Mahasiswa
2 tahun lalu · 57 view · 7 menit baca · Pendidikan images_44.jpg
Foto: google.co.id

Merevolusi Mental Koruptif

Korupsi, seperti yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, nilai hukuman finansial, baik berupa denda, pembayaran uang pengganti, maupun penyitaan aset, bagi koruptor ternyata jauh lebih kecil daripada kerugian negara.

Selain tidak memberikan keadilan, realitasnya itu dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Hal ini terungkap dalam kajian tentang putusan kasus korupsi tahun 2001-2013 yang dilakukan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, Rimawan Pradiptyo. "Korupsi merupakan kejahatan extraordinary ? Itulah pertanyaan mendasar kajian ini," kata Rimawan di Yogyakarta, dalam 2.145 terdakwa tindak kasus korupsi.

Total kerugian negara sebesar Rp 63,47 triliun dan putusan pengadilan menjadi Rp 6,99 triliun. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor bervariasi, mulai dari hukuman 1 tahun penjara hingga 20 tahun penjara. Namun, denda paling banyak adalah Rp 1 Miliar.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2001-2012, biaya penanganan korupsi telah mencapai Rp 168,19 Triliun, sementara nilai hukuman yang harus dibayar koruptor hanya 15,09 triliun. Dengan demikian, selisih biaya sebesar Rp 153,1 triliun harus ditanggung masyarakat. Dengan kata lain, di negeri ini koruptor disubsidi masyarakat. Lengkap sudah penderitaan rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, karena subsidi yang menjadi hak mereka justru di nikmati si kaya.

Hasil penelitian sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyebutkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi menguntungkan koruptor karena jutru membuat rakyat Indonesia menyubsidi para koruptor.

Dalam bahan hasil mengambil konsentrasi Ekonomi Kriminalitas, para mahasiswa jurusan ilmu Ekonomi, Program Magister Sains dan Doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM juga menyebutkan, bahwa UU (Undang-Undang) Anti korupsi seolah berpesan bahwa koruptor akan di untungkan jika mereka bisa melakukan korupsi sebanyak-banyaknya.

Dalam Pasal 5, 6, 8, dan 12 UU 20/2001 disebutkan bahwa denda untuk para koruptor paling tinggi adalah Rp 1 miliar dan paling rendah Rp 50 juta untuk jenis korupsi penyogokan, penggelapan, dan korupsi oleh PNS atau penyelenggara negara. Pencantuman hukuman denda maksimal kepada koruptor adalah tindak rasional, karena efek jera denda akan cepat menyusut sejalan dengan waktu.

Penelitian itu juga menyimpulkan bahwa hukuman dalam UU  Antikorupsi ringan, tidak insentif kepada koruptor untuk melakukan korupsi sebanyak-banyaknya maksimum denda Rp 1 miliar untuk korupsi senilai tak terhingga, sementara hukuman mati hanya bisa dijatuhkan pada kondisi tertentu saja. Sementara RUU Antikorupsi atau Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini hendak diajukan pemerintah justru semakin meningkatkan intensitas subsidi kepada koruptor.

Di tingkat regional Asia dan Asia Pasifik, Indonesia selalu menduduki peringkat teratas sebagai negara paling korup. Political and Economy Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga konsultan independen yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara juara korupsi di Asia selama sepuluh tahun lebih secara berturut-turut. Pada tahun 2006, Indonesia memiliki skor 8,16 yang berarti skor tertinggi yang mendekati angka sempurna sebagai negara korup di Asia.

Data PERC menyebutkan bahwa selama 10 tahun lebih, sejak 1997-2006, dan hingga 2011, tingkat korupsi di Indonesia tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Indonesia selalu berada pada peringkat teratas dalam praktek korupsi, sehingga selalu berada di atas rata-rata korupsi negara-negara lain.

Dari hasil hitungan Rimawan, nilai biaya eksplisit (nilai riil) korupsi pada masa itu mencapai Rp 7,07 triliun, namun total nilai hukuman finansial (berdasarkan putusan pengadilan) hanya Rp 5,32 triliun atau hanya sekitar 7,29 persen dan itu belum menghitung biaya oportunitas korupsi atau biaya dampak dari uang yang hilang karena korupsi itu.

Kerugian negara yang muncul dihitung dari dana yang dikorupsi dikurangi nilai hukuman finansial atau Rp 73,07 triliun dikurangi Rp 5,32 triliun sama dengan Rp 67,75 triliun dan itu harus ditanggung oleh para pembayar pajak terutama warga yang mengonsumsi barang dan jasa, karena struktur penerimaan pajak di Indonesia didominasi penerimaan pajak tidak langsung atau nonpajak penghasilan.

Penilaian terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri bisa dilihat dari angka Indeks Korupsi Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 misalnya, dari 182 negara yang dievakuasi, Indonesia berada diperingkat ke-100 dengan angka indeks 3 dari skala 0 yang terendah dan 10 yang tertinggi. Tahun 2012 peringkat Indonesia ada di angka 118 dari 176 negara didunia. Jika dibandingkan dengan negara tertangga seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia, angka indeks Indonesia tergolong sangat rendah, yakni dibawah lima.

Dengan demikian komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pembangunan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimah, nyaris ta tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian peran pemuda juga sangat berpengaruh penting pada kehidupan Indonesia. Mengapa harus pemuda? Pemuda adalah harapan bangsa, ia adalah agen-agen perubah di negerinya berada. Tapi lebih dari itu, pemuda bak motor gerakan sebuah identitas yang ingin selalu membuat erubahan demi terciptanya cita.

