3 minggu lalu · 106 view · 3 min baca · Politik 53023_63531.jpg
Foto: Tribun

Mudahnya Bilang Cinta dalam Politik

Mudahnya bilang cinta
Hanya karena suka
Tak terasa terlena
Banyak hati kecewa”

Rasa-rasanya, inilah yang sedang terjadi dalam panggung politik kita. Sekarang, mudahnya berbagai pihak dari sisi politik yang berbeda bertemu. 

Prabowo sudah bertemu dengan Jokowi dan Megawati untuk menyambung kembali tali silaturahmi. Bahkan, Surya Paloh bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan. Pertemuan ini banyak digadang-gadang oleh media sebagai dukungan untuk Pemilu 2024.

Meski waktu dan konteksnya berbeda, kedua pertemuan ini memiliki niat yang sama. Mereka sama-sama ingin menyembuhkan luka pasca-Pemilu yang menyakitkan. Apalagi Pemilu 2019 ini adalah the most divisive election dalam sejarah demokrasi Indonesia. Jika tidak ada tindakan simbolis yang menunjukkan pertemuan, luka itu tidak akan sembuh.

Apakah pertemuan itu berhasil? Iya. Kedua pertemuan ini berhasil memberikan kesembuhan bagi luka Pemilu. Namun, pertemuan ini belum melangkah lebih jauh secara politik. Padahal, langkah itu diperlukan bangsa kita untuk move on. Ibarat manusia, jangan hanya sembuhkan lukanya; buat dia sampai mampu berjalan kembali.

Lantas, bagaimana langkah lebih jauh yang harus diambil? Menurut penulis, membentuk koalisi baru bukanlah hal yang tepat. Pembentukan suatu grand coalition akan mematikan dinamika demokrasi di negeri kita. Bayangkan saja sebuah demokrasi tanpa kompetisi dan perdebatan? Ibarat sayur tanpa garam.


Mungkin, sebuah grand coalition akan membuat rakyat terlena di awal. Terlena karena oligarki politik dengan mudahnya bilang cinta. Hanya karena rakyat suka, mereka mengadakan “koalisi main belakang”. 

Tetapi, dampaknya dalam jangka panjang? Bukannya mempersatukan bangsa, sebuah grand coalition justru mengecewakan banyak pihak.

Mengapa? Akan ada banyak pihak yang “dipaksa” untuk mengikuti opini pemerintah. Padahal, mereka memiliki opini politik mereka sendiri. They have their own convictions

Sudut pandang politik yang mestinya bisa dikeluarkan di luar pemerintahan, menjadi tertahan di dalam pemerintahan. Padahal, sudut pandang yang berbeda ini diperlukan untuk memajukan bangsa ini.

Jadi, Indonesia perlu oposisi terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis. After all, tidak semua rakyat Indonesia memilih partai dalam Koalisi Indonesia Kerja. Ada juga yang memilih partai dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Tetapi, oposisi tersebut harus memenuhi tiga syarat utama.

Pertama, oposisi harus mampu mengkritik pemerintah secara membangun. Kritik yang diberikan harus mampu membangun narasi yang rasional dalam masyarakat. Jangan sampai kritik tersebut malah memasukkan unsur irasionalitas. Apalagi sampai memberikan stigma tertentu yang tidak tepat terhadap kebijakan pemerintah.

Misalnya dalam pembangunan jalan tol. Jangan sampai narasi “pembangunan jalan tol hanya untuk orang kaya” terulang kembali. Jelas, ini adalah contoh kritik yang tidak membangun. 

Justru, pihak oposisi harus mencecar pemerintah dalam berbagai hal terkait pembangunan tersebut. Mulai dari mekanisme kompensasi sampai dampak pembangunan tersebut bagi lingkungan alam.

Kedua, oposisi harus mampu memberikan alternatif kebijakan publik pemerintah. Salah satu kelemahan oposisi di Indonesia adalah ketiadaan alternatif kebijakan yang diberikan. Ini membuat oposisi terkesan sebagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Hanya membunyikan kritik, tanpa ada solusi yang lebih baik bagi permasalahan masyarakat.

Contoh saja dalam kebijakan pangan. Seharusnya oposisi memberikan alternatif yang lebih viable dibanding orientasi swasembada pangan. Mereka harus menawarkan kebijakan baru yang dapat menjaga ketersediaan pangan di Indonesia. 


Bahkan ada kesempatan bagi oposisi untuk mematahkan stigma bahwa “stabilitas harga hanya mampu dicapai dari intervensi Bulog”. Sayang, ini belum dilakukan.

Ketiga, oposisi harus mengedepankan kepentingan bangsa. 

Dalam kebijakan publik domestik, oposisi harus menjalankan perannya sebagai agen check and balance. Tetapi, ketika muncul sebuah isu yang menuntut persatuan kita, oposisi harus ikut mendukung pemerintahan. Jangan sampai oposisi menjadi pariah yang mengancam keberhasilan Indonesia.

Inggris pada masa Perang Dunia II menjadi contoh yang baik. Ketika Inggris berada dalam situasi genting, Perdana Menteri Winston Churchill langsung membentuk koalisi dengan Partai Buruh, dipimpin oleh Clement Attlee. Kolaborasi dua pemimpin hebat dari sisi politik berbeda ini adalah rahasia kemenangan Inggris dalam Perang Dunia II. Bangsa Indonesia harus mampu meniru contoh ini.

Ketika tiga syarat ini terpenuhi, oposisi yang berkualitas akan terbentuk. Oposisi yang berkualitas adalah prasyarat dari demokrasi yang menghasilkan manfaat. Manfaat itu berupa alternatif-alternatif kebijakan publik yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Alternatif-alternatif ini diadu dalam kontestasi politik.

Ketika terjadi peraduan, dimulailah proses dialektika. Tesis diadu dengan antitesis menghasilkan sintesis baru yang lebih refined

Dalam konteks ini, sintesis tersebut lahir dari integrasi dua ide kebijakan publik yang sebelumnya berbeda. Ketika perbedaan itu melebur, terbentuklah kebijakan publik yang memberikan manfaat terbesar bagi manusia Indonesia.

Kesimpulannya, jangan terlalu mudah bilang cinta dalam politik. Apalagi antarpihak yang berseberangan. Tetapi, pihak yang berseberangan itu harus mampu membentuk hubungan yang produktif; sebuah hubungan pemerintahan-oposisi yang mampu menghasilkan kebijakan publik terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Artikel Terkait