Dalam KBBI, kata meritokrasi menunjuk pada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang memiliki kemampuaan kepemimpinan yang lebih, integritas, kapibilitas dan punya leadership dalam menata kehidupan masyarakat sejahtera atau berkemampuan.

Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang punya integritas membangun bangsa untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk praktik politik yang selama ini kita saksikan sebagai karbitan penuh nuansa politis yang berefek pada ketidakadilan, sehingga meritokrasi hanya simbol belaka yang berdampak pada kepemimpinan yang “mati suri”.

Dalam pengertian khusus, meritokrasi kerap dipakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme, dan korupsi. Dalam keadaan meritokrasi yang murni faktor kekeluargaan seseorang disebut-sebut akan menentukan siapa yang menang dan kalah.

Namun, dalam alam demokrasi modern, harus dibuka ruang seluasnya bagi meritokrasi untuk menjawab semua keluhan masyarakat yang melahirkan pemimpin yang tidak punya integritas dan leadership yang mumpuni. Dan Partai Solidaris Indonesia (PSI) harus menjadi garda terdepan, sebagai partai baru, untuk menjawab pada langkah konkrit atas aspirasi masyarakat.

Berbicara meritokrasi, yang belawanan dengan dinasti , dan teringat pada Keluarga Kennedy di dalam sejarah politik Amerika Serikat. Kennedy adalah nama yang paling mudah kita ingat dalam hubungannya dengan dinasti politik karena keluarga ini memiliki nama-nama seperti John F. Kennedy (Presiden AS ke-35), Robert F. Kennedy (Jaksa Agung AS dan calon Presiden AS) dan Edward “Teddy” Kennedy (Senator AS dari Massachusetts selama 47 tahun).

Masih ada beberapa nama anggota dan kerabat Keluarga Kennedy lainnya yang kini mudah kita temukan lewat Wikipedia. Ada yang jadi US Representatives, ada pula yang jadi Duta Besar (Ambassadors).

Melihat nama-nama mereka dan kemudian membandingkannya dengan dinasti politik di Indonesia, membuat kita mampu menemukan perbedaan mendasar di antara keduanya. Sementara dinasti politik di Indonesia mayoritas terbentuk berdasarkan nepotisme, dinasti politik Kennedy terbentuk berdasarkan prestasi individu masing-masing.

Tidak dapat dibantah bahwa, keberhasilan John F. Kennedy untuk memenangi kursi US Representative dan jabatan Senator tidak terlepas dari campur-tangan ayahnya. Tidak dapat dibantah bahwa, kedua posisi tersebut membawa JFK ke pentas politik nasional yang menyiapkannya maju menjadi calon presiden AS dari Partai Demokrat.

Tapi tidak ada yang bisa membantah bahwa keberhasilannya memenangi kampanye melawan Richard Nixon adalah kemampuannya sendiri untuk mengeksploitasi keunggulannya dalam debat antar-calon presiden AS yang disiarkan oleh televisi untuk pertama kalinya dalam sejarah AS. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, saya pribadi tidak memiliki masalah dengan keberadaan dinasti politik

Oleh karena itu, banyaknya tokoh yang menonjol di Amerika. Inggris, Jerman berasal dari satu keluarga bukan lagi dinilai negatif, tetapi suatu hal yang wajar saja.

Hal itu disebabkan sistem rekrutmen mereka sudah melibatkan masyarakat/rakyat yang kian melek hukum dan mengerti perpolitikan. Ruang apa saja harus dibuka selebar-lebarnya untuk meritokrasi ini sehingga di semua posisi diduduki SDM profesional. Dan tidak perlu ada kecurigaan lagi karena seleksinya sudah terbuka dan fair.

Tidak seperti yang terlihat di Indonesia. Dalam penerimaan CPNS maupun pos-pos penting dalam dinas di daerah yang penuh dengan syarat KKN, raja-raja kecil di kabupaten-kota ‘’bermain’’ sehingga yang lulus dan duduk dalam jajaran eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif pada umumnya orang-orang yang sebenarnya tidak kapabel akibat sistem rekrutmennya sarat KKN, mengabaikan sistem meritokrasi.

Terpilihnya dinasti Atut melalui proses pemilihan langsung menunjukkan rakyat Banten belum cerdas. Ini faktor utama terbentuknya dinasti politik di Banten. Tentu dinasti politik seperti di Banten bisa dan sudah tampak di daerah-daerah lain dalam wujud yang belum begitu mencolok, sejumlah kabupaten-kotanya sehingga diperlukan cara menangkalnya, antara lain melakukan cara-cara bijak sesuai produk hukum yakni, undang-undang.

Oleh karena itu, Partai PSI yang merupakan partai baru sebgai partai pemuda, harus sosialisasikan dan terapkan sistem meritokrasi di semua ruang lingkup kehidupan masyarakat. Sebagai PSI yang berintegritas dan memiliki rasa kerakyatan harus mampu menjawab ini, menjawab kebutuhan rakyat, menjawab pemimpin yang diidam-idamkan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Meritokrasi “Abu-abu”

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 juga diramaikan oleh sejumlah artis, bulan lalu. Bukan, mereka bukan menjadi bintang tamu dalam proses kampanye publik, melainkan ikut maju mencalonkan diri dalam pentas pilkada.

