Peneliti
2 tahun lalu · 1391 view · 5 menit baca · Agama c14.jpg
Foto: Nurcholish Madjid Society

MUI Harus Mempelajari Cara Beragama yang Cerdas ala Cak Nur

Perbincangan menarik yang sekaligus menyedihkan di negeri kita akhir-akhir ini adalah seputar pelabelan “sesat-menyesatkan” hingga sampai “kafir-mengkafirkan” terhadap ajaran tertentu, organisasi masa berbasis agama tertentu, pula terhadap para pemeluk dan tokoh aliran tertentu.

Masih ingatkah Anda dengan insiden terkait Al-Maidah: 51 di Kepulauan Seribu?

Ahok tergelincir kasus tersebut, yang kebetulan ia juga adalah seorang non-Muslim, ia nota bene seorang Kristiani. Kemudian pada akhirnya ia dilabeli dan difatwa “kafir”. Konsekuensi berikutnya ia haram dipilih oleh kaum Muslim penduduk DKI dalam pilkada DKI Jakarta, 15 Februari 2017 nanti.

Fatwa MUI tersebut sangat jelas dan terang-terangan mengharamkan untuk memilihnya menjadi gubernur sekaligus melabeli dirinyanya sebagai seorang kafir.

Atau masih ingatkah Anda soal insiden Ahmadiyah?

Ingatan kita rupanya masih kuat dan melekat saat Jemaat Ahmadiyah yang sedang mengadakan Kongres Tahunan, bulan Juli 2005 di Kampus Al-Mubarak, Parung  Bogor, tiba-tiba ribuan massa yang menamakan diri Umat Islam Indonesia (UII), yang dipimpin seorang habib, menyerang kampus Ahmadiyah sambil meneriakkan pembubaran organisasi tersebut sekaligus menyegel kampusnya.

Tekanan pelarangan ajaran ini terus berlangsung bahkan diiringi ancaman akan ada pengerahan massa yang lebih banyak dan brutal lagi seandainya peringatan mereka tak digubris. Akhirnya ancaman tersebut berubah menjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Sangat paradoks memang, mereka tidak pernah berpikir bahwa agama selalu mengajarkan kedamaian dan menghormati perbedaan. Lalu klaim agama mana yang membenarkan tindakan anarki Umat Islam Indonesia (UII) itu menjadi ‘halal’?

Ahmadiyah sebetulnya merupakan organisasi keagamaan yang tak berbeda dengan organisasi keagamaan lainnya di Indonesia. Lihat saja cara salat, puasa, haji mereka tak ada yang berbeda. Seluruh tata cara syariat yang mereka laksanakan tak ada yang janggal dan aneh.

Organisasi ini memiliki cabang di 174 negara yang tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Jumlah anggotanya di seluruh dunia mencapai kurang lebih 150 juta orang. Lalu kenapa organisiasi ini “dihakimi” sesat dan menyesatkan oleh MUI?

Fatwa MUI tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah sebetulnya sudah dikeluarkan 25 tahun yang lalu dalam Munas II MUI tahun 1980. Departemen Agama pun akhirnya melarang ajaran ini secara konsentif.

Pelarangan Jamaah Ahmadiyah yang didirikan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) tahun 1889 berkenaan dengan pengakuan dirinya  sebagai pembaharu (nabi bayangan) setelah Nabi terakhir, Muhammad.

Hal inilah yang memicu keberingasan kaum Muslim konservatif–radikalis yang mengedepankan emosi dibanding akal sehat dan kearifan yang diajarkan oleh agama. Padahal Nabi Muhammad sendiri pernah mensinyalir akan ada pembaharu yang akan muncul setiap seratus tahun sekali.

Perbedaan yang muncul di negeri kita yang majemuk ini ternyata masih saja menciptakan arogansi mayoritas. Menghormati perbedaan belum menjadi budaya negeri ini. Klaim kebenaran dan otoritas tafsir seringkali menjadi pemicu kekerasan spiritual yang tak bisa terhindarkan. Kondisi ini tak ubahnya seperti kaum barbar jaman dulu.

Menyoal penyesatan Ahmadiyah oleh MUI waktu itu, Gus Dur sebagai tokoh Islam moderat secara tegas menolak fatwa tersebut. Beliau pun menginstruksikan anak buahnya agar segera membebaskan fasilitas ibadah Jamaaah Ahmadiyah yang telah disegel aparat pemerintah dan umat Islam fundamental tersebut.

Menurut Gus Dur, tindakan MUI dan aparat pemerintah sudah melanggar Hak Asasi Manusia dalam menentukan pilihan kepercayaan individu.

