Membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) Sukhoi Su-35 atau pesawat jet tempur lain tentu saja tidaklah semudah membeli barang kebutuhan pokok. Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto bahkan harus mengunjungi 8 negara untuk menjalankan diplomasi pertahanan dengan salah satu tujuan pembelian alutsista. 

Namun mengapa hingga kini belum ada keputusan mengenai pembelian Sukhoi atau pesawat lain? Padahal Presiden Jokowi telah melakukan rapat terbatas—termasuk bersama Menhan Prabowo—mengenai pembelian alutsista ini di PT. PAL (27/1/2020).

Terlepas dari polemik mengenai kunjungan Menhan Prabowo, persoalan mengerucut pada kunjungan Prabowo ke Prancis (11-13/1/2020) dan Rusia (28/1/2020). Kedua kunjungan itu memberi isyarat kuat tentang rencana pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur, yaitu Sukhoi Su-35 Rusia atau Dassault Rafale dari Prancis.

Berbeda dengan Prancis, rencana Indonesia membeli 11 Su-35 sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Kontrak pembelian pesawat jet tempur senilai Rp16,75 triliun itu telah ditandatangani kedua negara sekitar Februari 2018. Dalam kunjungan ke Rusia, Prabowo bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Sergey Shoygu di kantor Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow, Selasa (28/1/2020).

Yang menarik adalah bahwa kunjungan dalam rangka diplomasi pertahanan itu dilakukan ketika Indonesia sedang diprovokasi Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Provokasi Tiongkok seolah menjadi momentum bagi Indonesia melakukan modernisasi alutsista. Selain pesawat tempur (Sukhoi dan Rafale), ada rencana pembelian kapal perang korvet (Gowind 2500, Prancis) dan kapal selam (Scorpene, Prancis).

Dalam konteks yang lebih strategis, diplomasi pertahanan Prabowo dan provokasi Tiongkok di perairan Pulau Natuna telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas militer. Keinginan itu tidak terbatas pada penguatan keamanan laut secara khusus, namun meluas ke pertimbangan pertahanan dan keamanan nasional.

Diplomasi Pertahanan

Ada tiga isu mendasar dalam diplomasi pertahanan Indonesia, yaitu pembelian alutsista, kerja sama pertahanan (dialog strategis, pelatihan teknis, latihan militer bersama), dan transfer teknologi. 

Ketiga isu itu menjadi dasar dalam kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara lain sejak jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga isu mendasar dalam diplomasi pertahanan itu lebih diabdikan untuk menjunjung kerja sama antar-negara yang berujung pada perdamaian dunia. 

Dalam hal cakupan, diplomasi pertahanan dapat dijalankan di tingkat bilateral, regional, dan forum-forum multilateral. Dalam delapan kunjungan itu, Menhan Prabowo tampaknya lebih berfokus di tingkat bilateral.

Diplomasi pertahanan dalam 100 hari ini secara umum memberi indikasi keinginan pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alutsista. Tujuan utamanya adalah peningkatan kapabilitas militer dalam konteks hard power

Mungkin masih terlalu awal mengharapkan Menhan juga memikirkan pengembangan soft power dalam diplomasi dan sistem pertahanan Indonesia, termasuk dalam menghadapi provokasi Tiongkok. Walaupun komponen cadangan sipil dan bela negara sempat digulirkan, diskusi publik mengenai kedua isu itu tertutup isu-isu lain, seperti insiden provokasi di Pulau Natuna dan virus Korona.

Kembali ke soal pembelian Su-35 ini, pemerintah Indonesia dan Rusia telah menyetujui beberapa syarat khusus. Pertama, pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dilakukan dengan skema imbal hasil dagang. Skema ini mensyaratkan 50% dari nilai itu dibiayai dengan komoditas antara lain CPO, kopi, hingga tembakau.

Syarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia membangun pabrik suku cadang Sukhoi. Transfer teknologi sering menjadi isu sensitif pada berbagai pembelian alutsista selama ini. 

Produsen alutsista impor biasanya memiliki nilai offset berbeda-beda. Ada yang menawarkan Transfer of Technology (ToT), keuntungan di luar pembelian, dan lain sebagainya.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam transfer teknologi itu adalah komitman pemerintah—khususnya Kementerian Pertahanan (Kemhan)—dalam pengembangan industri strategis domestik bidang pertahanan milik pemerintah, seperti PT PAL.

Hingga sekarang, pemerintah Indonesia dan Rusia telah kontrak pembelian Sukhoi telah memasukkan ke-3 isu itu. Sementara itu, pembelian alutsista lain masih pada tahap rencana dan, tentu saja, belum ada rincian detilnya.

Beberapa Tantangan

Belum jelasnya pembelian alutsista—pesawat tempur, kapal selam, kapal korvet, dan lain-lain—sebenarnya mengungkapkan tantangan pertahanan kita slama ini.

Pertama, kepentingan nasional harus lebih diutamakan ketimbangan kepentingan kelompok Dalam pembelian alusista. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa pembelian barang-barang impor, apalagi pesawat tempur, akan melibatkan kelompok importir khusus. 

Ada banyak kasus pembelian alutsista yang berujung pada ketidakjelasan dalam mengedepankan kepentingan nasional atau kelompok-kelompok tertentu. Lepas dari hubungannya dengan yang di lembaga-lembaga pemerintah atau di luar pemerintah, kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua, kedaulatan Indonesia menjadi prioritas pertama. Dalam rencana pembelian ini, Rusia tak menampik salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah bayang-bayang sanksi Amerika Serikat (AS). Meski begitu, Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat sehingga keputusan apa pun tidak bisa bisa diintervensi apalagi diancam negara lain.

Ketiga, kaitan pembelian alutsista, khususnya Su-35 ini, dengan peningkatan kapabilitas militer Indonesia. 

Dengan berbagai pertimbangan geografis, ekonomi, politik, pertahanan-keamanan, pesawat tempur macam apa yang menjadi kebutuhan riil Indonesia pada saat ini hingga 5 tahun mendatang? Sejauh mana kepemilikan Su-35 ini, misalnya, bisa memberikan efek gentar absolut (absolute detterence) bagi musuh-musuh potensial Indonesia?

Tantangan ketiga menjadi semakin menarik ketika mempertimbangkan embargo Amerika Serikat (AS) jika Indonesia jadi memberi Sukhoi Su-35. Ini terkait dengan keseimbangan kekuatan (balance of power) antara Indonesia dengan negara-negara tetangga Indonesia yang ternyata juga sekutu AS, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia.

Diplomasi pertahanan Prabowo harus menunjukkan bahwa keputusan akhir membeli Sukhoi Su-35 atau pesawat tempur lainnya harus didasarkan pada syarat, tantangan, dan kemampuan alutsista itu untuk menjaga kedaulatan teritorial Indonesia, termasuk keamanan di perairan Pulau Natuna. 

Apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan kapal-kapal Tiongkok ternyata masih berkeliaran di perairan Natuna. Ini artinya modernisasi alutsista—khususnya pembelian Sukhoi atau pesawat tempur lainnya—seakan menjadi momentum strategis bagi penguatan keamanan di Laut Natuna secara khusus dan kedaulatan wilayah NKRI secara umum.

Pada akhirnya, kita masih perlu berpegang pada cara berpikir: Civis pacum para bellum. Kalau ingin berdamai maka harus bersiap untuk berperang. Modernisasi alutsista harus mampu membangun kapabilitas militer Indonesia yang disegani oleh negara-negara lain.