Dalam sebuah wawancara pada program 'Face the Nation' di stasiun televisi CBS pada Minggu (3/2) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ada opsi untuk melakukan intervensi militer ke Venezuela.

Pertimbangan intervensi militer dilakukan Trump sebagai respons atas krisruh politik Venezuela yang tak kunjung usai. Kisruh politik negara itu semakin pelik setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim Venezuela dan menantang rezim Nicolas Maduro.

Trump sendiri mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden sah Venezuela. Meski dukungan Amerika terhadap Guaido ini menimbulkan kontroversi internasional, Trump tetap pada pendiriannya. Apalagi langkah Trump tersebut telah didukung empat negara utama Uni Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol) dan beberapa negara Amerika Selatan.

Trump menilai, Majelis Nasional pimpinan Guiado adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang demokratis pilihan rakyat Venezuela.

Menariknya di sini adalah bagaimana Trump menjadikan dermokrasi sebagai alasan pembenar Amerika untuk melakukan intervensi terhadap Venezuela. Untuk itu, tulisan ini tidak hendak mengupas persoalan internal Venezuela, melainkan mengulas apa yang menjadi tujuan utama dari kebijakan luar negeri (KLN) Amerika tersebut.  

KLN Amerika

Sesungguhnya benang merah yang menjelujuri KLN Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin adalah pendakuan (claim) bahwa menyebarkan demokrasi ke seluruh penjuru dunia berarti memperluas perdamaian (Jack Snyder, 2000).

Doktrinnya merujuk pada esai panjang dari filosof asal Jerman Immanuel Kant, Perpetual Peace (1795). Dalam esainya tersebut Kant mengatakan bahwa negara-negara republik (demokrasi) tidak akan saling berperang satu sama lain. 

Sejumlah teoretikus hubungan internasional liberal kontemporer seperti Dean Babst, Michael Doyle, Bruce Russett, John Owen, dan Francis Fukuyama, menyebut gagasan Kant tersebut sebagai teori perdamaian demokratik.

Mengingat tidak ada dua negara demokrasi yang saling memerangi, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, kemudian berpendapat bahwa dukungan terhadap demokratisasi akan mencegah perang antar-negara. 

Mengapa? Karena pemerintah dari negara-negara demokrasi akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam KLN-nya. Apalagi jika KLN tersebut berkait langsung dengan rakyatnya: merugikan atau tidak.

Dalam kasus perang, misalnya, rakyat dari negara demokrasi umumnya menolak negaranya pergi berperang mengingat pengorbanan yang mesti dipertaruhkan: hilangnya nyawa dan biaya yang harus ditanggung begitu besar.

Presiden Trump rupanya memiliki keyakinan yang sama dengan ketiga presiden pendahulunya. Ia meyakini bahwa jalan terbaik dalam KLN Amerika menyangkut persoalan Venezuela adalah menggulingkan rezim Maduro yang dinilainya otoriter dan memberikan dukungan kepada tokoh oposisi Juan Guaido yang dinilainya moderat dan demokratis. 

Harapannya jika Guaido yang moderat/demokratis berhasil memimpin akan membuat Venezuela lebih kooperatif dengan Amerika.

Intervensi Amerika

Benarkah bahwa ekspor demokrasi yang dilakukan Amerika pada suatu negara akan membuat negara tersebut menjadi kooperatif?

Apabila menengok sejarah intervensi Amerika jawabannya menjadi sangat bertolak belakang. Pada 1970, misalnya, Amerika pernah berkonflik dengan Cili. 

Padahal Cili saat itu juga merupakan negara demokrasi mapan di Amerika Selatan, setelah sukses menyelenggarakan Pemilu secara luber dan jurdil. Pemilu tersebut berhasil menghantar Salvador Allende –kandidat yang didukung oleh sayap kiri Popular Unity - ke kursi kekuasaan.

Namun, tiga tahun kemudian (1973), Allende di kudeta. Kudeta itu dilakukan setelah Allende menjalankan program nasionalisasi perbankan, pertambangan, dan industri di Cili. Langkah Allende itu telah membuat kepentingan-kepentingan perusahaan Amerika menjadi terganggu. 