Pemuda sangat berpotensi dalam perubahan Indonesia menjadi lebih baik karena pemuda sebagai Agent of change (Agen perubahan). Peran pemuda sangat penting sebagi aktor perubahan secara horizontal, komitmen kebangsaan pemuda yang tercetuskan lewat sumpah pemuda harus tetap menjadi spirit gerakan kepemudaan, di mana pun dan kapan pun mereka berjuang.

Dalam konteks menjaga komitmen kebangsaan yang di implementasikan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di Indonesia, pemuda harus peka membaca potensi-potensi konflik sosial-kemasyarakatan di Indonesia, pemuda harus peka membaca potensi-potensi konflik yang dipicu akibat perbedaan latar belakang budaya di Indonesia. Misalnya, permasalahan Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik.

Dalam hal ini, peran pemuda dalam konteks perubahan dari beberapa bidang tersebut menjadi semakin penting karena ia mampu memainkan perannya sesuai dengan kemampuan dan profesionalme nya. Dalam konteks ini pula, gerakan pemuda yang termanifestasikan dalam gerakan pemuda terpelajar di Indonesia memiliki andil yang cukup besar sebagai aktor perubahan (Agent of change).

Di dalam struktur di segala bidang yang berperan penting terhadap gerakan perubahan bangsa Indonesia, peran pergerakan sangat strategis sebagai aktor penggerak perubahan tersebut.

Reformasi tidak jadi katalisator proses pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara, malah sebaliknya. Sekarang pemuda lebih banyak melakukan peranan sebagai kelompok politik dan sedikit sekali yang melakukan peranan sebagai kelompok sosial, sehingga kemandirian pemuda sangat sulit berkembang dalam mengisi pembangunan ini.

Peranan pemuda dalam kegiatan sosial itu dibutuhkan untuk mengisi pembangunan dengan menciptakan kewirausahaan dalam pembangunan dan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu dan teknologi serta mengembangkan jiwa, daya pikir, inovasi, kreativitas dan kewirausahaan pemuda dalam rangka mempersiapkan pemimpin masa depan berkualitas.

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia yang multiculture, ketika masing-masing tidak bisa saling memahami, sudah barang tentu akan memicu konflik yang akan mengundang masalah bagi masa depan kemanusiaan. Konflik yang pada mulanya berawal dari perbedaan prinsip dan kepentingan antar manusia justru paling sering berbuah bencana kemanusiaan.

Tidak jarang konflik-konflik yang terjadi berbuah kerusuhan dan bahkan pembunuhan. Fakta inilah yang menjadi alasan pokok, jika perbedaan dalam konteks masyarakat multiculture tidak bisa disikapi secara bijaksana, justru akan melahirkan bencana bagi kemanusiaan.

Atas dasar inilah, kebangsaan multiculture. Ketika pemerintah tidak mampu mengontrol masyarakat, pemuda memainkan peranannya sebagai kontrol sosial yang efektif. Oleh karena itu, sudah sepantasnya wawasan kebangsaan multiculture menjadi agenda besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan konsep kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan bebas korupsi.

Dari fakta-fakta yang dijelaskan sebelumnya, telah terbukti bahwa pemuda merupakan pilar penting sebagai Agent of change (Agen perubahan) dalam membangun Indonesia menjadi negara yang aman, maju dan berkualitas di mata Internasional. Perubahan menjadi indikator suatu keberhasilan terhadap sebuah gerakan pemuda.

Perubahan menjadi sebuah kata yang memiliki daya magis yang sangat kuat sehingga membuat gentar orang yang mendengarnya. Kekuatannya begitu besar hingga dapat menggerakkan kinerja seseorang menjadi lebih produktif. Keinginan akan suatu perubahan melahir sosok pribadi yang berjiwa optimis. Optimis bahwa hari depan pasti lebih baik terhadap generasi penerus bangsa.

Pemuda sebagai agen perubahan adalah pemuda yang dapat berkontribusi atas dasar ide gagasan, tenaga, jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa. Hal yang penting lainnya adalah peran moralitas yang harus didepankan dalam mengarumi kehidupan dibumi manusia ini. Karena nilai moralitas dapat mengontrol segala aspek tindakan yang dilakukan oleh manusia.

Memperkuat ketaqwaan kepada sang pencipta, menimbulkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Peka serta memiliki kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka dari dasar fundamental inilah akan tercipta suatu perubahan-perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyaraat. Baik dari segi ekonomi, Sosial budaya, dan politik. Sehingga Bangsa dan Negara lebih maju.

Maka inilah yang dikatakan Bung Karno Pemuda sebagai mengguncang Dunia. Pemuda sebagai oleh sang pengambil kebijakan serta mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Peran pemuda sebagai Social Control adalah pemuda yang memiliki sikap kepedulian terhadap kinerja yang dilakukan di masyarakat.

Pemuda saat ini sangat berperan penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi jangan sampai teknologi itulah menjadikan kemunduran daya kritis dan kepedulian terhadap lingkungan masyaraat. Pemuda yang diharapkan bisa menjadi contoh perubahan dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai salah satu Civitas akademia, seorang mahasiswa sebagai kaum intelektual banyak yang lupa bahwa dirinyalah sebagai tongkat pelopor yang diharapkan oleh masyaraat untuk membawa bangsa ke arah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.