Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pengaturan komoditas minuman beralkohol (minol) masih terus dibahas. Perdebatan muncul di tataran anggota dewan dan publik. Kubu pertama adalah yang menginginkan pendekatan ‘larangan’ sedangkan kubu yang lainnya adalah yang mengiginkan pendekatan ‘pengawasan dan pengendalian’.

Kubu pelarangan berargumentasi minol tidak memiliki faedah dan justru membahayakan dari segi kesehatan dan sosial. Dari segi kesehatan, konsumsi minol yang eksesif dapat menimbulkan kerusakan organ dan mental. Dari segi sosial, konsumsi minol disebut dapat menaikkan tingkat kriminalitas berdasarkan tindakan-tindakan yang dipicu pengonsumsian minol.

Kubu yang ingin minol diawasi dan dikendalikan peredarannya lebih mengedepankan aspek ekonomis dan kultural. Larangan minol akan menurunkan pendapatan negara lewat cukai (excise tax), membuat industri minol merugi dan menurunkan pendapatan total di sektor pariwisata. Kubu ini juga beranggapan, secara kultural, minol telah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di seantero nusantara untuk kepentingan ritual adat.

Logika pelarangan minol secara total sendiri telah bermasalah sejak lampau. Di awal abad keduapuluh, Amerika Serikat sempat mengeluarkan kebijakan larangan minol secara total di tingkat federal (1920 – 1933). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan gagal dalam berbagai penelitian.

Kebijakan larangan minol membuat masyarakat Amerika Serikat mencari substitusi dari minuman beralkohol. Di masa itu, minuman oplosan yang dibuat dari distilasi spiritus (distilled spirits) marak menjadi substitusi minol yang dilarang. Secara medis, minuman oplosan yang menghasilkan kandungan metil alkohol (methanol) jelas-jelas lebih berbahaya dan mematikan ketika dikonsumsi ketimbang etil alkohol (ethanol).

Argumentasi lain yang memperlihatkan kebijakan larangan minol telah gagal adalah munculnya pasar gelap peredaran minol di Amerika Serikat pada masa itu. Keberadaan pasar gelap ini membuat praktik mafioso marak dan tingkat kejahatan secara total justru meningkat.

Kita barangkali ingat bagaimana Al Capone memanfaatkan kondisi di masa itu untuk meraih posisi sebagai godfather yang sulit tersentuh hukum. Data juga menunjukkan lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat menjadi sesak karena adanya kriminalisasi terhadap pengonsumsian minol. Di masa itu, Amerika Serikat mengalami lonjakan narapidana yang menghuni penjara-penjara hingga tiga kali lipat.

Logika pelarangan minol di Indonesia juga berpotensi menghadirkan situasi serupa layaknya di Amerika Serikat hampir satu abad yang lalu. Lewat pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (law and economics), larangan minol berpotensi menimbulkan biaya penegakan hukum yang tinggi.

Adanya kriminalisasi menyeluruh terhadap produksi, peredaran hingga pengonsumsian minol akan membuat kerja kepolisian dan kejaksaan menjadi menumpuk. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga berpotensi untuk berada di tahapan over capacity karena begitu mudahnya orang dipidana karena mengonsumsi minol. Larangan minol juga berpotensi memunculkan pasar gelap yang tentunya akan lebih sulit disentuh penegak hukum.

Dari segi ekonomi, pendapatan negara dari cukai minol akan turun bersamaan dengan pendapatan dari sektor pariwisata yang juga akan berkurang. Tak bisa dipungkiri beberapa destinasi utama pariwisata seperti Bali memang memperoleh pendapatan yang signifikan dari keberadaan minol.

Dari segi landasan sosiologis penyusunan undang-undang, pelarangan minol juga tidak memiliki argumentasi kuat karena faktanya data World Health Organization (WHO) menunjukkan konsumsi alkohol Indonesia per kapita hanyalah 0,6% per tahun 2010 dan diproyeksikan sama untuk data tahun 2015 yang belum dilansir.