Masih ingatkah juga insiden yang pernah dilakukan Ulil? Fatwa yang dikeluarkan MUI adalah pelarangan ajaran liberalisme. Fatwa ini juga menimbulkan reaksi keras dari Jaringan Islam Liberal yang dimotori Ulil Abshar-Abdalla. Menurut Ulil, fatwa MUI itu sudah ngawur dan tolol, walaupun pernyataan ini ia tarik kembali.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah MUI merupakan satu-satunya wakil Tuhan di bumi yang bisa seenaknya menentukan bahwa suatu ajaran itu sesat atau tidak? Apakah MUI juga merupakan representasi dari seluruh ulama di Indonesia?

Padahal kita tahu bahwa otoritas kebenaran hanya milik Allah semata. Pertanyaan di atas menuntut kita untuk terus mengkaji ulang dan menyikapi pluralitas ini secara bijak  sehingga kita tak terjebak dalam kebenaran yang relatif.

Pertanyaan lain adalah, seberapa perlukah eksistensi MUI yang menganggap dirinya lembaga suci yang sewenang-wenang menghalalkan darah saudaranya yang kebetulan tak sepaham dengannya?

Bukankah aliran (madzhab) dalam Islam pun jumlahnya beragam? Kenapa harus ada  “lembaga penyesatan aliran” di negeri kita ini? Bukankan perbedaaan itu adalah rahmat? Sampai kapan MUI akan menjadi lembaga independen yang arif dalam menyikapi pluralitas di negeri  pluralis ini?

Tawaran Cerdas Seorang Cak Nur

Siapa yang tidak kenal Cak Nur? Cak Nur adalah panggilan akrab untuk sang guru bangsa, Nurcholish Madjid (1939-2005). Beliau adalah tokoh terpenting bangsa ini selain Gus Dur dan Syafii Maarif. Pengaruhnya sangat besar dalam pemikiran Islam di Indonesia.

Banyak pemikiran yang beliau wariskan kepada kita, penerus bangsa, untuk menjaga terus kerukunan umat beragama di negeri tercinta, Indonesia, yang sangat plural ini. Di sini, saya tidak akan mengungkapkan seluruh sumbangan pemikirannya.

Sumbangan pemikiran Cak Nur dalam konteks di atas adalah menyangkut toleransi. Beliau menyebutnya dengan istilah “Islam Inklusif”. Cak Nur dalam banyak ceramahnya mengungkapkan sekaligus memberi pemahaman kepada kita semua bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif.

Menurut Cak Nur, “Kebenaran Islam itu tidak eksklusif, tapi kebenarannya ada di mana-mana. Keselamatan itu bukan hanya milik orang Islam belaka, dan yang masuk surga juga bukan hanya orang Islam saja.”

Serentak ungkapan Cak Nur tersebut pun menjadi kontroversial sekaligus sentra perdebatan di antara para kyai konservatif saat itu. Tudingan, tuduhan, cibiran, julukan negatif bahkan label “kafir” pun tertuju kepadanya. Padahal argumentasi Cak Nur pun sumbernya ia kutip dari teks kitab suci, yaitu QS. Al-Baqarah: 62.

Artinya, agama Islam itu bukan agama eksklusif, tapi kebenarannnya adalah inklusif. Kebenarannya tersebut bisa ada di mana-mana. Dan barang siapa beriman-tentu sesuai dengan agama masing-masing- dan beramal saleh maka ia diganjar oleh Tuhan.

Islam Inklusif ini penting untuk membangun kehidupan yang toleran di Indonesia, karena kecenderungan sebagian kalangan muslim memahami Islam sebagai agama atau keyakinan yang eksklusif. Kebenaran diklaim hanya miliknya sendiri dan yang lain adalah salah.

Karena mereka salah, maka mereka dianggap sebagai kaum kafir. Dan sebutan-sebutan kafir tersebut dilekatkan kepada kaum nonmuslim. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: “Apakah anda mau juga disebut kafir oleh mereka yang nonmuslim?” Jawabannya, pasti tidak mau!

Jika semua pihak saling menuding kafir, maka kedamaian mustahil tercipta, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia tercinta ini. Padahal, negeri ini dihuni oleh orang-orang yang berbeda dalam segala hal, termasuk agama dan keyakinannya.

Cak Nur menawarkan solusi terbaik, jitu sekaligus brilian untuk kehidupan keberagamaan di negeri ini. Beliau membawa angin segar, hawa kedamaian, hembusan kerukunan, seruling toleransi dan hal lain yang serupa dengannya, untuk seluruh pemeluk agama-agama di Indonesia.

Cak Nur membawa dan menawarkan pemahaman Islam Inklusif, Islam yang terbuka dan toleran terhadap yang lain, Islam yang jauh dari tindakan ancaman, kekerasan dan intimidasi terhadap pihak yang berbeda pemahaman dengannya. Mari kita rawat terus warisan pemikiran Cak Nur ini demi terciptanya Indonesia yang toleran, damai dan sejahtera!