Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas Tahun 2017 yang kini telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 oleh DPR kembali menarik perhatian bagi banyak kalangan. Respons penolakan undang-undang ini dengan cepat diutarakan oleh berbagai ormas yang ada di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, meskipun masih ada sebagian kecil dari ormas yang setuju. 

Penolakan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Ormas ini karena dianggap akan memberikan dampak merugikan bagi banyak kalangan, khususnya ormas. Salah satu dampaknya adalah ormas akan kesulitan atau khawatir untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat, karena takut dinilai merusak stabilitas negara dan berujung pada pembubaran ormas.

Banyak kalangan, baik ormas maupun para pakar hukum ketatanegaraan, yang berpendapat bahwa undang-undang ormas sebagaimana yang terlihat memiliki banyak kecacatan, seperti pengesahan dan penerapan yang tidak sesuai prosedur hukum yang telah diatur, dan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Jika Undang-Undang ini berlaku, maka ke depannya potensi dibubarkannya ormas-ormas sangat terbuka lebar. Dalih yang digunakan bisa  beragam, seperti tidak sesuai dengan Pancasila, menyebar radikalisme, atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila atau paham-paham yang bersumber pada ideologi tertentu seperti komunisme, leninisme, dan lain sebagainya.

Apalagi ormas selalu aktif memberikan kritikan kepada pemerintah jikalau ada kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk di antaranya adalah Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah salah satu dari beberapa ormas yang juga ikut menolak pemberlakuan Undang-Undang Ormas Tahun 2017 ini. Penolakan Muhammadiyah pun dilatarbelakangi dengan beberapa alasan, yang mengerucut pada persepsi Muhammadiyah yang menilai kedikatatoran pemerintah Jokowi akan semakin nampak dan leluasa bertidak semaunya saja ketika Undang-Undang ini berlaku, apalagi telah disahkan. 

Sehingga Muhammadiyah menolak tegas adanya pemberlakuan Undang-Undang Ormas ini. Bukan berarti Muhammadiyah takut untuk dinilai melanggar aturan atau dinilai oposisi dengan pemerintah, melainkan karena peraturan ini tidak lagi sejalan dengan amanat UUD 45 yang menganut asas demokrasi.

Faktor yang lain mengapa Muhammadiyah menolak diberlakukannya peraturan ini adalah karena tidak mengindahkan asas keterbukaan dan kebebasan rakyat dalam memberikan penilaian terhadap pemerintah. 

Muhammadiyah khawatir jikalau nantinya rezim Jokowi dalam memerintah Indonesia akan tidak sehat, dan menutup ruang publik bagi semua kalangan untuk menggunakan kebebasannya dalam berpendapat. Yang terjadi nantinya adalah rakyat akan mengalami ketakutan-ketakutan dan akhirnya menjadi pasif dalam berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, pemberlakuan Undang-Undang ini juga akan memunculkan gerakan atau kelompok-kelompok intoleran yang baru. Undang-Undang ini bisa saja dijadikan sebagai senjata untuk menindak siapa-siapa yang dinilai menyeleweng dari asas yang dianut oleh negara.

Kita bisa melihat, sudah berapa banyak kajian-kajian keagamaan yang dibubarkan oleh kelompok-kelompok yang dengan bangga mengaku toleran terhadap siapa pun, namun pada kenyataannya mempertontonkan perilaku yang justru itu tidak toleran sama sekali. Hanya karena memandang bahwa yang dilakukan oleh orang tersebut melanggar undang-undang atau ideologi negara.

Gerakan Jihad Konstitusi Jilid II

Di era kepemimpinan Prof. Din Syamsuddin, salah satu gerakan yang terlihat sangat menonjol adalah gerakan jihad konstitusi. Jihad konstitusi dalam permaknaan Muhammadiyah adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan itu tujuannya adalah menindas rakyat. 

Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan demokrasi ekonomi bagi rakyat Indonesia semata. Di mana jika kita melihat dengan seksama, kondisi ekonomi rakyat berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan karena banyaknya sumber daya alam yang dikapitalisasi secara bebas oleh pihak asing.

