiden dan mengeklaim dirinya sebagai negarawan, harusnya SBY berani mengakui kegagalannya. SBY harus berani mundur demi eksistensi partainya yang babak belur pada pemilu kali ini.

Perbincangan ringan saya dengan Ruhut Sitompul di sebuah warkop di Aceh memberi saya informasi. Pertama, kasus Anas lebih bermuatan politis ketimbang hukum. 

Kedua, SBY terlalu memaksakan kehendak untuk memajukan AHY dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Ketiga, Demokrat cenderung menjadi partai milik keluarga SBY, di luar keluarga Cikeas sulit berkembang.

Informasi-informasi itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Gratifikasi yang kontroversial memang telah membunuh karier Anas. Dalam Pilkada DKI Jakarta juga tampak SBY tidak mengukur kekuatan. 

Suara-suara yang menginginkan suksesi di Partai Demokrat merupakan hal yang wajar. Mereka ingin menyelamatkan Demokrat. SBY tak perlu marah apalagi menghabisi karier orang-orang yang menginginkan perubahan.

Kegagalan harus direspons dengan langkah perubahan strategi. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari perubahan itu. Partai modern tidak mengenal dinasti. SBY harusnya malu bila terus mempertahankan kekuasaan.

SBY patut malu bila Demokrat menganut oligarki dan dinasti. Strategi abu-abu yang dijalankan sejak 2014 ternyata gagal. Hasrat hati ingin dianggap sebagai arus ketiga, tapi sayangnya rakyat tak bodoh.

Jokowi juga belum tentu memungut AHY sebagai menterinya. Jokowi pasti paham hasrat sesaat Demokrat. Maka tidak salah pula bila Prabowo lebih memilih Sandiaga ketimbang AHY.

Prabowo tak mau menjadi 'boneka' SBY, dan Jokowi juga tak mengajak SBY dalam koalisi Pilpres pastinya punya alasan kuat.

SBY semestinya menyadari pentingnya partai politik. Sebagai salah satu kendaraan utama perubahan, partai politik harus menjadi teladan di dalam berdemokrasi. Demokrat harusnya melakukan perubahan signifikan, tidak menerapkan dinasti dan oligarki.

Sejalan dengan nama partai, SBY harusnya membuka ruang bagi aspirasi. Tidak otoriter apalagi sampai memberikan sanksi kepada mereka yang ingin Demokrat lebih baik.

Kegagalan dua pemilu harusnya disikapi dengan bijaksana. Sudah waktunya SBY istirahat dari partai. Biarkan proses demokrasi berjalan sesuai mekanisme. Jangan memaksakan diri untuk terus berkuasa.

Jika SBY sesukses Megawati dalam menjaga suara partai, pastilah suara-suara yang meminta mundur tidak ada. Walaupun bagi saya, politik dinasti di dalam parpol tidaklah sehat. Bahkan tidak mendidik.

Demokrat sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sebabnya, pengultusan individu. SBY harusnya menyadari pentingnya kaderisasi demi masa depan partai.

Masyarakat dapat menilai, pengultusan individu merupakan 'penyakit' demokrasi. Bisa membunuh akal sehat, rasionalitas, serta matinya kompetisi di dalam tubuh parpol. SBY gagal membuktikan nama partainya sesuai dengan praktiknya.

SBY gagal menciptakan kepemimpinan kolektif di dalam Partai Demokrat. Kelihatan lebih mirip gerombolan yang menggantungkan diri pada SBY. Semua urusan harus sesuai dengan hasrat SBY. Semua keputusan dapat dianulir dengan keputusan SBY.

Pengultusan individu yang coba diwariskan kepada AHY bakal gagal bila SBY terus memaksa. AHY bukanlah SBY, dan AHY terbilang gagal karena suara Demokrat yang turun dibandingkan pemilu sebelumnya.

AHY yang digadang-gadang mampu menambah suara Demokrat pada Pileg ternyata malah sebaliknya. Popularitasnya tak mampu berbuat banyak. Wajar bila Jokowi lebih memilih Seokarwo atau yang lebih dikenal dengan Pakde Karwo ketimbang AHY dalam kabinetnya. Pakde Karwo lebih berjasa ketimbang SBY.

SBY jangan alergi dengan perubahan alamiah. Mereka hanya ingin menyelamatkan partai, bukan menyelamatkan karier apalagi keluarga.

Dalam ajaran Taoisme, kehidupan ini terdiri keseluruhan yang bersifat organik dan saling terhubung yang terus mengalami perubahan secara konstan. Gerak perubahan yang bersifat tetap ini merupakan bagian dari tatanan alamiah alam semesta.

SBY harus mampu membaca perubahan yang diinginkan kader dan pendiri partai Demokrat. Jangan otoriter, jangan congkak dan merasa paling mampu karena fakta mengatakan Anda gagal sejak 2014 hingga saat ini.

Kegagalan itu ada baiknya diakui. Mundur adalah jalan bijak yang harus ditempuh SBY.