Konsumsi Indonesia bahkan kalah dengan beberapa negara yang menerapkan hukum agama sebagai hukum nasional seperti Malaysia (1,3%), Brunei (0,9%), Uni Emirat Arab (4,3%) dan Qatar (1,5%). Dari segi kultural, walau dikecualikan apabila minol dikonsumsi untuk ritual adat, sangatlah sulit untuk melakukan “konkritisasi” terhadap ketentuan-ketentuan adat sebuah daerah.

Atribusi RUU yang mengharuskan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur pengecualian minol untuk kepentingan adat juga tidak jelas justifikasi dan kontennya dan hanya menimbulkan persoalan baru dalam pengundangannya kelak.

Terdapat pula argumentasi yang menyatakan minol harus dilarang karena menjadi pemicu tindakan kriminal. Baru-baru ini, Indonesia digemparkan dengan adanya tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan di bawah umur di Bengkulu oleh sekelompok pemuda yang dianggap terpicu melakukan tindannya oleh minuman beralkohol (tradisional) yang mereka konsumsi sebelumnya. Hal ini makin menambah alasan untuk mempercepat legislasi RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Sebagaimana disebut sebelumnya, konsumsi alkohol Indonesia per kapita hanyalah 0,6%. Apabila konsumsi alkohol dijustifikasi sebagai penyebab utama tingginya kriminalitas, maka misalnya, untuk tindakan seperti pemerkosaan harusnya konsumsi minol Indonesia ada di angka yang tinggi dan berbanding lurus dengan tindakan kriminalitas.

Faktanya data menunjukkan bahwa menurut WomanStats Project (2011), indeks peristiwa pemerkosaan di Indonesia berada dalam angka yang mengkhawatirkan dengan tingkat pemerkosaan tidak kurang dari 63 kasus per 100.000 populasi. Hal ini menegaskan bahwa urusan kriminalitas adalah urusan penegakan hukum pidana yang terpisah dari soal aturan mengenai minol.

Dampak-dampak negatif yang mungkin timbul terutama dari segi penegakan hukum yang berbiaya tinggi membuat logika pengawasan dan pengendalian adalah aturan yang harus dikedepankan. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan minol –layaknya rokok- dengan memperketat perijinan dan peredaran minol dan melakukan pembatasan pengonsumsian minol dengan mengatur lokasi-lokasi penjualan dan konsumsi yang diperbolehkan.

Menaikkan cukai minol juga dapat menjadi opsi apabila memang diperlukan. Selain itu, beleid yang lahir kelak harus pula memastikan minol tidak dikonsumsi oleh pihak-pihak tertentu seperti ibu hamil, warga yang belum cukup umur hingga larangan untuk konsumsi minol saat berkendara.

Perlu pula peran pemerintah daerah untuk melihat bagaimana penerimaan minol di tataran lokal sebelum mengaturnya di tingkat daerah, karena setiap daerah tentunya memiliki kultur dan penerimaan yang berbeda untuk komoditas ini. Maraknya fakta bahwa minol oplosan yang dicampur bahan non-pangan (mengandung methanol) justru adalah jenis minol yang sering memakan korban jiwa, juga dapat menjadi basis argumentasi untuk melarang jenis minol ini.

Sebuah kebijakan publik yang baik yang diatur dalam undang-undang haruslah kebijakan publik yang mengedepankan akal sehat. Undang-undang minol kelak haruslah berparadigma perlindungan bagi warga negara, namun juga tidak bisa lepas dari aspek penegakan hukum yang tidak berbiaya tinggi dan berpotensi menghadirkan masalah-masalah lain yang lebih pelik.

Kebijakan untuk komoditas minol merupakan tantangan untuk menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak mono-dimensional dan berlandaskan rasionalitas yang jernih.