Sejak tahun 1990, Indonesia telah secara aktif menginisiasi upaya upaya untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Hal ini dilakukan dengan cara menjalin hubungan dengan negara-negara yang dianggap memiliki kepentingan dalam konflik Laut China Selatan yang pada umumnya merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara.

Tujuan dari upaya aktif Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut adalah untuk melindungi wilayah kawasan regional Asia Tenggara dari potensi terjadinya konflik yang diakibatkan permasalahan sengketa wilayah Laut China Selatan sehingga dapat diantisipasi sebelum konflik tersebut berdampak pada hubungan antarnegara Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu Ali Alatas, sudah melihat bahwa sengketa permasalahan Laut China Selatan akan menjadi masalah yang sangat kompleks di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan antisipasi sejak dini. Ali Alatas juga menegaskan bahwa posisi Indonesia bukan merupakan negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

Pemerintah Indonesia mulai terusik dengan tindakan Tiongkok yang mengklaim beberapa wilayah Laut China Selatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh Upaya Tiongkok yang mengeluarkan peta yang dibuat oleh Diplomat Tiongkok pada tahun 1947. Peta tersebut banyak menyertakan garis imajiner nine dash line yang melingkari beberapa wilayah di Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok.

Di setiap versi peta tersebut, terdapat garis yang memuat wilayah batas paling utara Indonesia, yaitu wilayah Natuna. Wilayah Natuna telah secara resmi dideklarasikan dalam ZEE dengan letak wilayah tersebut 1400 KM dari wilayah Tiongkok. Pembuatan peta ini tentu mengancam kedaulatan wilayah Indonesia yang bagian wilayah negaranya diklaim tanpa menggunakan dasar yang jelas.

Untuk menegaskan klaim Tiongkok terhadap wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya, Tiongkok melakukan militerisasi dengan membangun instalasi militer di beberapa Pulau yang terletak di wilayah Laut China Selatan. Pulau tersebut adalah Pulau Spratly, Pulau Paracel, dan Pulau Hainan.

Di pulau-pulau tersebut, Tiongkok membangun pangkalan militer beserta fasilitas militer seperti landasan pacu pesawat, pangkalan udara, pulau buatan, tempat penyimpanan kapal, tempat pengisian bahan bakar, dan pos penjagaan untuk mengawasi lingkungan di sekitar wilayah Laut China Selatan

Pembangunan instalasi militer ini memicu respons kecaman dari negara negara yang bersengketa tentang klaim kepemilikan Laut China Selatan. Upaya militerisasi Tiongkok dianggap merupakan tindakan yang memperburuk keadaan. Hal ini dikarenakan status wilayah Laut China Selatan masih belum menemukan titik temu tentang penyelesaian masalah sengketa ini.

Militerisasi yang dilakukan oleh Tiongkok ini terbukti berdampak signifikan terhadap keamanan dari negara negara yang wilayahnya diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian wilayahnya, salah satunya adalah Indonesia yang ikut terdampak akibat aktivitas militerisasi Laut China Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok.

Terjadi beberapa insiden di wilayah perairan Natuna, salah satunya adalah kejadian di mana banyak kapal-kapal Tiongkok yang masuk ke dalam wilayah perairan Natuna dan melakukan aktivitas penangkapan ikan disertai pengawalan dari kapal patroli laut Tiongkok. 

Pasukan patroli Indonesia tidak tinggal diam dalam melihat aktivitas penangkapan ikan ilegal tersebut. Pasukan Patroli langsung mengambil tindakan untuk menangkap kapal tersebut bahkan tidak jarang terjadi konfrontasi antarkapal Patroli tersebut. 

Pihak Kru Kapal tersebut memprotes penangkapan tersebut, karena mereka menganggap bahwa mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah negara mereka sendiri dan wilayah perairan tersebut merupakan traditional fishing ground milik mereka dan mereka dijaga oleh kapal patroli negara mereka. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk merespons tindakan yang mengancam kedaulatan wilayah yang diakibatkan oleh militerisasi yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Laut China Selatan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko widodo, tepatnya pada Tahun 2015, pemerintah merespons militerisasi wilayah Laut China Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan meningkatkan anggaran militer Indonesia dengan mengalokasikan dana sebesar 450 milyar Rupiah untuk meningkatkan keamanan wilayah Natuna. Anggaran tersebut ditujukan untuk membangun beberapa fasilitas militer untuk mendukung pertahanan dan keamanan wilayah Natuna.

Fasilitas militer tersebut berupa pembangunan landasan udara, pembangunan hanggar pesawat, pangkalan militer, dan fasilitas pengisian bahan bakar. Diharapkan dengan dibangunnya fasilitas militer ini maka kapabilitas pertahanan dan keamanan wilayah perairan Natuna akan tetap terjaga sehingga dapat mencegah kapal kapal Asing yang masuk.

Upaya peningkatan pengamanan wilayah Pulau Natuna juga merupakan bentuk dari pengalaman Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Perlu dicermati bagaimana upaya Indonesia dalam membangun kapabilitas militer dalam upaya mempertahankan wilayah Natuna dari kapal kapal asing, terutama kapal Tiongkok yang masuk ke dalam wilayah Natuna. Ini merupakan bentuk dari pembelaan kedaulatan negara Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, di masa yang akan datang, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Tiongkok dan Indonesia akan membuat kedua negara berhadapan secara head to head yang membuat eskalasi konflik akan memasuki babak baru.