Virus corona (COVID-19) menjadi pandemi yang cukup membuat gagap perekonomian dunia dan ketakutan serta memunculkan kecurigaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. 

Tiba-tiba saja manusia membuat pola yang sama dan sistematis, yaitu social distancing atau lebih tepatnya physical distancing yang tidak lagi terlalu memandang apa agamanya, apa rasnya, dan apa sukunya, setelah beberapa lama preferensi kepentingan individu dan kelompok serta golongan digalakkan dan dipelihara secara sistematis dan berlanjut di setiap momen politik.

Momen politik di Indonesia seolah-olah menerapkan hak alamiah, yang biasanya disebutkan oleh para penulis sebagai Jus Naturale, adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk menggunakan kekuatannya menurut kehendaknya, guna mempertahankan hakikat dirinya, yakni kehidupannya (Hobbes, 1968).

Tidak sedikit, selama ini orang didominasi oleh sikap dogmatis dan sekarang mulai berangsur berubah; yang dulunya hanya didikte oleh dogma, sekarang mulai memikirkan bahwa kebenaran tidak mendefinisikan seluruh makna asali tetapi setiap kali merupakan penemuan khas.

Dalam perspektif ini, konteks menjadi penting karena yang konkret (kebenaran) ada di tempat dan waktu tertentu. Contoh dalam hal ini, ibadah tidak harus berlangsung di tempat ibadah pada umumnya seperti gereja, masjid, vihara, dan lain sebagainya, tetapi bisa dilakukan di rumah.

Alasan pengecualian ini adalah mencegah penyebaran virus corona yang makin masif. Jadi ayat suci dan ritus serta liturgi tidak dibaca dan dieksplisitkan secara letterlejk (rigid atau kaku) dan imperatif (wajib tanpa syarat), namun semuanya itu dikontekstualisasikan agar sesuai dengan keadaan seperti saat ini namun tetap dalam tuntunan akal budi. Inilah bukti bahwa kebenaran konkret ada pada tempat dan waktu tertentu.

Mewabahnya Covid-19 saat ini sekaligus membawa ingatan sosial terhadap diskursus kegandaan ontologi dalam diri manusia, yaitu di satu sisi manusia sebagai subjek yang otonom (individu) dan di sisi yang lain manusia sebagai makhluk sosial. Maka tidaklah salah bila filsafat politik, filsafat sosial secara eksplisit maupun implisit memaknai pergulatan sejarawi manusia sebagai pergulatan antara kepentingan diri dan kepentingan bersama.

Menjual masker dan hand sanitizer dengan harga yang tinggi di tengah mewabahnya virus corona merupakan contoh bahwa ada pergulatan batin manusia antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama. Kepentingan diri sendiri dalam hal ini mengejar sisi ekonomis dan kepentingan bersama mengutamakan format kesejahteraan bersama.

Hampir searah dengan contoh di atas, kasus penolakan jenazah perawat di Semarang merupakan bentuk ketidakadilan yang dimulai dari 3 orang yang memprovokasi sehingga beberapa warga ikut melakukannya. Ini bukti bahwa ada kemacetan dalam akal budi sehingga martabat manusia direduksi menjadi benda mati tanpa arti.

Namun di desa Sidomulyo, Purworejo, Jawa Tengah justru menyediakan lahan seluas 3 (tiga) hektare bagi pemakaman jenazah virus corona atau Covid-19 yang ditolak pemakamannya. Fakta membuktikan bahwa masih terdapat kepedulian di tengah keadaan genting dan memprihatinkan seperti saat ini.

Segala pemberitaan di media massa yang terkait dengan persoalan Coivd-19 secara implisit membuka tema sentral dalam teologi mengenai persoalan empati. Di dalam empati menyiratkan pesan penting “dia adalah dirimu yang lain” dengan kata lain “kita berada di tubuh yang berbeda namun dengan jiwa yang sama”.

