Penikmat kopi
3 minggu lalu · 702 view · 3 min baca · Politik 29948_71691.jpg
Foto: sang pencerah

Muhammadiyah Krisis Pemimpin Politik

Tak bisa dimungkiri Muhammadiyah memilih andil besar atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak sebelum lahirnya republik ini telah berperan tanpa pamrih. 

Filosofis yang diajarkan Ahmad Dahlan bukan hanya terimplementasi dalam bermuhammadiyah, akan tetapi dalam bernegara. 'Hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah'.

Sayangnya semangat Ki Bagus Hadikusuma yang berhasil meramu keinginan Ahmad Dahlan kini mulai ditinggalkan. Bahkan, menurut Professor Bahtiar Effendy, telah dikhianati. Menurutnya, kini Muhammadiyah mengalami darurat pemimpin politik.

Muhammadiyah lamban melakukan kaderisasi pemimpin politik. Bahkan dianggap kalah jauh dari saudaranya, NU. Berbeda dengan Muhammadiyah, NU sukses menempatkan kader-kadernya di dalam birokrasi. 

Karenanya, menurut Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Muhammadiyah jangan sampai 'sekuler'. Jangan berkutat pada pendefinisian Muhammadiyah hanya beramal sosial-agama tanpa melirik politik. Menurutnya, politik harus dijadikan sebagai amal usaha.

Pendapat beliau banyak benarnya. Kita saksikan saja panggung politik nasional maupun daerah lebih dikuasai kader-kader NU dan ormas Islam lainnya. Sebagai salah satu ormas Islam terbesar, harusnya Muhammadiyah memiliki peran yang lebih besar daripada sekarang.


Praktis hanya Amien Rais dan sekarang hanya ada Dahnil Anzar, Raja Juli, Ahmad Rofiq, kader Muhammadiyah yang berada di panggung politik nasional. Barangkali ada beberapa orang lagi, namun peran mereka tidak signifikan. Tidak mewarnai perpolitikan nasional.

Realitas itu juga tercermin di tingkat daerah. Kader-kader Muhammadiyah hanya berkutat pada kegiatan sosial dan keagamaan. Bukan berarti kegiatan itu buruk, namun demikian penting bagi kader Muhammadiyah mengambil peran di dalam politik.

PAN yang katanya sebagai tempat penyampaian aspirasi warga Muhammadiyah malah kurang diminati kader Muhammadiyah. Itu artinya PAN bukan partai yang dianggap ideal bagi kader Muhammadiyah.

Diakui atau tidak, dengan mengusung Islam berkemajuan, Muhammadiyah sudah jauh tertinggal dari ormas Islam lainnya. Kader-kader Muhammadiyah kurang 'menggigit' dalam percaturan politik nasional maupun daerah.

Bahkan ketika Luthfi Assyaukanie membeberkan hasil temuannya, sungguh sangat mencengangkan. Mengusung Islam berkemajuan, namun persentase kader Muhammadiyah yang berani mengaku sebagai Muhammadiyah pada publik sangat rendah.

Hal itu berbeda dengan kader-kader NU yang lebih berani mengaku sebagai anggota NU. Ada apa sebenarnya? Apakah kader Muhammadiyah tidak percaya diri jika mengaku pada publik dirinya Muhammadiyah? Jika iya, apa sebabnya?

Bisa jadi mereka enggan mengaku Muhammadiyah karena minimnya tokoh mereka berada dalam pemerintahan. Kembali lagi soal krisis pemimpin politik yang dicetak Muhammadiyah. Kader-kader Muhammadiyah harusnya lebih berani dan sering tampil di atas panggung politik.

Panggung perpolitikan nasional maupun daerah butuh sentuhan kader-kader Muhammadiyah agar lebih berwarna. Bahkan saat ini masyarakat lebih mengenal FPI ketimbang Muhammadiyah dalam politik nasional. Padahal sekolah dan universitas Muhammadiyah ada di mana-mana.

Coba kita perhatikan dalam dinamika politik pilpres dan pileg 2019 yang lalu. Jarang kita dapati kader-kader Muhammadiyah muncul kecuali ketika digoyang dana Kemenpora. Selain itu, praktis Muhammadiyah tidak berperan, termasuk aksi-aksi damai yang dilakukan umat Islam.

Kalaupun Muhammadiyah secara lembaga ingin menghindari politik, namun secara kader harusnya Muhammadiyah lebih proaktif. Tokoh sekaliber Ki Bagus Hadikusuma harusnya kembali hadir dalam perpolitikan nasional.


Keran demokrasi harusnya dimanfaatkan Muhammadiyah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang hebat. Jangan tidak percaya diri, jangan menutup diri dari kehidupan politik, baik secara nasional maupun daerah.

Muhammadiyah sepertinya stagnan bahkan terasa mengalami kemunduran. Kader-kader Muhammadiyah bersama NU dulunya menjadi bidan lahirnya Masyumi, Amien Rais mendirikan PAN, tahun 2006 kader-kader Muhammadiyah pernah mendirikan PMB (Partai Matahari Bangsa). 

Tapi kini, kaderisasi mereka lemah. Bahkan di tingkat mahasiswa, kaderisasi IMM kalah jauh dari HMI, atau Pemuda Muhammadiyah kalah pamor dari GP Anshor. Muhammadiyah harusnya melihat redupnya kader-kader mereka di politik sebagai sebuah problem.

Muhammadiyah harus menemukan formula yang tepat agar kadernya kembali berkiprah. Politik dapat dijadikan ladang dakwah. Jangan takutlah berpolitik maupun masuk dalam partai politik. Menyitat pernyataan Prof.Dr. Bahtiar Effendy di awal tulisan, politik sebagai amal usaha.

Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, adalah Islam yang memberi sentuhan kemajuan dan kemodernan. Menurutnya, Islam modern, selain menumbuhkan nasionalisme, juga menumbuhkan kesadaran politik baru.

Melalui kadernya, Muhammadiyah harusnya menghadirkan wajah baru politik nasional. Politik untuk kemaslahatan bersama, menghadirkan realitas politik yang sesungguhnya. Bukan politik yang berkiblat pada kepentingan kelompok dan diri semata.

Muhammadiyah harus menjadi mesin produksi pemimpin politik. Kaderisasi pemimpin harus rutin dilakukan sehingga krisis pemimpin politik dapat teratasi. Haedar Nashir merasakan krisis pemimpin politik di dalam organisasinya. Karenanya, ia pernah menyerukan kepada kadernya agar aktif di partai politik.

Islam yang berkemajuan harusnya diimplementasikan kader-kader Muhammadiyah dalam segala bidang, termasuk politik. Islam yang berkemajuan mendorong kader Muhammadiyah menjadi tokoh politik yang antikorupsi, anti-penyalahgunaan kekuasaan, dan merangkul kemajemukan. 

Konsep sehebat apa pun tanpa implementasi di lapangan hanya menjadi catatan di dalam laptop, gadget, maupun di atas kertas. Muhammadiyah harus mendakwahkan apa itu Islam yang berkemajuan dalam politik. Untuk itu, Muhammadiyah harus mencetak pemimpin politik sebanyak mungkin.

Artikel Terkait