Indonesia sedang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di beberapa provinsi dan kabupaten tahun 2020. Menjelang akhir tahun, sepertinya akan segera terjadi pelaksanaan pemilihan serentak tersebut, jika tidak ada ketentuan baru dan ketetapan waktu yang diatur kembali.

Proses pemilihan kepala daerah memang adalah waktu yang ditunggu oleh masyarakat, baik itu masyarakat pendukung pasangan calon maupun masyarakat yang menjadi pemilih objektif. Semua orang tentunya sudah menyiapkan diri masing-masing untuk setiap peristiwa bersejarah di daerah-daerah mereka.

Hal yang biasa tentu, pemilihan akan diwarnai dengan berbagai adu visi-misi masing-masing calon kepala daerah yang bertarung di gelanggang pilkada serentak 2020 ini. Informasi berbagai calon sudah mulai terbuka dan tiap-tiap Dewan Pimpinan Pusat Partai telah memberikan SK Penunjukan calon yang sudah ditentukan.

Pemilihan kepala daerah memang agenda lima tahunan, sama halnya dengan pemilihan umum yang merupakan pelaksanaan wajib untuk memilih kepala negara/daerah yang jadwalnya telah diatur dalam undang-undang. Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana lapangan tentu akan sangat sibuk di tiap-tiap waktu menjelang pesta rakyat ini. 

Bukan sebuah persoalan yang besar jika calon kepala daerah adalah orang yang memiliki kemampuan dalam hal teknis nanti ketika menjabat sebagai kepala daerah. Namun akan sangat disayangkan tentu saja jika kepala daerah yang dipilih nanti adalah orang yang tidak memiliki keterampilan sebagai pemimpin.

Persoalan tersebut tidak hanya akan berdampak pada pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah saja, tetapi akan berdampak serius terhadap pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat. Adanya proses pemilihan ini sebenarnya telah disambut baik oleh semua kalangan. 

Tetapi yang terjadi saat ini adalah hal yang sering kali membuat kita semua kecewa. Calon-calon kepala daerah yang diusung sering kali bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan mumpuni dalam urusan politik dan pemerintahan. Akibatnya, persoalan pemerintahan hanya menjadi ajang tolong-menolong keluarga sendiri.

Seorang kepala daerah idealnya memiliki kemampuan yang visioner dalam meneropong kebutuhan wilayah yang ia pimpin. Visi dan Misi seorang kepala daerah adalah prioritas utama dalam perbaikan kehidupan di masyarakat. Pada saat kepala daerah tidak mampu membaca arah dan peluang, tentu saja bukan untung, malah buntung dan kerugian yang akan dialami suatu daerah.

Percepatan pembangunan suatu daerah tentu harus sejalan dengan percepatan pembangunan nasional suatu negara. Bagaimanapun keadaan dan persoalan di daerah, pemerintah tetap harus berpatokan pada isu pembangunan nasional yang akan menunjang perekonomian dan kesejahteraan di masyarakat.

Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pengertian politik yang disebutkan di atas merupakan tujuan yang harus menjadi objek utama dalam sebuah perjalanan kehidupan bangsa. 

Dalam pengertian lain, menurut Franz Magnis Suseno, politik adalah segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan atau yang berorientasi kepada negara. 

Dua pandangan tersebut bermuara pada satu hal yang pasti dan meyakinkan. Politik memiliki tujuan dan orientasi terhadap kebaikan bersama yang menyeluruh dengan tujuan kesejahteraan dalam suatu negara.

Fakta hari ini bahwa minimnya insan politik yang memahami tujuan dan orientasi politik sebenarnya adalah sebuah kemunduran dalam negara demokrasi. Di tengah situasi yang pelik, di mana negara ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi, sosok insan politik harusnya menjadi jawaban yang diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan.

Persoalan tersebut bukanlah hal sepele yang bisa kita anggap enteng. Rendahnya kualitas kepemimpinan dalam kader-kader partai di negara kita adalah salah satu masalah yang mendasar, dan harus segera dicari solusi dan pemecahannya. 

Seorang negarawan adalah sosok pemimpin yang sangat jarang ditemukan. Kepentingan-kepentingan parpol, tumpang tindih keinginan menguasai posisi puncak sebagai kepala daerah adalah pertanda bahwa memang kecerdasan politik di negeri ini sedang dalam ambang batas yang mengkhawatirkan.

Untuk itu perlu segera diperbaiki melalui akar rumput. Masyarakat menjadi faktor utama penentu siapa pemimpin yang layak menjadi seorang kepala daerah. Urusan yang timbul nanti bukan hanya duduk di kursi dan menunggu habis masa jabatan selama lima tahun. 

Tetapi pekerjaan  rumah yang perlu diselesaikan oleh seorang kepala daerah adalah tugas yang harus menjadi prioritas seorang pemimpin. Kecerdasan insan politik, terutama masyarakat sebagai pemilih perlu terus disosialisasikan. 

Meskipun hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti kita ketahui, yang merupakan rahasia umum, politik uang atau yang lebih dikenal money politic sudah dianggap sebagai sebuah mahar jika ingin dipilih oleh masyarakat. 

Tugas yang berat memang, situasi politik negara yang pragmatis ini menjadikan objektifitas masyarakat kita menjadi gelap dan tak terarah. Pendidikan politik tentu saja bukan hak seorang calon kepala daerah, tetapi kewajiban penyelenggara pemilu lah yang seharusnya turun tangan untuk mensosialisasikan.

Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menerima iming-iming rupiah pada saat pemilihan kepala daerah. Jika hal ini gencar dilakukan, tentu perlahan kondisi dan situasi politik di masyarakat akan berangsur-angsur membaik.

Dengan baik dan sehatnya persaingan politik itu, tentu nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki visi-misi yang cemerlang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerahnya masing-masing.