Bila demikian, penderitaan orang lain, rasa duka orang lain, kesusahan orang lain adalah bagian dari penderitaan diri kita. Maka ketulusan merupakan kredo dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Sayangnya, pesan seperti ini hanya minimal muncul pada momen-momen tertentu.

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam mewabahnya Covid-19, bagaimana empati mampu diperkenalkan di tengah pergulatan kegandaan ontologi manusia? Terhadap pertanyaan ini, maka pendidikan merupakan jawaban yang relevan.

Selama ini terdapat kebiasaan buruk kait-mengait dengan praktik sosial, cara pandang, sistem pengorganisasian, interaksi kekuasaan, dan norma yang berlaku (Haryatmoko 2010). Untuk mengubah kebiasaan buruk itu, maka perlu menemukan simpul-simpul habitus dalam interaksi sosial.

Sebenarnya, negara demokrasi (termasuk Indonesia) erat kaitannya dengan empati, karena diktum yang dipertahankan dalam negara demokrasi “satu nyawa manusia tetap nyawa”. 

Berbeda halnya dalam negara komunis yang memberi sasaran utama pada ketidakadilan sosial dan ketidak-merataan ekonomi yang diakibatkan oleh kapitalisme, yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro dan keuntungan ekonomi mikro, akan berpijak pada “satu nyawa manusia bukan nyawa”.

Prof Amartya Sen mengatakan bahwa kelaparan di berbagai tempat di dunia ini terjadi bukan karena kekurangan makanan, melainkan karena kekurangan demokrasi.

Hal ini mudah dimengerti karena di negara di mana demokrasinya berjalan dengan efektif, terdapat kesempatan dan kemungkinan untuk menarik dan mendesak perhatian umum kepada apa yang dibutuhkan rakyat, dan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi kesulitan. Sebaliknya, di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tetapi tanpa demokrasi, tidak ada mekanisme untuk mendesak perhatian umum kepada bencana ekonomi yang sedang menimpa.

Contoh baik dalam hal ini adalah Cina pada 1958-1961 yang mempunyai ekonomi yang jauh lebih baik kondisinya dari India. Namun, di Cina pada tahun-tahun itu terjadi kelaparan yang mungkin paling besar dalam sejarah dunia, ketika 30 juta orang meninggal karenanya. 

Sebaliknya, negeri-negeri demokratis yang mengalami bencana kekeringan atau banjir, seperti India pada 1973 atau Zimbabwe dan Botswana di awal 1980an relatif berhasil memberi makan kepada rakyatnya yang akhirnya terhindar dari kelaparan. 

Kelaparan terakhir di India terjadi pada 1943 ketika India masih di bawah jajahan Inggris. Setelah kemerdekaan, ketika demokrasi multipartai berfungsi dengan baik dengan dukungan pers yang bebas, India tidak mengalami kelaparan lagi.

Empati bukanlah kepekaan respons afeksi yang tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi empati harus dilatih serta diupayakan terus-menerus agar menjadi kekuatan yang dibatinkan sehingga menjadi motivasi pribadi setiap orang. Kata Aristoteles, “Tidak ada sesuatu yang dimulai dari kebiasaan.” Maka sejalan dengan itu, empati juga harus dibiasakan agar perubahan habitus terwujud.

Perubahan habitus mengandaikan pendidikan menumbuhkan kesadaran refleksif kepada banyak anggota masyarakat dalam upaya untuk membuka simpul-simpul pengikat praktik-praktik sosial lama. Maka wacana hanya mempunyai nilai bila menumbuhkan praktik-praktik sosial baru. Perubahan lingkungan budaya tidak bisa dilakukan hanya dengan mengubah gaya berpikir seseorang, tetapi harus menyentuh pada praktik-praktik sosial itu sendiri.

Seorang mahasiswa menjadikan kebiasaan menyontek sebagai jalan pintas saat ujian untuk mendapatkan nilai yang baik dalam mata kuliah yang ditempuh. Kebiasaan menyontek ini tetap marak kendati sudah diupayakan pengawasan yang sedemikian rupa. 

