Sebagai warga negara Indonesia, rakyat tentunya cukup akrab dengan istilah demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan di Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi bermakna pemerintahan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. 

Di Indonesia, salah satu bentuk perwujudan demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Melalui pemilu, rakyat diberikan hak serta kebebasan untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin yang nantinya akan menjalankan pemerintahan dan memimpin negara.

Selain itu rakyat Indonesia juga memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi calon pemimpin melalui pemilu asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 

Oleh karenanya, melalui pemilu inilah rakyat turut berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung, entah sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin yang nantinya akan dipilih.

Setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan demokrasi. Dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, disebutkan bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila (Budiardjo, 2008).

Pancasila sebagai dasar negara telah memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar mengenai negara Indonesia. Dengan Pancasila sebagai dasar demokrasi di Indonesia, diharapkan hal tersebut lebih sesuai dengan cita-cita bangsa serta kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

Selain itu, dalam menjalankan demokrasi, Indonesia mendasarkannya pada tiga sumber nilai. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang mengajarkan tauhid, di mana manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan, hal ini berarti pengakuan atas hak asasi manusia. Ketiga, paham sosialis barat yang dianut pendiri bangsa karena dasar-dasar perikemanusiaan akan menjadi tujuannya.

Menilik ke sejarah, Indonesia telah melalui dinamika ketatanegaraan yang tercermin dalam konstitusi kita. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi beberapa kali. Selain itu, badan-badan negara yang disebutkan pada konstitusi juga telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu. 

Perubahan ini merupakan suatu hal yang baik, salah satu contohnya adalah amandemen dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menghasilkan demokratisasi dalam pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan kedekatan Indonesia untuk mencapai sistem demokrasi yang sebenarnya, sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun, meski rakyat sudah diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya, kerap kali sistem ini menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspetasi rakyat. Banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia adalah contoh dari cacatnya moral para wakil rakyat yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspetasi rakyat. 

Bahkan, yang disebut 'wakil' dan 'pemimpin' oleh rakyat banyak yang abai pada aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan dipimpinnya. Selain itu acap kali janji manis yang di ucapkan calon wakil rakyat pada saat kampanye hanya sebuah janji palsu yang tidak ditepati bahkan setelah periode kepemimpinannya selesai.

Hal ini tentu saja menimbulkan paradigma bahwa sistem demokrasi yang dianggap sistem pemerintahan terbaik masihlah cacat dan memiliki banyak kekurangan. Lantas, dalam hal ini timbul pertanyaan mengenai siapa yang salah, apakah masyarakat yang salah memilih wakilnya atau wakil rakyat yang salah karena tidak mengemban amanah untuk mewakili rakyat?

Perdebatan mengenai pertanyaan di atas menjadi topik yang tidak ada habisnya. Banyak kritik yang muncul bahwa wakil rakyat seolah tuli dengan aspirasi rakyat, buta dengan ketimpangan rakyat, dan bisu atas ketidakadilan yang dialami rakyat. 

Maka dari itu, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah menjadi tantangan berat yang harus dilakukan masyarakat Indonesia. Pemilu sebagai bentuk demokrasi, bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin, namun juga ajang untuk menentukan bagaimana nasib bangsa ini untuk kedepannya. Karena melalui merekalah masa depan dan cita-cita bangsa ini akan diwakilkan.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat, sudah sepatutnya bagi kita untuk selektif dalam memilih pemimpin. Pemeriksaan latar belakang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersih dan amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya. 

Selain itu, untuk mewujudkan demokrasi, rakyat harus turut berpartisipasi aktif dalam perkembangan politik negara. Rakyat tidak seharusnya abai atas perkembangan politik di Indonesia. Mereka harus sadar jika perkembangan itu turut berpengaruh dalam nasib bangsa ini bahkan nasib anak cucu kita di masa yang akan datang. 

Kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia juga bisa kita manfaatkan untuk mengungkap aspirasi yang dapat membawa kemajuan bangsa. Tak kalah penting, individu yang ingin mewakili rakyat juga harus sadar akan tanggung jawabnya, memenuhi kewajibannya, dan juga memaknai sumpahnya terhadap negeri. Dengan ini, diharapkan bangsa Indonesia dapat mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal.


Referensi:

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.