Penulis
3 minggu lalu · 1467 view · 3 min baca menit baca · Politik 80719_34079.jpg
Foto: Kompas

Milad Jakarta dan Kegagalan Anies

Hari ini, DKI Jakarta memperingati hari jadi yang ke-492. Usia yang sangat tua dan harusnya sudah menjadi teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia bahkan dunia. 

Jakarta menjadi barometer bagi Indonesia mengingat posisinya sebagai ibu kota negara dan pemerintahan. Artinya, mengurus Jakarta tidak cukup dengan retorika belaka. Kini Jakarta dipimpin Anies Baswedan setelah unggul atas Ahok lewat 'pertarungan' dua putaran.

Sejauh ini, Anies telah melakukan beberapa janji kampanyenya. Misalnya penghentian reklamasi, penutupan diskotek. Satu per satu diskotek di Ibu Kota yang menjadi sarang narkoba dan prostitusi ditutup. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat tamat riwayat diskotek itu, mulai dari Alexis hingga Old City. Dua janji kampanye tersebut disinyalir mampu membuat pemilih muslim habis-habisan mendukung Anies. 

Selain itu, ada satu lagi janji kampanye Anies yang cukup populer, menjual kepemilikan saham pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Sayangnya, janji ini belum terpenuhi meski Anies di beberapa media menyebutkan kendala bukan dari dirinya, akan tetapi dari DPRD Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih tercatat sebagai pemegang saham sebanyak 210,2 juta lembar atau setara 26,25%. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu, 19 Juni 2019,PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) memutuskan untuk membagikan dividen dengan jumlah Rp 382,7 miliar. Jika dikalikan dengan angka dividen tunai per lembar Rp478, maka jumlah setoran dividen yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 100,47 miliar.


Angka yang fantastik. Apakah hal itu yang menyebabkan Anies belum merealisasikan janji kampanyenya? Barangkali Anies akan kembali menjawab bahwa DPRD Jakarta yang enggan menjual saham tersebut. Tapi sesungguhnya, hal itu merupakan kegagalan Anies berdiplomasi, kegagalan Anies meyakinkan para wakil rakyat di Jakarta.

Anies gagal meyakinkan warga Jakarta bahwa penjualan saham akan tergantikan dengan pendapatan lain. Anies juga gagal meyakinkan publik bahwa IMB yang diterbitkannya bukan gaya baru reklamasi. Bukan pula bagian dari cara Pemprov DKI Jakarta melakukan deal. Dampaknya, publik meyakini bahwa Anies telah berbohong dan bersandiwara soal reklamasi.

Publik meyakini Anies melakukan cara baru membolehkan reklamasi. Cara tersebut hanya berbeda nama dengan substansi yang samanya. 

Celakanya, Anies malah menghapus tambahan retribusi. Nantinya, pengembang tidak perlu lagi memberikan tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai NJOP total lahan reklamasi. Setelah sempat menyegel bangunan, kini Anies malah menerbitkan IMB.

Juni 2019, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D, perairan teluk utara Jakarta. Wajar bila publik curiga bahwa pertemuan Anies dan pengembang di rumah Prabowo pada tahun 2017 (kompas) merupakan rangkaian lobi reklamasi gaya baru.

Anies juga gagal membenahi waduk Pluit yang kini kotor dan menghasilkan bau tak sedap. Kini sampah-sampah mulai menumpuk di sudut-sudut waduk. Pendangkalan waduk yang disebabkan kombinasi antara sampah dengan tanah pinggiran waduk yang strukturnya mudah longsor ketika digaruk oleh petugas malah menimbulkan bau tak sedap. Selain itu, warna air menjadi hitam.

Persoalan waduk Pluit menjadi tambahan gagalnya Anies mengatasi persoalan-persoalan di Jakarta. Bila dirunut sejak Anies terpilih hingga sekarang (2019), bisa dikatakan Anies telah mengalami beberapa kegagalan meski ia memiliki prestasi. Kegagalan yang harus berani diakuinya. Usia Jakarta yang sangat tua (492 tahun) harusnya tak lagi mengurusi hal-hal yang dapat diatasi seorang Bupati/Walikota.

Kemunculan petisi agar Anies mundur dari jabatan bukan tanpa alasan. Anies harus siap menerima kritik atas kegagalan-kegagalan tersebut. 


Anies memang memiliki beban lebih berat di tahun politik Jakarta yang menjadi sentral pergolakan politik terbesar. Namun demikian, itu bukan alasan Anies bermalasan, apalagi menganggap diri sudah sangat sukses.

Menurut saya, Anies tak perlu malu belajar atau meminta saran dari para pendahulunya. Anies harus berani membuat kebijakan tak populer namun bermanfaat bagi warga Jakarta. 

Mudik yang dibiayai Pemprov memang populer dan menaikkan nama Anies, akan tetapi kurang produktif. Tanpa operasi justitia, Jakarta kembali akan menambah jumlah penduduknya.

Meski dianggap sangat Pancasilais, akan tetapi mampukah Anies mengatasi bertambahnya angka pengangguran? Persoalan itu nantinya akan meningkatkan angka kriminalitas bila angka pengangguran bertambah. Sementara program OK OCE sebagai solusi mengurangi pengangguran juga gagal. Dengan demikian, Anies akan menambah pundi-pundi kegagalannya.

Barangkali keinginan Jokowi memindahkan ibu kota negara bukan tanpa alasan. Barangkali salah satu sebabnya karena Anies dianggap gagal benahi Jakarta. Fakta kegagalan Anies dalam membenahi Jakarta harus segera dijawab Anies atau sebaiknya Anies mundur saja. 

Barangkali Anies lupa bahwa ia terpilih melalui proses yang nyaris memecah belah bangsa ini. Karenanya, Anies tak boleh biasa saja mengurus Jakarta. Anies minimal harus penuhi janji-janji kampanyenya atau mundur.

Selamat Milad, Jakarta.

Artikel Terkait