Bila demikian, maka ujian lisan adalah cara efektif untuk mengubah habitus itu karena memosisikan mahasiswa dalam daya tawar yang rendah sehingga mahasiswa tidak bisa tawar-menawar lagi karena mau tidak mau dia harus belajar untuk mendapat nilai yang baik dengan tidak berbuat curang.

Sulitnya menerapkan budaya antre menyebabkan orang saling mendahului yang lain meski orang yang bersangkutan datang belakangan. Cara jitu mengatasi hal ini adalah memaksa mereka untuk datang mengambil nomor urut. Panggilan diberikan berdasarkan nomor urut itu. Jadi sistem nomor urut ini memberi jaminan kepada yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu dan tidak dimungkinkan orang untuk saling mendahului satu dengan lainnya.

Kedua contoh di atas adalah model semi represif yang cukup efektif dan dengan demikian ada peluang terhadap perubahan mentalitas. Maka lambat laun orang tidak lagi melarang tetapi persuasi dengan komunikasi.

Jadi memandang suatu aturan dan perintah bukan dalam kerangka untuk mendikte kepatuhan buta, tetapi untuk menjadikan teladan melalui komunikasi yang baik. Dalam hal ini, bukan berarti aturan-aturan yang tidak adil dibenarkan, namun tetap dikoreksi melalui mekanisme hukum yang sudah tersedia.

Model semi represif ini mampu menuntun manusia kepada pengenalan empati dan tidak mustahil mampu diperluas menjadi solidaritas untuk mengubah pada tataran struktural jika pra syarat untuk melakukan perubahan dengan memperhatikan 3 bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi komunikasi, interaksi kekuasaan, serta interaksi sanksi atau moralitas (Anthony Giddens, 1993).

Pertama, empati diperkenalkan melalui interaksi komunikasi. Interaksi komunikasi merupakan pertukaran bahasa yang berlangsung sebagai hubungan kekuasaan simbolis di mana terwujud hubungan kekuatan antara pembicara dan mitra bicara dalam suatu komunitas (P. Bourdieu, 1982).

Jadi, ada pertukaran pengetahuan di dalam komunikasi, karena pengetahuan bersifat kebahasaan, demikian kata Gadamer. Maka tidak mungkin terjadi pemahaman tanpa terumuskan di dalam bahasa, demikian tidak ada rasio tanpa bahasa.

Persoalannya di Indonesia, kita masih memandang serta membandingkan orang yang satu dengan orang yang lainnya terdapat hierarki kognitif. Padahal itu tidak terbukti baik di dalam epistemologi maupun sosiologi pengetahuan. 

Pandangan hierarki kognitif ini mengakibatkan orang yang tidak mempunyai keahlian kurang dihargai perkataan, pernyataan maupun masukan yang telah diajukan. Sebaliknya begitu, ada orang yang mempunyai keahlian akan langsung didengar dan diresapi sungguh-sungguh setiap kata dan pernyataannya. 

Tidak sedikit orang akan meniru tindakan yang dilakukan orang yang mempunyai keahlian dalam agama, keahlian dalam bidang ekonomi, keahlian dalam bidang sosial, dan lain sebagainya. Jadi seakan semuanya diserahkan kepada ahlinya. Pandangan ini naif serta mengakibatkan defisit empati karena yang akan dihargai adalah mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya.

Perlu ada interaksi sosial yang baik untuk mampu mengarahkan kepada pengenalan empati, yaitu melalui “kondisi keberpikiran” yang disebut oleh Jonathan Lear sebagai suatu kondisi ketika individu mencapai kepenuhannya sebagai makhluk rasional yang mampu mengajukan argumentasi rasional atas pernyataan maupun tindakannya (F. Rush).

