jokowi_20160101_135352.jpg
Gambar dari TribunnewsBogor.com
Politik · 5 menit baca

Model Kepemimpinan Jokowi

Kepemimpinan memang tak selamanya ajeg, atau teguh dengan prinsip yang diyakini si pemimpin: benar, baik, dan tepat. Jika seorang pemimpin menghadapi masalah dengan sekelompok orang yang tak sesuai prinsipnya, apakah kemudian ia (pemimpin itu) menyesuaikan dengan pandangan kelompok itu, atau bisa saja tetap ngotot dengan prinsipnya. 

Memang hanya soal pilihan, apakah pemimpin melanjutkan prinsipnya, dengan risiko tidak populer karena bisa jadi dianggap terlalu semena-mena, atau bahkan dituduh fasis. Atau sebaliknya, ada pilihan lain yang lebih kompromi, tepatnyà taktis, sangat situasional. Ini pun lantas bisa dianggap bunglon, peragu, tak punya prinsip, mencla-mencle.

Tidak ada satu model kepemimpinan apa pun yang bisa menyenangkan banyak orang. Mengutip Gus Dur: pemimpin itu benar saja disalahkan apalagi salah. 

Jokowi pun menghadapi pilihan-pilihan kepemimpinan mana yang paling efektif, situasional, dan paling tidak, mendukung slogannya: kerja, kerja, kerja! Saya yakin sejak jadi walikota di Solo dan gubernur di DKI Jakarta, Jokowi sudah terbiasa menghadapi banyak persoalan, apalagi ketika harus memimpin Indonesia.

Indonesia adalah negeri dengan segala pemikiran (baik yang sudah teruji, maupun pemikiran yang tak mau diuji, karena diyakini sebagai yang terbenar), negeri dengan banyak kepentingan yang subur, negeri dengan tunas-tunas sumber daya manusia alamnya yang luar biasa (hingga kemudian tunas tumbuh baru ketahuan: mana tanaman berbunga indah, mana benalu). 

Lantas, apakah Jokowi tetap fokus pada: kerja, kerja, kerja? Membarui dan menumbuhkan kembali iklim investasi, membangun segala proyek sampai di pelosok, meski risiko selalu ada: ruang bernafas manusia bahkan satwa dan aneka tumbuhan, dengan hak hidupnya di hutan atau di ladang semakin sempit.

Isu tanah (yang sejak dulu sudah ada) kembali muncul. Rembang dan Majalengka hanya dua contoh yang terpublikasi. Mana yang didahulukan: mendorong investasi melaju kencang atau mendukung rakyat menerima hak hidupnya, tinggal nyaman dalam ruang sosial-budayanya sendiri? 

Menjalankan keduanya sudah pasti mustahil, kecuali nekad membiarkan konflik terbuka antara investor dengan rakyat sembari menunggu tenang menikmati kopi atau teh di beranda istana, lalu melihat  tentang siapa yang menang: investor atau rakyat? 

Biarkan Jokowi memilih jalan kepemimpinannya sendiri, merekrut semua kepentingan dalam kabinetnya atau merangkul partner berpolitiknya bersantai menikmati jamuan teh, atau memperbanyak agenda-agenda tatap muka dengan pelaku seni, guru, paguyuban nelayan, dan segala unsur masyarakat.

Kalau itu pun masih dianggap tak cukup, biarkan Jokowi 'rela' meninggalkan istana untuk ikut dalam aksi damai, kunjungan ke segala pasukan penjaga teritorial dan keamanan bangsa, atau sekali-kali ke pasar membeli sandal berwarna biru dengan pesan: produk lokal tak kalah bagus.

Situasi keindonesiaan terkini memang sarat pesan-pesan simbolik. Gelombang besar adalah simbol kekuatan massa yang pantang dibendung. Dan buih pun jadi simbol tentang kumpulan manusia yang yang sekadar lewat, cepat hilang. 

Panggung pertarungan simbolik ini makin menyita ruang waras publik. Politik dipentaskan dalam simbol agama, agama dihias-rias oleh simbol-simbol politik. 

Dan saya menduga, jika ini sekadar perang simbolik, maka langkah-langkah Jokowi pun cukup dipahami sebagai simbolik. Mudah-mudahan saya salah, Jokowi lebih suka bermain di area simbolik, sebab pertarungannya memang baru sekadar simbolik. 

Istana disimbolkan Jokowi sebagai rumah merawat sekutu politik. Tampilannya sederhana: jika sudah saling cengkerama di beranda, berarti sama visi dan misi sebagai sekutu. 

Dan ada langkah-langkah individual Jokowi yang memang menunjukan simbol merangkul seteru. Lebih baik Jokowi keluar dari istana untuk duduk di tepi pantai menikmati buih, ketimbang berlayar ke tengah samudera menghadapi gelombang dahsyat. 

