Pada hari Rabu sore, 20 juli 2016 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melalui situs web resminya www.bawaslu.go.id mengumumkan hasil ulasan artikel jurnal Bawaslu RI edisi I Tahun 2016. Hari itu tulisan saya yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2015 di Sumatera Utara” terpilih menjadi satu dari sepuluh artikel jurnal terbaik edisi I yang akan diterbitkan oleh Bawaslu RI.

Namun, sebelum benar-benar diterbitkan para penulis harus mempresentasekan tulisannya di Semarang untuk memperkuat analisis, mendapat kritik serta masukan dari para Akademisi dan pihak Bawaslu. Seminar Jurnal dengan tema “Modus-Modus dalam Pemilukada dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (AS) dalam Pemilukada” akhirnya terlaksana pada hari Kamis tanggal 28 juli 2016 di Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Kampus Undip Semarang sendiri merupakan satu dari 11 Universitas yang bekerja sama dengan bekerja sama dengan Bawaslu RI. Adapun 11 Universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Lampung, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cendrawasih, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro.

Kegiatan serupa rencananya akan rutin di gelar di kampus-kampus tersebut sebagai masukan dan evaluasi perbaikan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilukada Serentak 2017.

Menjadi Sorotan Nasional

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar ke-4 Indonesia dan terbesar di luar Jawa. Secara nasional jumlah DPT Provinsi Sumatera Utara hanya kalah dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa tengah.

Jumlah DPT Sumatera Utara bahkan lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Jauh dari pada itu secara gamblang Provinsi Sumatera Utara dianggap menjadi salah satu barometer politik nasional karena pluralitasnya dianggap mewakili keberagaman Indonesia secara luas.

Selain itu, pada setiap pemilihan baik itu pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan Pemilukada di kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara rutin menjadi sorotan nasional. Sebab daerah-daerah seperti Kabupaten Nias Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kota Medan kerap menjadi pemberitaan nasional akibat pelanggaran dan kejanggalan ketika pemilihan dilaksanakan.

Misalnya, permasalahan di Kabupaten Nias Selatan. Kita selalu mendengar guyonan atau candaan bukan Nias Selatan namanya jika tidak bisa membuat ramai pemberitaan baik Pemilu atau Pemilukada. Baik pada pemilihan umum legislatif 2009 yang akhirnya di ulang karena maraknya pelanggaran hingga Pemilihan umum legislatif dan Pemilihan presiden tahun 2014 yang juga bermasalah.

Kemudian permasalahan di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar di mana Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar merupakan dua dari lima daerah yang pilkadanya terpaksa ditunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dianggap bermasalah.

Kelima daerah tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Untungnya Kabupaten Simalungun telah melaksanakan Pemilukada dan Bupati terpilihnya sudah di lantik oleh Mendagri walau tanpa wakil Bupati terpilih karena kasus pidana. Namun, di posisi berbeda sampai hari ini kejelasan tentang nasib Pemilukada Kota Pematang Siantar tidak juga menemukan kejelasan.

Lalu, kejanggalan di Kota Medan. Kota Medan merupakan satu dari 262 daerah yang menyelenggarakan Pemilukada serentak 2015 lalu. Namun, terjadi kejanggalan yang membuat kota Medan menjadi sorotan nasional di mana menurut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota medan dari total DPT 1.985.096 pemilih hanya 25,5% atau 507.351 orang yang menggunakan hak pilihnya dimana 24.336 suara diantaranya tidak sah.

Artinya ada 74,44% atau 1.477.745 orang pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kota Medan 9 desember 2015 yang lalu. Angka Golput yang mencapai 74,44% tersebut merupakan yang terbesar pada seluruh Pemilukada serentak 2015 yang lalu.

Penyalahgunaan Wewenang ASN

Setelah berakhirnya masa orde baru pada tahun 1998 Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan tuntutan adanya sebuah perubahan sistem pemerintahan yang otoriter-sentralistik menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu hal penting dalam mewujudkan demokratisasi adalah menyadari pentingnya pemerintahan demokratis juga di daerah dengan wujud otonomi daerah.

Akhirnya sejak tahun 1999 Indonesia mengambil pilihan menerapkan sistem desentralisasi melalui UU No 22 tahun 1999. Dimana desentralisasi dipahami sebagai pemindahan kekuasaan atau wewenang, tanggung jawab dan sumber daya melalui dekonsentrasi, delegasi dari pemerintah pusat ke daerah.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 melalui UU No 32 tahun 2004 Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pemilukada langsung) untuk pertama kalinya. Proses inilah yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa rakyat pada akhirnya di beri kesempatan memilih siapa yang menjadi pemimpin di daerahnya baik; Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikotanya.

Hal terbaru justru dalam rangka menguatkan demokrasi di daerah melalui UU No 8 tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu Indonesia melaksanakan Pemilukada serentak kepala daerah.

Namun, titik permasalahan yang muncul sejak Indonesia memilih Pemilukada langsung adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang seharusnya bertugas melayani masyarakat berubah menjadi mesin politik yang dimanfaatkan memobilisasi dukungan dan perolehan dalam pemilihan kepala daerah.

Hal ini rutin terjadi menjelang pemilukada, iklim politik semakin memanas dan menegangkan. Mesin-mesin politik bergerak secara progresif untuk menembuskan hasrat politik kandidat masing-masing calon, terutama untuk calon Petahana (incumbent).

Posisi strategis birokrasi memiliki keunggulan dalam memobilisasi massa dan memanfaatkan setiap fasilitas. Terutama keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi Kepala Dinas, Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, Kecamatan-kecamatan hingga Kelurahan/Desa dalam mendukung seorang pasangan calon kepala daerah.

Motif utamanya tentu adalah promosi jabatan atau mempertahankan jabatan (status quo) di lingkungan birokrasi ASN itu sendiri. Akibatnya terjadi dilema di lingkungan hirearki ASN itu sendiri tidak mengindahkan perintah atasan dianggap tak loyal sementara mengikuti perintah atasan melanggar jelas melanggar undang-undang.

Penguatan Kelembagaan di Internal Birokrasi

Ketidakmampuan ASN mengimplementasikan netralitas pada dirinya dalam Pemilukada serentak di Indonesia memperlihatkan reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan nilai dan cita-cita awal dalam rangka memperbaiki pemerintahan daerah.

Reformasi politik secara substansi lebih cepat dari reformasi birokrasi dalam hal etika dan perilaku yang mengikutinya. Akibatnya kondisi birokrasi di daerah ditentukan oleh kontalasi politik. Hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam tubuh ASN itu sendiri. Disisi yang lain hirearki di tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkoptasi oleh kepentingan dan tarik menarik di birokrasi itu sendiri.

Untuk itu penguatan kelembagaan di internal birokrasi khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dilakukan untuk mendukung netralitas dari semua kekuatan politik dan profesionalisme ASN. Disisi yang lain birokrasi sendiri harus  memberlakukan reward dan punishment terhadap kinerja ASN dalam rangka menegakan netralitas birokrasi.

Artinya kenaikan pangkat dan promosi jabatan ditentukan oleh kinerja ASN itu sendiri. Kemudian perlunya sebuah regulasi yang saling mendukung antara undang-undang, Permendagri dan Kepres tentang perilaku ASN dan bagaimana relasinya terhadap politik. Serta posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus di pertegas ketika Pemilukada sedang berlangsung.

Jika hal ini benar-benar dilaksanakan niscaya harapan dan cita-cita netralitas ASN di birokrasi akan benar-benar terwujud. Proses ini merupakan upaya kita memastikan ASN bekerja bukan untuk jabatan tapi pelayanan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.