Sigit "Pasha" Purnomo, misalnya, maju di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai calon wakil wali kota. Vokalis band Ungu ini mendampingi calon wali kota Palu Hidayat. Dan Pasha terpilih menjadi wakil walikota Palu 2015 beberapa hari lalu.

Ada pula nama mantan pemain sinetron yang masih menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola, dan mantan anggota grup lawak Bagito Dedi "Miing" Gumelar,

Zumi maju menjadi calon Gubernur Provinsi Jambi. Zumi Zola yang berpasangan dengan Fachrori Umar dengan nomor urut 2 ini memperoleh 58.30 persen suara, sementara pasangan nomor urut 1 Hasan Basri Agus-Edi Purwanto, memperoleh suara 41.70 persen.

Miing menjadi calon Wakil Bupati Karawang yang gagal mendapatkan kursi nomor 1 di Karawang, yang dimenangi oleh pasangan incumbent Cellica Nurrachadiana dan Ahmad Zamakhsari disebut unggul sementara dengan memperoleh suara di atas 50,7 persen.

Maka memajukan calon yang sudah terkenal karena artis, ya bisa disebut sebagai jalan pintas. Padahal mestinya yang melakukan pengenalan potensi kepala daerah. ya partai politik. Mereka jangan hanya bekerja menjelang pilkada.

Beberapa bulan lalu, sebelum pilkada berlangusung, Muchendi Mahzareki, bakal calon bupati pendamping Helmy Yahya di Kabupaten Ogan Ilir, mengakui bahwa keartisan Helmy memang dapat menjadi modal tersendiri dalam berkompetisi di ajang pilkada. Dan terbukti Helmy Yahya gagal merebut hati rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, Pilkada kemarin.

Merujuk pada konstitusi, termaktub secara jelas di dalam Mukadimah UUD 45, tujuan nasional kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), tahun 2010 mendatang, jumlah penduduk miskin diperkirakan bakal mengalami kenaikan sebanyak 200.000 penduduk menjadi 32,7 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai 32,5 juta. Sementara pada 2008 kemarin mencapai angka 35 juta penduduk.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini disebabkan tingkat inflasi yang diperkirakan naik menjadi 5,6 persen pada tahun depan atau lebih tinggi dari target pemerintah 5 persen, pada 2010. Naiknya angka inflasi ini dipastikan akan menurunkan pendapatan riil masyarakat dan mendorong meluasnya populasi garis kemiskinan.

Selain itu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi semakin tingginya angka kemiskinan. Semakin ofensifnya dampak perdagangan bebas, kenaikan harga minyak dunia, inefisiensi pemerintahan, korupsi, sampai infrastruktur politik yang tidak memadai.

Faktor terakhir menarik dianalisis karena saat kemiskinan kian tidak terkontrol, menjadi tantangan bersama, sejauh mana infrastruktur politik bisa menjadi instrumen pembendung atau jaring pengentas kemiskinan.

Kegagalan menjawab hal tersebut akan mengantarkan kita kembali pada hal paradoks: ranah politik semakin ramai digeluti fungsionarisnya, sementara itu keberadaan partai politik kian tidak dirasakan manfaatnya bagi kemakmuran rakyat.

Sistem Gerontokrasi, Ruh Kepemudaan Runtuh

Tulisan Bambang Arianto (BA) berjudul “Politik Aklamasi Matikan Kader Muda” di Banjarmasin Post Jumat (9/1) sangat menarik. Bambang menyayangkan membanjirnya praktik aklamasi yang terjadi belakangan ini—dengan menyebutkan banyak contoh partai politik (parpol) pelaku aklamasi tersebut.

Intinya, Arianto menyatakan bahwa aklamasi yang terjadi di partai politik (parpol) akhir-akhir ini merupakan wujud gerontokrasi (lembaga yang dikuasai orang-orang tua) yang ditandai oleh matinya suksesi kepemimpinan yang melibatkan kaum muda.

Partai Solidaritas Indonesia harus bisa membingkai ini dalam, membingkai format partisipasi Pemuda dalam kancah politik. Mendorong keterlibatan para pemuda untuk aktif berpolitik. Keterlibatan berpolitik ini bertujuan agar kecenderungan para pemuda selalu kontekstual dalam membawakan perubahan.

Perubahan pola pikir secara kontekstual terhadap pembangunan sangat dibutuhkan. Keringnya terobosan pemikiran dinilai menjadi penghambat majunya sebuah bangsa

Oleh karena itu, menanggapi fenomena politik aklamasi menandai minimnya proses institusionalisasi (pelembagaan) demokrasi internal kepartaian.

BA mensinyalir ada dua penyebab munculnya politik aklamasi di antaranya: Pertama, masih terlembaganya budaya patronase dan kuatnya cengkeraman figur-figur tua pada pucuk kepemimpinan partai.