Setiap hari Jokowi seperti diajak bermain simbol-simbol. Bisa tenang hari ini, beberapa waktu kemudian ada 'kejutan' entah karena perilaku manusianya atau alam semesta dengan segala gejolaknya. Pilihan tetap pada Jokowi, melewati laut dengan segala gelombang berisiko tenggelam, perahu karam, atau menunggu di bibir pantai menikmati buih, bila tenang ia akan segera ke tengah.

Meski belakangan, gaya Jokowi sangat simbolik, tetapi tak berarti Jokowi lupa, bahwa slogan 'kerja, kerja, kerja' tidaklah simbolik. Tugas kerja tetap dilaksanakan oleh para menteri. Dipacu oleh berbagai program yang bermanfaat bagi rakyat. Urusan pertarungan simbolik biar Jokowi, urusan yang lebih nyata, biarkan para menteri. Mungkin ini yang menyebabkan Jokowi jarang blusukan, dibandingkan dengan awal-awal kepemimpinannya.

Tentang tuduhan makar bagi  beberapa aktivis pun, saya melihat sebagai keasyikan Jokowi menikmati perang simbolik. Jokowi paham, yang tertangkap, dan kemudian beberapa dari mereka bebas, hanya orang-orang yang punya ide berbeda. Sekadar ide, tanpa senjata, apalagi tentara dan massa, rasanya terlalu prematur untuk dicap makar. 

Tetapi Jokowi hanya ingin menampilkan simbol: jika penista agama digiring ke ranah hukum, penista konstitusi pun harus diperlakukan sama. Makar sebagai ide ditafsirkan bisa merusak ide dasar rumah Indonesia yang pondasinya konstitusi, bukan kitab suci. 

Jokowi menjatuhkan pilihan  kepada model kepemimpinan: baik ini maupun itu. Kalau pertarungannya simbolik, ya hadapi dengan simbolik. Jika pertarungannya nyata tentang kemiskinan, perekonomian, atau pendidikan, ya dihadapi dengan program nyata.

Celakanya, tak mudah menempatkan mana persoalan bangsa yang sekadar simbolik, mana persoalan nyata. Aksi Kamisan itu bisa dianggap simbolik karena persoalan-persoalan nyata hak asasi manusia memang seperti dilupakan, diabaikan dan bisa jadi sengaja dihilangkan. Tinggal tunggu respon Jokowi, bertarung menuntaskan masalah dengan HAM secara nyata atau cukup simbolik, sekali waktu datang menyapa Aksi Kamisan dengan ikut berpayung hitam, bukan biru.

Persoalan Papua itu nyata, masalah kemanusiaan yang tak pernah tuntas setiap rezim berganti. Apakah cukup menjawab yang nyata itu dengan menurunkan harga BBM, supaya sama dengan di tanah Jawa, ataukah membangun pasar tradisional untuk kepentingan-kepentingan mama-mama Papua? Ataukah cukup dengan megaproyek penanaman padi di ribuan hektar tanah di Merauke?

Atau upaya-upaya yang dilakukan nyata selama ini dengan dalih peningkatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, memang sekadar simbolik. Sama halnya dengan cara pandang umumnya pemimpin negeri ini tentang Papua: Papua itu sekadar simbolik dalam NKRI, nyatanya: terpinggirkan. Seingat saya, hanya Gus Dur yang menyatakan bendera bintang kejora adalah bendera rakyat Papua, bukan simbol separatis.

Secara simbolik, harus ada menteri dari Papua, mewakili Indonesia bagian Timur. Papua yang nyata adalah emas dan segala hasil tambangnya. ironis, kekerasan bagi manusia Papua hanya dianggap mitos, simbol-simbol perlawanan rakyat untuk merdeka.

Sampai 2019, besar kemungkinan, Jokowi memilih pendekatan: baik ini maupun itu. Pendekatan kompromistis. Tak masalah, sekadar model kepemimpinan. Toh kita sudah merasakan, mengalami atau sekadar mengenal model-model kepemimpinan di negeri ini.

Jujur, saya rindu pada Gus Dur saat menjalankan kepemimpinan di negeri ini. Gus Dur seperti memilih model kepemimpinan: ini atau itu. Bukan: baik ini maupun itu.

Langkah Gus Dur sangat eksistensialis, bertindak benar karena memang benar. Menyatakan satu kelompok salah, karena memang salah. Simbol sakral istana dilawan nyata dengan pakai celana pendek dan baju seadanya tanpa merk. 

Gus Dur menyentuh masalah dan menuntaskannya. Tak peduli harus jadi pemimpin populis atau tidak. Berkata apa adanya. Tak dibebani kepentingan apa pun. Musuh politik jadi lebih memilih berjarak, sebab mencari muka pun sia-sia, tak dianggap apa-apa.

Kalau pun ada kepentingan kelompok yang bermain-main di area simbolik, dihadapi enteng dengan joke cerdas sambil berkata: gitu aja kok repot!