Mahasiswa
5 bulan lalu · 128 view · 7 menit baca · Hukum 44963_83586.jpg
tribunnews.com

Meresapi Kembali UU ITE, Regulasi untuk Proteksi atau Kriminalisasi?

UU ITE terbit sebagai upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. UU ITE juga muncul berbarengan dengan situasi demokrasi yang berkembang setelah masa orde baru di Indonesia. Namun, praktik yang acap kali terjadi, aturan yang ada justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Tak heran apabila skor Freedom on the Net Indonesia terus menurun dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Hal sangat mengkhawatirkan, ini sangat mirip dengan orde baru. Dimana setiap ada ujaran yang kritis kemudian dengan gampang dipolisikan dengan UU ITE. Sehingga UU ITE ini menjadi sangat karet dan represif. Terkait pasal karet UU ITE ini sebagian kalangan memang mempersoalkan kalau UU ITE perlu ada revisi kembali. Sebagian lainnya mengatakan bahwa persoalannya bukan di dalam aspek materi hukumnya, melainkan pada praktik dan proses peradilannya.

Apakah undang-undang lahir dari sekumpulan orang-orang yang tidak waras. Kenapa UU ITE banyak yang ingin mengajukan Judicial Review, karena memang pasalnya karet, banyak celah hukum di dalamnya. Para Komedian juga banyak ditakutkan terkena kasus ini. Mengapa para komedian? Komedian sering mengatakan “tertawalah sebelum tertawa itu dilarang”, dan kita sering melihat jokes yang menertawakan tubuh (hitam, gendut, pendek, kurus, dll). 

Pasal ini akan menjerat mereka. Pasal ini menjadi multitafsir kecuali syarat-syarat yang dimasukkan lebih mendetail, menyeluruh dan mampu mengakomodir keadilan. Sehingga pasal karet ini perlu direvisi dan diuji materinya lagi ke mahkamah konstitusi, layak atau tidaknya, jangan hanya memaksakan kehendak dengan menggunakan UU ITE seenaknya saja. Lihat dampaknya karena adanya pasal tersebut.

Bebeberapa kasus yang menyita perhatian publik di akhir-akhir ini terkait UU ITE ini adalah permasalahan hukum ibu Baiq Nuril dan munculnya peraturan terkait ujaran body shaming. Ibu Nuril adalah korban pelecehan seksual Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. 


Baiq Nuril Maknun, Guru honorer SMAN 7 Mataram di vonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta. Menurut informasi yang beredar di media, Oknum Kepsek sering menelepon Baiq nuril dan membicarakan hal-hal yang bersifat asusila. Karena kesal akhirnya nuril merekam perbincangan tersebut. 

Rekaman tersebut diketahui guru lain dan ia menyebarkan hal tersebut. Kemudian Kepsek dimutasi dari jabatan kepala sekolah, sehingga tidak terima dan melaporkan nuril ke PN Mataram. PN Mataram menyatakan nuril tidak bermasalah. Namun JPU mengajukan kasasi ke MA. Majelis hakim kemudian menyatakan nuril bersalah atas dasar UU ITE.

Menurut pakar hukum tata negara Indonesia, Prof Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam kasus ini ada penegakkan hukum formal, tapi tidak dengan adanya keadilan, sehingga disini terpisah antara hukum dan keadilannya. Hukumnya benar secara formal tapi tidak adil secara substansial.

Banyak kalangan menilai hakim dalam kasus ini kekurangan rasa keadilan. Tapi memang pada prinsipnya putusan hakim berdasarkan ketuhanan yang maha esa dikatakan adil walau beberapa pihak di pandang kurang adil. Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Hukum tidak memberikan kepuasan batin, tapi hukum memberikan keadilan terhadap kasus yang diputuskan. Jika berkenaan dengan hukum tidak ada kasihan karena notabene orang ekonomi ke bawah, saudara sendiri kalau memang salah ya harus diadili.

Dalam perkara ini kita juga harus memberi rasa curiga kepada ibu nuril karena menyimpan bukti rekaman ini untuk jaga-jaga, jika dilihat dari sisi ini berarti ada niat jahat yang akan dilakukan karena sengaja menyimpan untuk jaga-jaga kedepannya. Mungkin inilah yang dilihat hakim. Seperti mungkin bukti rekaman ini akan beliau gunakan untuk memeras kedua insan yang berzinah tersebut atau bisa saja rekaman tersebut akan beliau gunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu untuk keuntungannya salah satu mengarah pada status honorernya agar berubah menjadi pegawai negeri. Terkecuali dalam hal ini ibu Nuril sebagai korban pelampiasan seks oleh pak kepala sekolah maka ibu Nuril berhak merekam dengan alasan membela diri.

Terkait kasus body shaming, sangat setuju bahwa ini ada masalah bersama, tetapi penyelesaiannya bukan melalui regulasi hukum yang mengandung unsur pidana, ini ibarat membunuh satu tikus tetapi harus membakar satu rumah. Masalah utamanya sebenarnya ada di standar ukuran untuk menjadi acuan seseorang melakukan body shaming  yang sangat bias, sangat kontekstual dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mengatakan sesuatu yang mungkin bisa di cap body shaming. 

Pasal ini tidak ada batasannya secara jelas, semua orang bisa dijerat kalau berpendapat. Atau bahkan ada yang berlindung dibalik berpendapat.  Awalnya pasti pembaruan pasal ini karena semakin maraknya pelaku body shaming yang ada di media sosial. Ini bentuk ajaran agar bijak bermedsos. Karena, korban dari bully body shaming ini bisa depresi.