Melalui gerakan jihad konstitusi inilah, Muhammadiyah mampu membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang sejauh ini merupakan sumber kekayaan alam Indonesia yang paling sering menjadi sasaran kapitalisasi oleh korporasi asing. Ini adalah bentuk gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan pembaruan yang membawa misi Islam berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya.

Jika jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah di era kepemimpinan Din Syamsuddin bertujuan untuk menggagalkan undang-undang migas dan air, karena dinilai akan memperburuk perekonomian rakyat, maka hari ini Muhammadiyah kembali melakukan itu dengan tujuan untuk mempertahankan asas demokrasi yang selama ini dianut oleh negara Republik Indonesia. Demokrasi yang dimaksudkan lebih spesifik pada kebebasan bagi tiap warga negara untuk mengutarakan pendapatnya, baik yang bersifat rekomendasi maupun kritikan.

Senada dengan itu, Sulardi salah satu pakar hukum tatanegara yang juga merupakan dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berpendapat bahwa peraturan ini membuka ruang bagi pemerintah untuk bertindak otoriter, tidak transparan, dan menebar benih kekhawatiran pada rakyat Indonesia. Artinya, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 tidak lagi diindahkan oleh pemerintah. 

Selain itu, Undang-Undang Ormas yang baru ini juga melanggar kebebasan rakyat untuk berkumpul, baik sebagai komunitas maupun sebagai organisasi. Oleh karena itu, secara hukum, aturan ini tidak bisa disahkan karena melanggar amanat UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan berkelompok. Sehingga sangat beralasan jika Muhammadiyah untuk kembali berjuang dengan gerakan jihad konstitusinya.

Beberapa waktu lalu, Muhammadiyah melakukan koordinasi yang bertujuan untuk menyikapi undang-undang ormas ini. Langkahnya yang diambil oleh Muhammadiyah besar kemungkinanya adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui judicial review yang diajukan oleh Muhammadiyah kepada MK menjadi langkah awal bagi Muhammadiyah untuk kembali beraksi dengan semangat pembaruannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengembalikan kiblat bangsa pada arah yang sebenarnya, dan memperkuat kembali UUD 1945 sebagai landasan utama negara dalam mengatur tatanan negara.

Gerakan jihad konstitusi merupakan bagian dari perjalanan penting bagi Muhammadiyah, yang secara sadar adalah bentuk perluasan makna dari gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. 

Tujuan dari gerakan jihad konstitusi ialah mengembalikan hak demokrasi rakyat yang selama ini di berbagai lini telah dikunci oleh kalangan penguasa. Sehingga dengan gerakan jihad konstitusi inilah, persoalan-persoalan yang menyangkut tentang demokrasi, khususnya di wilayah kebebasan berpendapat, diharapkan bisa terjaga dengan baik.

Dengan demikian, judicial review, sebagai bagian penting dari gerakan jihad konstitusi adalah untuk menyadarkan peranan penting dari pemerintah sebagai pelayan rakyat, bukan menjadi pengekang rakyat hingga akhirnya tertindas oleh peraturan-peraturan yang dibuat demi kepentingan sekelompok orang saja, dan itu sangat tidak relevan dengan nilai yang dianut oleh bangsa dan negara. 

Substansinya, gerakan ini memiliki kontribusi yang strategis untuk mendorong proses rekonstruksi mengenai praktik-praktik dalam bernegara. Karena dengan adanya undang-undang ormas ini, praktik demokrasi yang selama ini dijalankan akan tidak lagi menjadi langkah pembangunan suatu bangsa, melainkan untuk melanggengkan kekuasaan agar tidak jatuh pada kelompok yang dinilai salah secara subjektif oleh pemerintah.

Secara sadar, kita seharusnya bisa menilai bagaimana rezim pemerintahan, baik Jokowi ataupun setelahnya, ketika undang-undang ormas diberlakukan. Ke depannya, pemerintahan lebih mudah untuk membubarkan ormas-ormas yang mengkritisi kebijakan pemerintah. 

Sebelum terlambat, mari kita bergerak bersama. Agar tidak ada lagi diktator-diktator baru di tubuh pemerintahan Republik Indonesia, yang pada hakekatnya merusak nilai dan tatanan masyarakat, negara dan mengikis nilai demokrasi.