Kedua, terjadinya krisis regenerasi dan kaderisasi yang dialami sebagian besar partai politik, terutama kader-kader muda. Hal ini erat kaitannya dengan pemberian kesempatan kepada kaum muda untuk membangun budaya meritokrasi di lingkungan internal kepartaian.

Intinya, aklamasi dianggapnya sebagai sesuatu proses yang akan mematikan kader muda, sebagaimana redaksi judul tulisan Arianto. Sehingga, ini dinilai menghilangkan sistem meritokrasi dalam partai.

Saya tertarik untuk menindaklanjuti kerangka berpikir Arianto untuk didiskusikan ke ruang publik. Sehingga, harapannya tulisan ini mampu menjernihkan pemahaman bahwa aklamasi tidak merupakan salah satu mekanisme yang yang tidak diakui di alam demokrasi. Sebab, orang ketika membaca tulisan BA, tentu akan bersikap apriori terhadap aklamasi, ketika pembaca tidak memikirkan secara mendalam pokok persoalan politik aklamasi itu sendiri.

Padahal, ketika melihat penyebab politik aklamasi yang terjadi akhir-akhir ini, sebagaimana yang dituliskan oleh Arianto adalah lemahnya proses kaderisasi dan regenarasi. Adanya regenerasi tentu harus ada perkaderan yang mapan terlebih dahulu, agar generasi yang dihasilkan memang mampu membawa marwah parpol. Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kaderisasi di dalam partai itu sendiri.

Mungkin kemudian orang akan berkata bahwa alam demokrasi saat ini berbeda dengan alam demokrasi Soekarno-Hatta ketika diangkat menjadi presiden-wakil presiden secara aklamasi.

Penulis justru ingin mengatakan bahwa demokrasi yang seharusnya dibangun dan dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa ini, yang tidak lain adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, bukan mengikuti demokrasi liberal yang diterapkan di Barat.

PSI Harus Menjadi Solusi

Dalam hal ini, Partai Solidaritas Indonesia, (PSI) harus menjadi solusi. Sebagai partai baru yang akan bertarung 2019 mendatang, harus menjawab semua apa keluhan rakyat selama ini, yang selalu dibohohngi para polititkus negeri ini. PSI harus menjadi garda terbentuknya partai yang menjunjung tinggi nilai demikrasi dan asa meritomrasi untuk kemajuan bangsa.

Politik dinasti, khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dianggap telah mencederai semangat demokrasi dan menghambat kompetisi untuk merebut tampuk kekuasaan di daerah.

Namun, para pendukung pengadopsian pasal tersebut kedalam UU tentang Pemilihan Kepala Daerah tampaknya luput memperhatikan sebab-sebab menjamurnya praktek politik dinasti di Indonesia.

Berbagai kritik yang diajukan terlalu menekankan pada dampak buruk politik dinasti. Implikasinya, mereka berpikir bahwa memutus mata rantai dinasti politik harus melalui undang-undang yang membatasi hak dasar politik untuk mencalonkan diri dalam pemilu.

Selain mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga negara, institusional seperti ini juga mengabaikan faktor-faktor struktural penyebab munculnya dinasti politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Inge Amundsen (2013) dan Nico Harjanto (2011) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok maraknya praktek politik dinasti adalah lemahnya partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi, seleksi dan promosi.

Ada dua akibat penting dari absennya fungsi partai politik sehubungan dengan maraknya politik dinasti. Pertama, posisi kunci kepemimpinan partai politik dengan mudah dikuasai oleh keluarga tertentu yang meraih tampuk kepemimpinannya tanpa proses demokratis dan meritokratis.

Kedua, politik patronase dimana elit dengan sumber daya finansial yang besar dan akses atas berbagai proyek di daerah mampu “membeli” dukungan kader partai politik.

Tidak mengherankan, kalau calon yang maju bertarung dalam pemilu adalah kerabat atau orang dekat sang patron.

Disini perlu ditekankan kembali argumen pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin bahwa aturan anti-dinasti politik adalah bentuk kemalasan negara. Kemalasan negara yang dimaksud adalah mencegah dan menindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik.

Alih-alih meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, larangan-larangan yang diajukan justru akan berdampak sebaliknya. Robert Dahl (1971) menyatakan bahwa demokrasi memiliki dua prinsip penting: kompetisi dan inklusivitas.

Melarang seseorang untuk mencalonkan diri berpartisipasi dalam pemilu semata-mata karena ia memiliki hubungan kekerabatan dengan petahanan hanya akan mencederai kedua prinsip tersebut.

Tulisan ini menguraikan sebab-sebab kemunculan dinasti politik di Indonesia. Tiga penyebab munculnya dinasti politik di Indonesia adalah lemahnya pengawasan pemilu, penegakan hukum, dan buruknya institutionalisasi partai politik. Dan Partai Solidaritas Indonesia, harus mampu menjadi resep kebijakan di masa depan haruslah menyasar pada tiga sebab tersebut yang juga adalah sumber utama penyakit demokrasi Indonesia.