Setiap pemilihan umum, baik daerah maupun nasional, sudah jamak kita mendengar calon pemimpin mengkampanyekan janji-janji kesejahtraan untuk memikat para pemilih. Bak seorang pedagang, mereka merayu dan dengan gigih meyakinkan bahwa produknya adalah yang terbaik.

Sebagai negara yang masuk katagori menganut sistem kesejahteraan, adalah wajar hal seperti itu terjadi. Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan tujuan kebangsaan kita adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lalu tujuan umum ini dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat 2, tentang hak setiap warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.  Juga dalam pasal 31, tentang hak warga untuk mendapat pengajaran.

Selain itu, ada pasal 32 tentang tugas pemerintah memajukan kebudayaan nasioanl. Pasal  33 tentang ekonomi kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dan pasal 34 tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin dan menyediakan sistem jaminan sosial.

Semua haluan negara tersebut menegaskan bahwa kita masuk katagori negara kesejahteraan, yang mana muara akhirnya adalah memperkecil kesenjangan ekonomi, dan menerapkan perlakuan yang sama antara golongan kaya dan golongan miskin.

Memangnya ada yang salah jika jurang yang senjang memisahkan orang kaya dan miskin, sehingga negara harus mengatur sedemikian tegas?

Ya, tentu saja. Jika suatu negara banyak yang miskin, mereka akan mudah disulut untuk melakukan tindakan kekerasan, kriminalitas, radikalisme, dan hingga tindakan terror, yang berujung kurang kondusifnya keadaan negara, lalu bernegara menjadi gagal.

Dampak lainnya adalah memberi pengaruh buruk bagi demokrasi, karena jika banyak rakyat miskin, mereka gampang disuap oleh politisi. Mereka akan menjual suaranya untuk ditukarkan dengan sejumlah uang atau sembako, seperti yang banyak disinyalir terjadi tiap pemilihan pemimpin.

Namun tidak semua cita-cita negara kesejahteraan berkisah sukses, salah satu keburukan konsep negara kesejahtraan adalah dominannya negara pada kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, negara akan mengurusi banyak segi kehidupan, hingga mengurus hal pribadi dan privat, seperti  boleh tidaknya buku yang dibaca, film yang ditonton, boleh atau tidak mengidolakan suatu tokoh karena ideologinya, cara kawin dan berpacaran, dan sebagainya

Di samping itu, sistem kesejahteraan membuat masyarakat sangat tergantung pada negara. Negara menjadi pusat kesejahteraan. Akibatnya banyak perilaku korupsi, manja, tanpa kemadirian. Semua mengandalkan negara.

Dan dampak buruk yang paling besar adalah negara kesejahteraan akan menjadi negara raksasa, dengan jumlah birokrasi yang banyak dan berliku.

Ironisnya, permasalahan yang muncul dari semakin meraksasanya dan mengguritanya birokrasi seperti itu, hadir tanpa didukung sikap professionalisme, hingga geraknya lamban dan malas.

Dalam kompleksitas seperti itu, rakyat akan kehilangan kesempatan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menilai kinerja pemimpin dan wakil rakyat yang telah mereka pilih.

Pernyataan Jean-Jacques Rousseau, mengenai kelemahan sistem demokrasi perwakilan, perlu direnungkan. Ia menulis:

“Orang Inggris percaya bahwa mereka adalah orang-orang bebas. Mereka sungguh-sungguh salah, karena mereka hanya bebas selama pemilihan anggota-anggota parlemen, dan dalam waktu di antara dua masa pemilihan tersebut, rakyat berada dalam perbudakan, mereka tak berarti apa-apa. Dalam masa pendek dari kebebasan mereka, orang Inggris menggunakannya sedemikian rupa hingga mereka patut untuk kehilangan kebebasan mereka. (Rousseau, 1974:79 )

Dalam beberapa pengertian, negara dan dunia industri memiliki beberapa persamaan, di antaranya sama-sama melakukan usaha produksi dan melayani. Jika dalam dunia industri, produk yang dihasilakan berupa barang dan jasa, sedangkan negara menghasilkan produk berupa kebijakan, undang-undang, dan pelayanan publik.

Seperti yang kita ketahui, dewasa ini kita dikatakan memasuki era revolusi industri 4,0, artinya revolusi tahap ke-4.

Jika revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin cetak dan mesin uap, revolusi industri ke-2, ditandai penemuan tenaga listrik, lalu revolusi industri ke-3 yang ditandai kehadiran telepon dan telepon genggam, internet, IT, perkembangan biologi dan rekayasa genetika.

Adapun evolusi industri ke-4 adalah era penerapan teknologi modern, antara lain teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi atau integrated network.

The World Economic Forum ( WEF ) menyatakan bahwa revolusi industry 4.0 ditandai pembauran teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi.

Dari situ kita bisa melihat sejatinya ada persamaan lain antara dunia industri dan sistem kenegaran, yakni sama-sama ingin menciptakan kesejahteraan.

Untuk menjebatani jurang antara makin meraksasanya negara dan dampak buruk yang dikhawatirkan akan muncul, perlu penerapan prinsip teknologi dan prinsip revolusi industri dalam bernegara.

Alangkah luar biasanya jika sistem kenegaraan juga menerapkan prinsip revolusi industri  4.0 dalam menjalankan roda pemerintahanya.

Prinsip-prinsip revolusi industri 4.0 yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan Antara lain:

  1. Internet of thing (IOT). IOT memungkinkan setiap instrumen negara terkoneksi satu sama lain secara virtual, sehingga mendukung kinerja atas kebijakan yang telah diambil, pengawasan terhadap performa managemen pemerintah, serta meningkatkan nilai guna aparatur negara dan mengurangi manipulasi keuangan, melalui sistem pengaturan yang terbuka, dan melibatkan patisipasi publik.
  2. Artificial intelligence (AI). AI adalah sistem mesin berteknologi komputer yang mampu menggantikan kemampuan manusia. Teknologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus mengurangi kesalahan managemen birokrasi, seperti penyalahgunaan data, atau penyelewengan keuangan dan korupsi.
  3. Advance robotic. Instrumen yang mampu bekerja secara mandiri, yang mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia berdasarkan sensor data. Jika intrumen ini dapat diterapkan dalam birokrasi negara tentu akan sangat mengurangi beban keuangan negara, karena robot tak perlu digaji, dan tak perlu THR tentunya.
  4. Virtual and augmented reality. Virtual reality adalah alat yang mampu memenipulasi penglihatan manusia sehingga seolah-olah berada di tempat yang berbeda-beda. Virtual reality juga mampu menghasilkan informasi dari kondisi sebenarnya dari suatu tempat, yang mana data tersebut diproses secara digital, untuk suatu tujuan tertentu. Ini cocok diterapkan di negara kita yang luas, dan berbentuk kepualauan. Dengan teknologi ini biaya perjalanan dan study banding pejabat dapat ditekan.
  5. Distributed manufacturing. Konsep ini menyatukan Antara lokasi produksi, dalam hal ini pemerintah, dan objek produksi, sehingga produsen hadir sedekat mungkin dengan konsumen, dalam hal ini rakyat. Dengan teknologi dan sistem ini, produsen akan mengetahui kebutuhan riil konsumen, dan strategi kebijakan yang diambil pun akan tepat, sekaligus mengurangi beban biaya dan resiko.