Jadi untuk memahami agen yang rasional, berarti memahaminya dalam pengandaian bahwa semua individu tersebut bertindak di dalam kerangka idea rasional ini. Inilah yang disebut sebagai posisi deliberatif.

Kondisi keberpikiran dapatlah diartikan sebagai subjek yang menjadikan rasionalitas sebagai tolok ukurnya walaupun kepercayaan-kepercayaan naif, nafsu, dan sisi-sisi manusiawi lainnya tetap ada. Artinya, nafsu dan kepercayaan naif diposisikan subordinat dari rasionalitas. 

Dengan begitu, mewabahnya Covid-19 justru malah mengundang kita untuk mengenal empati melalui “kondisi keberpikiran” ini, sehingga individu satu dengan yang lainnya merasa dihargai karena kepercayaan naif, reaksi psikologis, sisi manusiawi yang ada diposisikan sebagai subordinat atas rasio.

Kedua, empati diperkenalkan melalui interaksi kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini adalah kapasitas transformatif yang melekat secara inheren pada pelaku (individu). 

Konteks kekuasaan muncul dalam suatu pembentukan dan pengembangan praktik sosial di mana pelaku mengambil bagian dan terlibat dalam praktik sosial tersebut. Kekuasaan bukan merupakan tindakan khusus, melainkan tindakan rutin antar pelaku dalam mencapai tujuan bersama dengan pelaku yang lain serta upaya pelaku dalam mengamankan hasil-hasil interaksi yang telah dicapai.

Kekuasaan dapat berkembang menjadi kekuasaan institusional karena pola-pola interaksi antar-pelaku dilakukan berdasarkan kerangka kolektif yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengembangkan praktik sosial yang dijalaninya secara bersama-sama. Kekuasaan lahir dari ketidak-samaan atas kesempatan dalam meraih sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dalam hal ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa dominan.

Kutukan logika kekuasaan yang masih menetap adalah kekuasaan cenderung dimanipulasi daripada mengawasi dirinya sendiri. Tidak perlu orang membaca Machiavelli untuk membuktikan kutukan itu, karena realitas kehidupan sudah membuktikan hal itu.

Model trend dalam manipulasi kekuasaan adalah korupsi. Korupsi sudah memasuki berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Mahasiswa sudah biasa membuat proposal dengan penggelembungan angka tanpa rasa salah.

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan dalam proses penegakan hukum dikarenakan korupsi dilakukan dengan modus operandi yang tidak biasa atau sulit. Selain itu, alat bukti dalam hal ini saksi sering kali merupakan bawahan atau orang terdekat terdakwa sehingga dalam keterangan saksi justru membantu terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Tidak sedikit terjadi impunitas (nirpidana) yang selanjutnya untuk mengurangi rasa bersalah, yang bersangkutan membangun rumah peribadatan di sekitar tempat tinggalnya atau dialokasikan dalam bentuk kesalehan lainnya. Apalagi bila hukum tidak tegas, aparat hukum korup, minimnya upaya memperlakukan orang secara imparsial di depan hukum akan memengaruhi cara pandang publik terhadap hukum dan aparatnya. Belum lagi bila hukum harus berhadapan dengan partai politik besar dan lembaga agama.

Semua modalitas pelaksaan program, aturan atau prosedur institusi harus sudah mengandung pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Diperlukan reformasi UU untuk memaksa pemerintah membatasi defisit dan menghentikan belanja publik (meningkatkan efesiensi dengan cara mengurangi jumlah pegawai negeri, meniadakan jabatan-jabatan yang tidak efisien, menghentikan belanja yang tidak produktif).

Reorganisasi ini disertai dengan penetapan indikator-indikator untuk mengontrol. Fungsinya memungkinkan evaluasi, menetapkan tujuan-tujuan yang jelas dan melakukan verifikasi konkret atau perbaikan dalam performa kerja. 

Kunjungan kerja atau menyelenggarakan seminar harus jelas output-nya. Instrumen budgeter ini menerapkan pembatasan public policy, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan (Haryatmoko, 2010).