Masalahnya, pasal ini nasibnya akan sama dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan juga pasal sejenis lainnya. Tidak akan bertahan lama karena tidak ada batasan secara jelas. Nah sisi lainnya, banyak pertanyaan yang ditimbulkan. Apakah berpendapat tidak boleh? Bahasa apa yang pantas digunakan? Apa faktor kedekatan mempengaruhi? Memangnya setelah semua itu terjawab “tingkat kebaperan” orang bisa disamakan? Hal-hal itu akan menimbulkan masalah baru atas kebijakan publik yang satu ini. Meskipun kita tahu, pemerintah bersuara seperti ini untuk menyelamatkan kita yang terjebak dalam media sosial negatif.

Tapi selain menggantungkan pada pemerintah dengan segala regulasi, kenapa kita tidak berkaca pada diri sendiri? Kita sebagai pelaku atau korban? Apakah kita sudah cukup menyalahkan orang lain untuk hal-hal ini? Kenapa tidak berbalik ke diri masing-masing. Berekspresi dengan baik, juga belum tentu memang diterima dengan baik sama orang yang dituju. Toh bukannya itu mengajari kita, kalo hal-hal seperti ini saja sebenarnya bukan urusan pemerintah untuk menciptakan regulasi.

Jangan sampai seperti kasus yang sudah-sudah. Pasal yang diajukan pencemaran nama baik, hanya karena tingkat sensitifitas atau kebaperan orang yang memuncak. Tentu tidak seperti itu, ini hanya sentilan untuk kalian dan kita semua saja. Lebih bijak lagi dan pintar-pintar menjaga hubungan baik sama orang-orang. Maksud pemerintah sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sebagai masyarakat tidak menyalahkan orang lain atau bergantung pada regulasi tapi berkaca pada diri kita. Pasal lain yang sempat digunakan dengan salah atau berlebihan adalah mengenai perbuatan tidak menyenangkan dan juga hate speech.


Hak manusia untuk berpendapat dan berbicara tidak seharusnya dikurangi karena ada manusia lain yang merasa tersinggung. Ketersinggungan dan cara berkomunikasi itu merupakan etika dan adab, tidak seharusnya negara mengatur mengenai permasalahan moral dan etika sejauh ini. Kalau ada yag bertanya apa solusinya? edukasi jawabannya. Sosial media itu hanya platform, ibarat kertas putih tergantung gimana penggunanya mau gambar atau doing anything sama kertas itu. Kalau masyarakat semakin sadar akan penggunaan sosial media secara positif maka akan cukup membantu.

Tapi tetap saja ujungnya, kita tidak akan bisa mengontrol setiap orang untuk berbicara sesuai apa yang kita ingin dengar, balik lagi standar untuk body shaming ini sangat kontekstual dan relatif. Batasan berpendapat tidak bisa dibatasi dari ketersinggungan orang lain. Sumber masalah utama terdapat pada diri masing-masing sehingga berkacalah pada diri sendiri. Jangan suka mencampuri urusan orang lain apalagi merasa orang lain tidak sesuai standar yang kita tetapkan. Pikirkan dampaknya bagi korban. Pemerintah bakal punya pekerjaan rumah disamping masalah-masalah prioritas lainnya.

Banyak memang yang mengatakan bahwa UU ITE ini mengancam proses demokrasi. Seharusnya memang ada sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan Undang-Undang ini. Bukan hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada penegak hukum yang menjalankan UU ITE ini. UU ITE harus tetap ada, karena UU ITE juga banyak digunakan dalam kasus-kasus yang memang seharusnya. Misalnya seperti ucapan SARA.

Kepada para pengadil, jadilah pengadil yang baik di negeri ini. Kepada siapa rakyat akan percaya kalau hakimnya seperti itu. Apakah ini sudah adil? Jika peradilan tertinggi di negeri ini hanya bisa memvonis berdasarkan UU bukan keadilan, Caknun pernah mengatakan “Seharusnya supremasi keadilan bukan supremasi hukum, karena hukum hanya alat dan sangat rendah derajatnya.

Kepada para legislator yang akan terpilih pada Pileg 2019 nanti, mungkin bisa memasukkan program kajian secara mendetail terhadap pasal karet ini pada komisi yang bersangkutan sebagai produk hukum utama yang dihasilkan nantinya. Selain dari segi hukum yang cenderung mengandung perdebatan karena pasal karet, belum lagi ditinjau dari segi pemborosan materi dan waktu penegak hukum untuk menangani laporan yang bisa dibayangkan ada berapa banyak jika standar yang tidak jelas ini diterapkan.


 Jangan sampai UU ITE ini nantinya disalahgunakan kembali. Jika korban tak boleh merekam bukti, lalu dengan apa sang korban itu membela diri? Jangan sampai nantinya ada pencuri yang terekam cctv dan videonya viral, maka yang menyebarkan dan memviralkan akan dilaporkan ke polisi oleh sang pencuri. Jangan sampai ada korban dilecehkan secara seksual, solusinya adalah hukum korbannya dengan penjara dan denda ratusan juta, lalu lindungi nama baik si pelaku. 

Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas terhina? Dimata hukum semua sama, Negara harus tegas dengan ketidakadilan hukum. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, mutu sebuah hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. 

Artikel Terkait