3 bulan lalu · 54 view · 3 menit baca · Politik 43201_59272.jpg
pxhere

Milenial Menentukan Pemimpin

Pemilu adalah salah satu cara masyarakat menggunakan haknya dalam memilih wakil rakyat yang diharapkan dapat menyejahterakan bangsa Indonesia di masa kepemimpinan pemenang dari pemilu tersebut. Namun, pada awal pemilu tahun 1955 hingga runtuhnya era Orde Baru, masyarakat melakukan pemilihan umum hanya di bagian legislatif, sedangkan para calon Presiden serta Wakil Presiden masih ditentukan oleh DPR dan MPR.

Pada era Reformasi pun masih dilakukan hal tersebut di mana Presiden dan Wakil Presiden masih ditentukan dan diangkat oleh MPR. Namun, sejak tahun 2004, sistem pemilu tersebut sudah diubah di mana untuk pertama kalinya masyarakat diberi hak penuh dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Awal 2019 nanti kita akan memilih Presiden dan Wakil presiden serta legislatif secara langsung. Lalu apakah kalian akan sudah menentukan pilihan? Mungkin sebagian orang sudah dapat menentukan siapakah calon yang akan dipilih pada pemilu 2019 nanti dan sebagian lainnya belum menentukan siapa calon yang akan dipilih.

Untuk sasaran utama dari para calon pemimpin kali ini adalah generasi milenial, yaitu anak-anak muda atau usia produktif di tahun kelahiran 1990 hingga 2000 tahun kelahiran tersebut mencapai seperempat dari penduduk Indonesia. Yang tentunya para pemimpin akan mendapat dukungan suara yang cukup banyak.

Dengan dominannya generasi milenial dalam pemilu, ini menjadikan para calon pemimpin mengikuti gaya perkembangan yang terjadi sekarang, salah satu tandanya yaitu dengan menggunakan gaya berpakaian dan bahasa anak muda zaman sekarang yang dulunya para calon pemimpin terlihat sangat kaku dan tegas.

Lalu dengan pendekatan tersebut diharapkan para generasi milenial akan menaruh hati terhadap calon pemimpin tersebut. Namun para masyarakat khususnya generasi milenial hanya menganggap politik hanya sekadar hal mencoblos di pemilu saja maupun suatu tindakan yang bersifat pencitraan atau politik hanya sebagai hal yang harus diperebutkan dengan segala cara seperti untuk mendapatkan kekuasaan para calon memberi imbalan kepada masyarakat untuk memilih calon tersebut.

Ataupun dengan banyaknya janji-janji yang dikatakan oleh calon pemimpin, amun setelah calon pemimpin tersebut sudah dinyatakan menang dalam pemilihan suara seakan-akan calon pemimpin tersebut lupa dengan janji-janji yang sudah diucapkan pada saat pencalonan. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat menjadi enggan mencampuri urusan dengan perpolitikan dan khususnya generasi milenial.

Terkadang menggangap hal tersebut tidaklah terlalu penting karena sebagian dari mereka menganggap bahwa “siapa pun yang akan menang toh ngak akan ada perubahan untuk kita”. Yang dimaksudkan di sini adalah efek dari pemenang pemilihan tersebut tidak berdampak langsung terhadap hidup mereka. Contohnya, adanya pemikiran masyarakat yang kekurangan dalam ekonomi yang merasa bahwa ekonomi dia tetaplah berada dari kata cukup.

Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar generasi milenial tidak peka terhadap hal berbau perpolitikan. Tentu saja ini adalah masalah yang cukup serius karena banyaknya generasi milenial yang akan memilih dengan asal-asalan saja tanpa melihat visi dan misi dari calon pemimpin ataupun yang lebih parahnya banyaknya suara yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih.

Dapat dianggap bahwa setiap pemilu khususnya pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2019 nanti kemungkinan akan ditemukannya permasalahan tersebut. Lalu dengan begitu bagaimana Indonesia akan maju? Lalu apa mereka yang tidak memilih berhak menuntut maupun mengkritisi para pemimpin nanti?

Mereka yang tidak memilih tidaklah berhak menuntut karena mereka sendiri tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, mereka tidak peduli dengan nasib Indonesia. 

Dapat dikatakan seperti itu karena mereka sama saja tidak peduli apakah pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia baik atau buruk. Untung-untung kalau pemimpin yang menang itu benar-benar. Bagaimana kalau malah menjadi buruk? Mereka hanya akan mengkritisi saja tetapi tidak melihat apa penyebab terjadinya keburukan tersebut.

Begitu juga yang disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman berdasarkan berita online detik. Ia menegaskan pemilih dalam Pilkada serentak dan Pemilu 2019 harus mengetahui hak dan kewajibannya, baik dalam proses tahapan pemilu maupun pasca pemilu.

"Pemilih itu harus sadar dua hal untuk menjaga kedaulatannya, yaitu hak dan kewajiban dia," ujar Arief dalam diskusi 'Kedaulatan Pemilih di Tahun Politik' di Gedung Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).

Jadi dapat dilihat bahwa peran masyarakat sangatlah penting dalam memilih calon pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti yang akan menjadi kepala pemerintahan di daerah maupun pusat.

Yang dimaksud hak dan kewajiban pemilih yaitu pemilih berkewajiban mengikuti dan mengamati tahapan pemilu dalam berbagai macam aktivitas sebelum pemilu dimulai. Mulai dari proses perancangan, proses parpol dibentuk, proses parpol bentuk strukturnya. Sehingga pemilih nanti tidak kaget pada saat parpol harus menentukan kandidatnya untuk pileg, untuk pilpres dan pilkada.

Sedangkan yang dimaksudkan hak ialah hak seorang pemilih yang berhak untuk memilih siapa pun calon pemimpin yang menurut pemilih bahwa orang tersebut sesuai dengan kehendak si pemilih.

Maka dengan itu, sebagai generasi milenial yang familiar dengan teknologi khususnya dalam media informasi, haruslah mengikuti kegiatan perpolitikan di Indonesia khususnya dalam proses pemilu yang akan dilaksanakan 2019 nanti. Agar dapat memilih pemimpin yang akan menyejahterahkan rakyat dan memajukan Indonesia.