Bila penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan terbuka, ketat dalam pengawasan, tegas dalam bertindak, terbuka terhadap kritik dan masukan dalam menghadapi pandemi ini, maka tidak mustahil akan memunculkan empati. Karena kekuasaan dipandang sebagai politik etis yang berpijak pada kredo “kehidupan yang dipertaruhkan demi kesejahteraan rakyat”.

Politik etis ini juga memunculkan teladan yang baik bagi warga negara karena orang-orang terpilih dipandang sebagai noblesse oblige (orang terhormat) mampu mempertaruhkan kehormatannya di depan rakyat dengan melaksanakan tanggung jawabnya.

Ketiga, pengenalan empati melalui interaksi moralitas. Moralitas mengandaikan bahwa orang mempunyai tekad yang baik dalam membangun kehidupannya, baik secara individu maupun sosial, baik dalam dimensi profan maupun dalam dimensi transendental.

Banyak orang hanya ingin dilihat nama baiknya, namun begitu tidak ada pengawasan dari siapa pun dia bertindak lain dari apa yang biasanya ia lakukan saat diawasi oleh banyak orang. Seorang yang sangat bijak di depan publik ternyata dia tidak mau mengakui anak kandungnya sendiri. Seorang yang kaya raya dan saleh ternyata tidak mau mengakui bahwa dia korupsi kendati dia benar-benar korup.

Diandaikan bahwa moralitas dibangun atas dasar nilai-nilai final, berdiri sendiri, dan orang hanya perlu melaksanakan nilai-nilai yang dimaksud. Bila ada penyimpangan perilaku secara massal, maka untuk mengubah perilaku tersebut dilakukan dengan cara mengubah nilai-nilai. 

Dalam logika ini, seolah-olah orang yang beragama dengan sendirinya akan melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama tersebut. Padahal dalam realitas orang beragama tidak secara ex opera operato (tidak otomatis) menegakkan nilai-nilai agama, tetapi secara ex opera operantis (bila mau mengusahakannya).

Perlu kita catat bersama bahwa nilai-nilai bukanlah arus yang mengikuti paham Kantian yang memandang objek sama sekali terpisah dari diri kita (das ding an sich), nilai juga belum final eksistensinya. Jadi perilaku dan tindakan kita akan turut memengaruhi nilai dan bukan hanya perilaku atau tindakan kita yang dipengaruhi nilai.

Prof Reimar Schefold dari Universitas Leiden, yang sejak tahun 1970-an menyelidiki kebudayaan Mentawai, menemukan bahwa dewasa ini muncul praktik-praktik keagamaan dan tabu-tabu orang Sakuddei di Kepulauan Mentawai menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Dengan ritual seperti itu, orang luar menjadi sulit sekali untuk masuk karena ritual-ritual itu menjadi sulit untuk ditembus.

Semacam terjadi involusi keagamaan atau involusi ritual yang terjadi pada kebudayaan Mentawai. Menurut penelitian ini, perumitan ritual itu dimaksudkan untuk melindungi orang Mentawai dan masyarakat Mentawai dari penerobosan oleh program-program pembangunan yang kini dijalankan secara nasional, yang dalam beberapa kasus menyudutkan mereka. Hal ini membuktikan bahwa manusia dibentuk oleh nilai kini diimbangi secara meyakinkan oleh konsepsi lain bahwa nilai juga dibentuk oleh para pendukungnya (Ignas Kleden).

Parahnya, orang banyak tidak menyadari hal ini karena ada pola-pola lama yang mengikat suatu habitus dan pola-pola lama itu menjadi kredo. Dalam hal ini, orang tidak menyadari bahwa banyak nilai-nilai yang telah diubahnya sehingga moralitas selalu dipandang sebagai hal yang subjektif, harus dipatuhi total, anti-kritik, tidak ada konteks yang mampu membuka kebenaran terhadapnya.