Oleh sebab itu, Amerika mengintervensi Cili dan menggandeng komandan Angkatan Laut Cili Jenderal Augusto Pinochet dan beberapa perwira lainnya, untuk mengkudeta Allende. Kudeta yang dilakukan Amerika terhadap Cili ini menunjukkan bahwa sesama negara demokrasi tetap mungkin berkonflik jika kepentingan salah satu pihak dirugikan.

Intervensi sejenis juga dilakukan Amerika terhadap rezim demokrasi di belahan dunia lainnya. Sebut saja melengserkan Mohammad Mossadeq di Iran pada 1953, Jacobo Arbenz di Guatemala pada 1954, Cheddi Jagan di Guyana Inggris pada 1964, Joao Goulart di Brasil pada 1964, Juan Bosch di Republik Dominika pada 1966, Soekarno di Indonesia pada 1967, dan percobaan kudeta yang gagal terhadap Hugo Chavez di Venezuela pada 2002.

Untuk yang terakhir itu, Amerika terus menunjukkan permusuhannya terhadap Venezuela. Hal ini dilakukan karena kebijakan Chavez yang dinilai merugikan sejumlah perusahaan Amerika Serikat.

Chavez sebagaimana diketahui memang menasionalisasi pabrik-pabrik semen dan baja, juga beberapa perusahaan distribusi susu dan daging pada 2008. Ia menasionalisasi aset terkait minyak (termasuk aset yang dimiliki oleh perusahaan jasa minyak AS), bahan kimia, pariwisata, agrobisnis (termasuk tanaman padi olahan yang dimiliki oleh perusahaan AS), ritel, dan industri perbankan. 

Presiden Chavez juga memutuskan untuk memindahkan semua aset cadangan internasional Venezuela yang disimpan di lembaga keuangan AS dan Eropa. Cadangan itu termasuk 211 ton emas untuk yang ditransfer ke Bank Sentral Venezuela dan USD6,28 miliar cadangan tunai untuk ditransfer ke bank-bank di Brasil, China, dan Rusia (Dinna Wisnu, 2019).

Setelah Chavez meninggal pada 2013 dan digantikan oleh Maduro, Venezuela tetap dianggap Amerika sebagai salah satu musuh utama. Ketika Maduro kembali terpilih pada Mei 2018 secara demokratis, Presiden Amerika Donald Trump malah menganggap pemerintahan Maduro sebagai pemerintahan yang otoriter.

Untuk itu, Presiden Trump melancarkan perang ekonomi terhadap Venezuela, mulai dari menerapkan embargo terhadap perusahaan minyak utama Venezuela (PDVSA), hingga penghentian operasional sejumlah perusahaan asing, antara lain Kellog dan Clorox. Terakhir perusahaan ban asal Amerika Goodyear juga menghentikan operasionalnya di Venezuela pada akhir tahun 2018.

Meski kebijakan Amerika ini telah membuat Venezuela mengalami inflasi yang tinggi, kekurangan pangan, obat-obatan, dan membuat lebih dari tiga juta penduduknya melarikan diri dari Venezuela karena kesulitan ekonomi, namun sikap Maduro terhadap Amerika tetap sinis. 

Karena itulah, Trump ingin melakukan intervensi di Venezuela untuk menggulingkan Maduro dan mendukung oposisi Guadio.

Dukungan Trump terhadap Guadio ini tentu saja terkait dengan kekayaan minyak yang di miliki Venezuela. Kepala Keamanan Nasional AS, John Bolton telah mengakui bahwa intervensi AS di Venezuela akan membuat perbedaan besar bagi Amerika secara ekonomi. Apalagi jika Amerika dapat meminta perusahaan minyak Amerika berinvestasi dan menghasilkan sumber daya minyak di Venezuela.

Itu artinya, intervensi Trump ini mengalahkan kepercayaan dan penghormatan terhadap demokrasi demi kepentingan ekonomi semata. Karenanya dalam sejarah Amerika juga pernah memasukkan negara-negara non-demokrasi yang lebih bisa dipercaya menjadi sahabatnya, seperti Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, Singapura, Indonesia diera Soeharto, Tito (Yugoslavia), Salazar (Portugal), dan Franco (Spanyol).

Dalam konteks itulah, pemerintah Indonesia yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mesti menyuarakan kritiknya terhadap motif intervensi Amerika di Venezuela yang sangat vested interests itu.