Teori modernisasi lahir ditahun 1950-an di Amerika Serikat, dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan (Rossana, 2011: 35).

Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang dibawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki "Perang Dingin" antara negara-negara komunis dibawah pimpinan Negara Sosialis Uni Soviet Rusia (USSR).

Sementara itu gerakan sosialisme Rusia mulai mengembangkan pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian dalam konteks perang dingin tersebut, teori modernisasi terlibat dalam peperangan ideologi.

Dampak Modernisasi

Modernitas menciptakan seluruh fenomena baru dalam masyarakat modern. Di bidang ekonomi misalnya terlihat fenomena sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi sangat cepat.

2. Terjadinya pergeseran dari produksi agraris ke industri sebagai inti sektor ekonomi.

3. Konsentrasi penduduk ekonomi di kota dan kawasan urban. 

4. Penggunaan sumber daya tak bernyawa sebagai pengganti tenaga kerja manusia dan hewan.

5. Penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan sosial.

6. Terbukanya pasar tenaga kerja berkompetensi bebas dan sedikitnya pengangguran.

7. Terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik dan perusahaan swasta.

8. Pentingnya peran pengusaha, manager, atau "kapten industri" dalam pengendalian industri.

Dari beberapa dampak modernitas diatas penulis hanya ingin memfokuskan pada poin ke-5, yaitu penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan sosial.

Sebagaimana disampaikan Aswanati Matondang dalam Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat bahwa timbulnya modernisasi dapat diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Secara sadar atau tidak pasti kita mengalami berbagai fenomena sosial budaya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita.

Fenomena ini dapat berupa perubahan gaya hidup, tata cara pergaulan, perubahan sistem kemasyarakatan, maupun hal-hal yang dapat memicu terjadinya masalah-masalah sosial yang cukup pelik.

Adapun fenomena yang terjadi diatas itu, tidak lain disebabkan karena percepatan informasi. Bagaimana tidak, di era sekarang kita hanya perlu memiliki handphone ataupun teknologi lainnya dan akan mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan.

Hal inilah yang membuat kita dapat mengetahui apa saja dalam waktu singkat, baik yang terjadi dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Dan tanpa sadar berdampak pada kehidupan sosial kita.

Demokrasi

ketika mendengar kata Demokrasi maka yang tergambar dalam pikiran kita adalah "kedaulatan berada ditangan rakyat". Jika kedaulatan berada ditangan rakyat, maka segala sesuatu yang diputuskan atau diambil harusnya melibatkan rakyat.

keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan negara bukanlah hal baru. Demokrasi pada permulaannya sebagaimana kita tahu bermula di Yunani Kuno yang dicetuskan oleh Pericles telah menerapkan hal demikian.

Demokrasi dalam perspektif Pericles yang ditulis oleh Roy C. Macridis, memiliki beberapa kriteria, yaitu: 

1. Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung.

2. Kesamaan didepan hukum.

3. Pluralisme, penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan.

4. Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Adapun faktor yang mempengaruhi Demokrasi muncul di Yunani Kuno adalah adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis (Soehino, 1998: 12) dan adanya kebebasan berekspresi (Suhelmi, 2001: 28).

Namun walaupun begitu, demokrasi dalam perkembangannya selalu berbeda-beda, dimulai dari Yunani Kuno, Abad Pertengahan, dan Modern.

Demokrasi pada Yunani Kuno adalah demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur masyarakat (huda, 2005: 261).

namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud warga negara adalah warga negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya (Soehino, 1998: 15). Jadi selain daripada klasifikasi diatas tidak termasuk warga negara.

kemudian sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, serta jumlah penduduk yang sedikit.

selanjutnya demokrasi pada Abad Pertengahan. Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, dan kehidupan politiknya ditandai oleh perbuatan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari perkembangannya, demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.

Terakhir demokrasi modern. Gagasan demokrasi ini berkembang pada abad XIX dan XX sejalan dengan perkembangan gagasan negara hukum (rechtstaat) dibeberapa negara barat.

Gagasan negara hukum dirintis oleh para pemikir Eropa Continental seperti Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl serta dicey (Suhelmi, 2001: 303). Dalam pandangan mereka negara demokrasi identik dengan negara hukum dimana prinsip rule of law dijadikan sebagai dasar kehidupan kenegaraan..

Negara hukum berdasarkan rule of law ini memiliki prinsip-prinsip berikut: pengakuan terhadap hak-hak manusia, menerapkan asas pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, supremasi aturan-aturan hukum, dan kedudukan yang sama didepan hukum.

Menurut Miriam Budiardjo untuk terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law itu perlu memiliki syarat-syarat berikut: perlindungan konstitusionil, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan pendidikan warga negara.

Dari penjelasan diatas maka kita bisa melihat bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat merupakan hal yang fundamental.

Hubungannya dengan Para Ahli

Para ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang spesifik mengenai sesuatu, sederhananya ahli ialah seorang pakar dalam suatu bidang tertentu.

Pesatnya perkembangan teknologi, disertai adanya kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam demokrasi membuat pendapat para pakar seakan sudah tidak lagi dianggap. Bagaimana tidak demikian, pada era ini seseorang akan berlaku menguasai suatu bidang hanya dengan mensearching di internet.

Hal inilah yang disampaikan oleh Tom Nichols dalam The Death of Expertise (matinya kepakaran) bahwa pakar semakin lama, semakin tidak lagi menjadi rujukan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan pesatnya teknologi sehingga akses pengetahuan lebih mudah untuk didapatkan.

Fenomena ini pernah terjadi di Amerika Serikat, lebih tepatnya pada era presiden Trump. Dimana terdapat perselisihan antara Trump dan Dr. Antonio Fauzi (ahli bidang penyakit menular) bahwa terdapat ketidakpercayaan terhadap science, artinya estimasi-estimasi yang dilakukan oleh Dr. Fauzi tidaklah diterima. Dan itu merambat pada hampir semua pengikut Trump, semuanya seakan-akan menolak rujukan science dan mengajukan yang namanya "Fakta Alternatif".

Bahwa mereka bisa saja mencari informasi di internet dan menemukan bahwa pandemi ini adalah hoax, atau covid ini sebenarnya semacam flu bukan virus berbahaya. Informasi-informasi semacam ini dimunculkan oleh para pendukung Trump pada masa itu, yang mau menyepelakan kondisi pandemi saat ini.

Dari fenomena diatas, kita bisa melihat bahwa para pakar seakan sudah tidak lagi menjadi rujukan, karena dengan pesatnya teknologi orang dapat mengetahui segala sesuatu hanya dengan membuka internet, seakan kita akan menjadi pakar hanya dengan membaca 1 artikel, jurnal atau sebagainya.

Referensi:

1. Huda, Ni'Matul (2016). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Soehino, H (2013). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

3. Suhelmi, Ahmad (2001). Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

4. Matondang, Asnawati (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, Wahana Inovasi, 8 (2), 170-194.

5. Rossana, Ellya (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial, Jurnal TAPIs, 7 (12), 31-47.

6. Martin Suryajaya. "Matinya Kepakaran = Hidupnya Demokrasi?" Youtube Video, 26.07. Februari 23, 2021. https://youtu.be/SnNXrG3V6V8