Tatanan akal budi menjadi kuldesak, tidak bergerak, pasif, sehingga tidak mampu memeriksa moralitas objektif. Padahal moralitas objektif memberi diktum adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persamaan hak dan kewajiban, antara lain saling menghormati, tidak boleh mengganggu hak orang lain, persamaan di depan hukum, non-diskriminasi, dan lain sebagainya.

Tanpa didukung dengan pengertian soal distingsi moralitas subjektif dan moralitas objektif, maka Covid-19 akan menjadi bencana tambahan karena orang hanya akan mau membantu bila seagama, satu suku, satu golongan. Padahal dalam keadaan mewabahnya Covid-19, yang dibutuhkan sekarang bukan apa agamamu, tetapi apa yang mampu kita berikan untuk membantu.

Melalui Covid-19 ini, kita diberi tantangan, akankah konstruksi kemanusiaan kita berdiri karena primordialisme atau karena filantropi? Pada jalan ini, distingsi moralitas subjektif dan objektif akan menuntun kita pada pengenalan empati. Namun tidak hanya itu, empati juga muncul melalui tatanan moralitas bila didukung juga dengan sarana-prasarana.

Seorang pelanggan hotel tidak akan terlalu menghiraukan imbauan untuk mematikan listrik atau AC ketika meninggalkan kamar, maka dibuatlah kunci pintu yang sekaligus berfungsi sebagai untuk menyalakan atau mematikan listrik pada saat masuk ataupun keluar kamar. Fasilitas pengamanan kamar (kunci) berbentuk kartu, yang berarti kenyamanan pengguna, telah memaksa pelanggan untuk melakukan apa yang dikehendaki manajemen hotel.

Pemaksaan ini akan menjadi lebih efektif bila disertai ucapan “terima kasih kepada pelangggan hotel yang telah membantu menghemat listrik”. Jadi suatu sistem tidak hanya memberi aturan, tetapi juga hadiah berupa ucapan terima kasih. 

Ucapan terima kasih ternyata lebih berharga daripada uang tambahan dalam dunia bisnis. Karena orang merasa dihargai pekerjaannya saat ada rasa terima kasih dari si pengucap. Artinya, pekerjaannya memuaskan dan tidak mengecewakan.

Covid-19 adalah wabah yang mendatangkan kesusahan; bukan hanya pada diri sendiri, orang lain, keluarga, tetapi juga kesusahan dalam skala internasional karena usaha-usaha harus dikerahkan secara maksimal. Bahkan nyawa menjadi taruhan untuk mengatasi penyebaran virus tersebut.

Alangkah baiknya justru melalui Covid-19 ada momentum penting bagi kemanusiaan, yaitu tumbuhnya rasa empati sebagai jalan eklektisis dari kegandaan ontologi manusia sebagai makhluk otonom dan sebagai makhluk sosial. Perubahan dimulai dengan tiga jalan dalam interaksi sosial, yaitu interaksi komunikasi, interaksi kekuasaan, dan interaksi moralitas.

Ketiga jalan itu akan membantu membuka konstruksi ketidakadilan dan pola-pola sosial yang lama digantikan dengan habitus yang baru. Tidak mustahil, meski di tengah mewabahnya Covid-19, empati akan menjadi trend untuk membuka sikap etis setiap orang yang ingin merawat kebersamaan dan membangun rumah Indonesia bagi kemajuan bersama.

Daftar Pustaka

  • Bourdieu, Pierre. 1982. Ce que parler veut dire Paris: Minuit.
  • Giddens, Anthony,. 1993. New Rules of Sociological Method, Cambridge: Polity Press.
  • Haryatmoko,. 2010. Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  • Hobbes, Thomas,. 1968. Leviathan, C.B. Macpherson, ed. London: Pelican Books,.
  • Ignas, Kleden,. Esensialisme Kebudayaan dan Pragmatisme Politik, Kompas, 9 April 1998.