Di kalangan ilmuwan sosial, perdebatan seputar apakah Islam kompatibel dengan demokrasi nyaris tak lagi jadi concern utama. Bahwa ada yang lebih penting dari sekadar itu, yakni mengapa demokrasi bisa berkembang di suatu negara, sementara hal yang sama tidak terjadi di tempat lain.

Perihal inilah yang coba diulas Luthfi Assyaukanie dalam dua seri Kuliah Qureta selanjutnya. Masing-masing bertema Eksepsionalisme Islam dan Modal Sosial.

Pertama, CEO Qureta ini membahas soal pengecualian Islam dalam perbincangan demokrasi. Ia merujuk kepada istilah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial, yakni Islamic Exceptionalism, untuk menjelaskan absennya demokrasi di negara-negara Islam, wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim.

Hal ini mengemuka sebab perdebatan seputar kompatibilitas Islam dan demokrasi tidak hanya terjadi di level teoritis saja. Tetapi, dalam ilmu politik, perdebatannya justru lebih sering menyentuh aspek-aspek praktik yang terkait langsung dengan kehidupan nyata kaum muslim.

Karenanya, pertanyaan seputar kompatibilitas Islam dan demokrasi ini tidak lagi sekadar butuh kutipan pandangan dari intelektual A atau sarjana B, melainkan harus dicapai melalui penelaahan akan apakah demokrasi bisa benar-benar berjalan di negara-negara muslim atau tidak.

“Bagi para ilmuwan sosial, praktik politik dan kehidupan nyata kaum muslim lebih terang dalam menjawab pertanyaan tentang kompatibilitas itu ketimbang perdebatan-perdebatan normatif. Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, cukup dengan mengajukan pertanyaan balik: adakah negara muslim di dunia ini yang sukses menjalankan demokrasi?”

Ditunjukkan, di era 80-an hingga akhir tahun 90-an, tak satu pun negara berpenduduk mayoritas muslim yang benar-benar sukses menjalankan demokrasi sebagai sistem politiknya. Justru, yang tampak pada sebagian besar dari sekitar 49 negara muslim di dunia ini adalah praktik yang cenderung otoriter atau diktator, baik yang mewujud dalam bentuk kerajaan maupun republik.

Absennya demokrasi di negara-negara muslim inilah yang memancing para ilmuwan sosial memperkenalkan istilah Islamic Exceptionalism atau “Pengecualian Islam”. Hal ini merupakan upaya mereka dalam mendukung klaim bahwa demokrasi benar-benar tengah berkembang, kecuali di negara-negara muslim.

“Kalaupun ada demokrasi, itu adalah demokrasi prosedural seperti yang terjadi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Soeharto.”

Meski demikian, tesis pengecualian Islam ini kian hari tampak tidak relevan lagi. Itu sangat nyata pasca meletusnya peristiwa Arab Spring di mana makin banyak negara-negara muslim menuntut tegas diterapkannya demokrasi, termasuk di Indonesia—sebuah transisi politik yang sampai hari ini terus mewabah.

Akibatnya, alih-alih berbicara tentang pengecualian Islam, ilmuwan sosial kini justru lebih banyak berdiskusi tentang mengapa demokrasi bisa terjadi di sebuah negara muslim, sementara di tempat lain, yang juga merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, tidak tampak.

“Ilmuwan politik sekarang juga lebih suka bertanya mengapa transisi demokrasi berhasil di Indonesia, tapi gagal di Mesir.”

Lantas, adakah prasyarat tertentu yang menyebabkan sebuah negara berhasil dalam transisi demokrasi, sementara negara lainnya justru gagal? Jika ada, apa saja prasyarat itu?—penjelasan tentang ini dilanjutkan Luthfi melalui Kuliah Qureta lainnya bertajuk Apa Itu Modal Sosial?.

Unsur-Unsur Modal Sosial

Larry Diamond, seorang sarjana politik yang banyak melakukan penelitian tentang transisi demokrasi, menemukan jawaban mengapa suatu negara bisa sukses menjalani demokrasi, sementara yang lain malah gagal. Salah satu sebabnya, bagi Diamond, yakni adanya modal dasar yang memungkinkan demokrasi itu tumbuh subur dan berkembang.

“Diamond menyebutnya 'modal sosial' atau social capital. Inilah jawaban dari mengapa suatu negara berhasil menjalankan demokrasi dan mengapa yang lainnya gagal.”

Istilah modal sosial sendiri sangat sering digunakan dalam lingkungan ilmu sosial. Robert D. Putnam, misalnya, ilmuwan politik yang terkenal karena bukunya Bowling Alone ini mendefinisikannya sebagai koneksi antar-individu atau jaringan sosial yang saling mempercayai.

“Inti dari modal sosial adalah trust (kepercayaan). Demokrasi membutuhkan kepercayaan di antara warga. Kepercayaan untuk tidak saling menyakiti, tidak saling membohongi, dan tidak saling merugikan. Makin tinggi tingkat kepercayaan warga, makin baik demokrasi akan bekerja.”

Terkait pentingnya kepercayaan bagi demokrasi ini, hasil studi Francis Fukuyama jelas patut dilirik. Melalui bukunya berjudul Trust, ia menjelaskan bahwa kepercayaan tidak hanya memberikan kenyamanan pada warga, tetapi secara fundamental juga mengurangi biaya-biaya transaksi yang tidak perlu.

“Bayangkan jika tidak ada trust, setiap orang memerlukan kontrak dan perjanjian legal yang harus ditandatangani dalam setiap interaksi mereka. Selain sangat tidak efisien, proses ini juga akan memakan biaya.”

Ya, kepercayaan dalam demokrasi memungkinkan warga untuk bekerja dan menjalani hidupnya tanpa harus was-was. Pun kepercayaan memberikan kesempatan bagi para pemimpin politik untuk bekerja secara leluasa.

“Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan rendah akan saling curiga, mudah tersulut, dan gampang marah. Demokrasi akan sulit berjalan di lingkungan masyarakat yang seperti ini.”

Selain soal kepercayaan atau trust, unsur lain dari modal sosial adalah partisipasi dan interaksi antar-masyarakat. Masyarakat yang saling menyapa, berkumpul, dan membicarakan hal-hal yang menjadi concern mereka, lebih baik daripada masyarakat yang menyendiri.

“Makin banyak masyarakat yang membangun organisasi, makin baik demokrasi bekerja. Arisan, pengajian, dan perkumpulan adalah unsur penting yang membentuk modal sosial.”

Dengan lain perkataan, modal sosial yang besar akan memberikan kontribusi yang baik bagi demokrasi. Sebaliknya, modal sosial yang kecil akan mempersulit jalannya demokrasi.

Studi perbandingan antara Indonesia dan Mesir sendiri pun mengungkapkan pentingnya peran modal sosial ini. Rahasia utama keberhasilan demokrasi di Indonesia karena negeri ini memiliki modal sosial yang besar.

“Hal itu tidak terjadi di Mesir. Kendati memiliki populasi yang cukup besar dengan mayoritas muslim, Mesir tak memiliki modal sosial yang cukup untuk mendukung demokrasi.”

Adapun di Indonesia, salah satu modal sosial yang dimiliki negeri ini adalah banyaknya organisasi-organisasi keagamaan yang moderat.

“Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kerap disebut sebagai komponen terpenting dari modal sosial di Indonesia. Muhammadiyah dan NU menjadi jangkar bagi Islam moderat di Indonesia, sesuatu yang tidak terjadi di Mesir.”