Mahasiswa
3 tahun lalu · 3312 view · 3 menit baca · Agama pro-kontra-sertifikasi-halal-mui-diminta-lebih-terbuka.jpg
Label Halal MUI

MUI, Kami Butuh Label Haram!

Kebijakan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharuskan setiap produk makanan dan pakaian harus bersertifikat halal, tentu menuai pro dan kontra. Dan dalam hal ini, saya dengan senang hati dan penuh kesadaran berada di barisan yang kontra atas kebijakan tersebut.

Bagi saya, terdapat kerancuan epistemik yang dibangun oleh pemerintah dan MUI sebagai dasar legitimasi pembenaran atas hadirnya kebijakan tersebut. Mari kita sederhanakan kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan analogi Angsa.

Kita semua tahu bahwa sebagian besar Angsa yang ada itu berwarna putih, dan sebagian kecil darinya ada yang berwarna hitam. Lantas apakah untuk mengetahui angsa hitam mengharuskan semua angsa putih diabsen dan dilabeli dengan kalimat ‘ini Angsa putih’ satu per satu? Sungguh pekerjaan yang sia-sia dan menghabiskan energi saja.

Sudah paham dengan analogi di atas? Begini, pada dasarnya, mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam yang sudah dapat diasumsikan pula bahwa pola hidup yang dibangun oleh mereka bersifat Islami dalam banyak hal, termasuk dalam hal apa yang mereka makan dan apa yang mereka pakai, tentu sesuai dengan syariat Islam.

Lantas apakah perlu setiap apa yang mereka makan dan mereka pakai dilabeli ‘halal’ secara formal oleh pemerintah atau pun MUI? Masyarakat muslim tentu tahu, bahwa syariat Islam mengharuskan mereka mengkonsumsi dan memakai sesuatu yang halal nan baik (halalan tayyiba).

Sebaliknya, sesuatu yang haram dan samar-samar tentu harus dijauhi. Mengutip sabda dari nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa sesuatu yang halal itu jelas, begitu pun sesuatu yang haram. Adapun sesuatu yang berada di antara keduanya adalah sesuatu yang samar-samar (syubhat). Nabi Muhammad menyerukan agar sesuatu yang samar itu kita jauhi. Jika tidak, maka yang samar itu bisa menjadi sesuatu yang haram.

Dalam versi bahasa Arab, hadits di atas bisa anda akses di dalam kitab Arba’in al-Nawawiyyah hadits keenam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Intinya, dalam hadits tersebut ingin menyatakan bahwa, sesuatu yang ada itu tidak bisa lepas dari tiga hukum; halal, haram, dan samar-samar (syubhat).

Turunan hadits tersebut dalam konteks Indonesia menjelma menjadi sebuah lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan legitimasi sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan sesuatu—baik pangan maupun sandang—itu layak dikonsumsi atau dipakai, maka MUI selalu berfatwa atas nama ‘Sertifikat Halal’.

Fatwa halal MUI kemudian memiliki kekuatan hukum setelah disahkannya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Tentunya halal yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Catatannya, BPJPH tidak akan mengeluarkan Sertifikat Halal jika sekiranya tidak mendapat fatwa halal secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Rencananya, pada tahun 2018, MUI menargetkan 80 persen semua produk yang meliputi makanan, minuman, dan pakaian harus bersertifikat halal. Subhanallah luar biasa, sungguh akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat melelahkan, menguras tenaga dan pikiran.

Saya menyarankan, jika tujuannya adalah untuk dapat memastikan dan membedakan mana yang halal dan haram (bukan bertujuan komersial), maka cara yang paling sederhana dan efektif adalah dengan melabeli semua produk haram dengan label atau sertifikat haram. MUI harus berasumsi bahwa produk yang ada semuanya itu halal, terkecuali setelah keluar fatwa dan sertifikat haram, maka produk tersebut bernilai haram.

Sesederhana itu cara yang saya tawarkan. Jika MUI masih kukuh pendirian untuk mengeluarkan serifikat halal, lantas bagaimana dengan produk-produk haram—seumpama minuman keras beralkohol dan restoran Babi— yang sampai saat ini bebas beredar di pasaran?

Apakah MUI akan diam dan melakukan pembiaran saja? Jika memang demikian, sebagai penjaga norma agama, sungguh naif adanya. Jika MUI bejalan atas nama Kebenaran dan Kebaikan, maka ia harus ‘garang’ kepada produk-produk haram, bukan malah mengabsen produk-produk halal yang pada dasarnya tanpa kehadiran MUI pun kita semua sudah tahu.

Saya tegaskan, di Indonesia, produk halal lebih banyak ketimbang produk haram. Jangan sampai hanya karena di balik serifikat ada ‘nominal’, maka produk yang lebih banyak yang disertifikati. Na’udzubillahi min dzalik.

Akhir kata, beramal ikhlaslah tanpa pamrih dan kepentingan, kembalilah ke jalan yang benar, sesuai dengan aturan agama dan kemanusiaan. Karena menurut Ibn Sina, manusia yang turun ke dalam kehinaan adalah mereka yang larut dalam dunia fisik dan material yang gelap nan fana.