Krisis Ekonomi adalah istilah yang digunakan pada bidang ekonomi, mengacu pada penurunan drastis di dalam perekonomian suatu negara. Menurut Business Dictionary, definisi krisis ekonomi adalah situasi di mana ekonomi suatu negara memburuk secara tajam karena krisis keuangan. Ini berarti situasi di mana perekonomian suatu negara tiba-tiba menurun karena krisis keuangan.
Secara umum, negara yang menghadapi keadaan ini akan mengalami beberapa gejala.
Di antaranya mengalami penurunan kemampuan belanja pemerintah, jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja, penurunan konsumsi, kenaikan harga bahan pokok yang tidak terbendung, penurunan nilai tukar yang tajam dan tidak terkontrol, penurunan PDB (Produk Domestik Bruto), harga properti, dan saham anjlok, dan lain sebagainya.
Kejadian ini dapat dikategorikan sebagai krisis ekonomi jika berlangsung dalam waktu yang lama. Bisa dalam hitungan tahun, bahkan hingga beberapa dekade.
Dalam jangka panjang, masyarakat bisa mengalami keresahan dan kekacauan sosial. Bahkan kondisi paling buruknya, negara bisa mengalami kejatuhan di bidang penegakan hukum dan ketertiban.
Permasalahan Krisis Ekonomi
Banyak sekali permasalahan yang akan dirasakan suatu negara jika sudah terjadi krisis ekonomi, baik pada pemerintah maupun rakyat. Diantaranya,
Penggangguran semakin meningkat
Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi (BKF,2021).
Maka dengan adanya permasalahan tersebut, Pendidikan Luar Sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalamnya untuk mengatasi pengangguran yang berlebihan. Cara mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan membuka berbagai program – program pelatihan atau yang lainnya yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan dan pengembangan pertama yang bisa dilakukan pada pekerja adalah melatih keahliannya atau bisa disebut juga skill training. Program pelatihan ini terbilang sederhana, caranya bisa dengan menilai apa yang menjadi kebutuhan ataupun kekurangan yang kemudian diidentifikasikan lewat penelitian yang lebih teliti.
Angka Kemiskinan Meningkat
Bank Dunia (2020) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya akan mencapai 2,1%. Dalam skenario terburuk, angka proyeksi tersebut bisa turun menjadi −3,5%. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi pada 2019 yang hanya sebesar 5%. Guncangan ekonomi di Indonesia juga diprediksi akan mendorong munculnya orang miskin baru.
Di tengah pandemi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlu strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang tepat. Aspek terpenting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan hingga pengangguran adalah tersedianya data kemiskinan dan pengangguran yang akurat.
Sehingga harapannya stimulus bantuan seperti bantuan sosial (bansos) yang dirasa paling tepat dan efisien saat ini bisa diterima masyarakat yang membutuhkan.
Serta menyempurnakan Program Perlindungan Sosial seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi tumpuan masyarakat bawah.
Banyaknya Tindakan Kriminalitas
Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan (Ahmad,2020). Hal tersebut berkaitan dengan data kepolisian yang menyebut tindak kejahatan meningkat sebanyak 10 persen sejak penerapan PSBB di Indonesia.
Tindak kejahatan yang meningkat seperti, pencurian, kasus narkoba, dan penipuan. Peningkatan jumlah kejahatan ini didasarkan data pembanding di bulan sebelumnya. Sehingga kondisi ideal yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini tidak dapat berhenti di pendekatan hukum, yaitu dengan kembali memenjarakan mereka.
Pendekatan lain yang dapat dipilih untuk mengatasi maraknya kriminalitas di tengah pandemi Covid-19 adalah memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net). Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sebagai agen penguatan jaring pengaman sosial yang berbasis solidaritas sosial, yaitu ketika setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab dan kepedulian antar sesama.
Misalnya dengan saling berbagi kebutuhan bahan pangan, alat-alat penunjang protokol kesehatan, atau dibudayakannya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan begitu, masyarakat yang rentan seperti napi asimilasi dan pelaku-pelaku tindak kriminal dapat beradaptasi dengan situasi pandemi tanpa perlu melakukan penyimpangan sosial.
Berpengaruh pada Ketersediaan Bahan Pangan
Dalam masa pandemi ini pemerintah telah memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah, masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan.
Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan.
Salah satu caranya adalah menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Pemerintah harus menjamin kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh daerah meskipun sedang dilakukan PSBB, perlu pemetaan ulang stok-stok komoditas pada masing-masing daerah guna memetakan arah pendistribusian pangan secara nasional.
Pemetaan dapat dilakukan mulai tingkat kabupaten/kota dan apa saja komoditas yang dihasilkan serta perhitungan kebutuhan pangan masing-masing penduduk di daerah. Pemetaan terhadap daerah yang menjadi kantong kantong produksi perlu ditinjau kembali dan dioptimalkan perannya untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan bagi daerah sekitarnya yang rawan pangan.
Beberapa komoditas yang mungkin berkurang permintaannya perlu digantikan dengan komoditas yang prospek pasarnya lebih baik. Kestabilan harga komoditas pertanian perlu dijaga agar harga komoditas tidak terlalu anjlok sehingga petani masih bersedia untuk memproduksi bahan pangan.
Pemerintah dapat bekerja sama dengan beberapa koperasi maupun BUM-Des untuk membantu petani memasarkan produknya sehingga petani tidak mengalami kendala pemasaran (Sucihatiningsih,2021). Koperasi petani di desa juga dapat menjadi penyedia modal bagi para petani karena kondisi permodalan petani di tengah pandemi seperti ini sangat lemah.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar dan berpengaruh di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Beberapa sektor industri terdampak bahkan mengalami kebangkrutan.
Dengan ada kebijakan yang di ambil oleh beberapa negara untuk memutus penyebaran dari virus ini seperti pembatasan keluar masuk warga asing ke suatu negara, karantina mandiri ataupun karantina wilayah maupun pembatasan aktivitas individual yang memberikan dampak di berbagai sektor.
Pembatasan aktivitas individual dan ekonomi memberikan dampak baik pemerintah maupun masyarakat seperti pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, banyaknya tindakan kriminalitas dan berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan.
Optimisme masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai persoalan selama pandemi Covid-19. Optimisme terlahir dari harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan akan mendorong masyarakat untuk melakukan sikap positif dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, mari kita secara bersama-sama mengubah mind set agar tetap optimis bahwa kita mampu melewati musibah pandemi ini dan kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala.