2 tahun lalu · 974 view · 4 menit baca · Hukum hqdefault_3.jpg
Foto: youtube.com

Merenungkan Kembali Hukuman Mati
Sebuah Tragedi Kemanusiaan yang Tersembunyi

"Pelajaran dari tiang gantungan adalah hidup manusia tidak lagi dianggap mulia ketika membunuhnya menjadi lebih berguna." -- Francart via Albert Camus

Hukum itu ada untuk menegakkan keadilan dan untuk merawat kemanusiaan. Yang kedua, hukum itu ada guna memberi efek jera dengan harapan tiadanya keterulangan kembali tindak kejahatan serupa di kemudian hari. Di luar ambang batas itu, apalagi yang bermotif balas dendam seperti hukuman mati, sama sekali tak dibolehkan. Sebab itu bukanlah wajah hukum (moralitas), melainkan rupa kejahatan.

Sebagai negara hukum, tak ada yang salah jika negara ambil sikap secara tegas: menindak para pelaku kejahatan dengan hukuman yang bagaimanapun. Di samping sebagai kewajibannya yang bersifat rekomendatif (titipan warga), juga merupakan tuntutan imperatif negara sendiri yang memang harus ditegakkan kapan dan dalam konteks apa dan mana pun.

Sebab demikianlah, tak ada yang pantas dibenarkan selain bahwa hukum atau atau undang-undang sengaja dibuat manusia sebagai sarana mencapai kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi itu harus dirasakan secara bersama dalam komunitas hidupnya secara bersama pula.

Hanya saja, ketika relevansi hukuman ditarik ke dalam spirit atau cita-cita keadilan dan kemanusiaan, maka soalnya jadi lain. Bahwa tidak semua hukuman itu ternyata pantas ditegakkan, terlebih ketika hukuman itu secara nyata melanggar kedua prinsip dasariah tersebut, seperti terlihat dari praktik hukuman mati.

Ya, hukum memang harus ditegakkan. Tetapi menegakkan hukum dengan mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan adalah bukti kebiadaban.

Pada hukuman mati, tidakkah ini justru menyalahi spirit berkebangsaan dan berkenegaraan kita sendiri? Dari mana datangnya unsur keadilan dan kemanusiaan dalam hukuman mati yang demikian itu? Membunuh tetaplah membunuh. Bukan keadaban. Bukan kemuliaan. Sekali lagi, itu adalah kejahatan, sebuah tragedi kemanusiaan yang tersembunyi meski berlegal-formal.

Mengkhianati Keadilan

Secara prinsip, ketika di suatu komunitas masyarakat tertentu terdapat pemberlakuan hukum di mana capaian tertingginya tidak pada kebaikan bersama, menguntungkan atau merugikan satu pihak, maka berarti bahwa hukum tersebut tidak layak pakai. Ia harus dihapuskan, lalu digantikan dengan hukum yang secara prinsip punya tujuan membangun kebaikan bersama berupa keadilan.

Di negeri kita, bahkan di belahan dunia manapun, praktik hukuman mati terang menjadi satu fakta sejarah yang sangat membingungkan. Meski benar bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana, entah dalam taraf kewajaran apalagi di ambang batas kemanusiaan, harus memperoleh hukuman atau dihukum.

Tetapi soalnya jadi lain ketika kita bertanya bahwa apakah hukum tersebut benar-benar mampu memberi solusi yang demikian? Apakah ia mampu mencegah keterulangan tindak kejahatan dalam bentuk apapun di kemudian hari?

Dari sejak bermulanya sejarah umat manusia sampai sekarang, hukum apa pun yang berlaku dalam sebuah komunitas masyarakat, hampir-hampir tak memberi solusi apa pun. Malahan, jika diambil tindakan hukum pada seseorang atau sekelompok pelaku kejahatan, tindakan tak manusiawi mereka tetap saja membumi, bahkan jauh lebih besar dan bertambah.

Di satu sisi, tindak kejahatan terus terulang. Di sisi lain, hukum justru memperparahnya. Jika yang demikian terjadi, apakah masih patut mengutamakan upaya pencegahan kejahatan ketimbang mengentaskan persoalan hukum yang tidak memberi solusi tersebut? Rasa-rasanya yang terakhir itulah yang mesti kita utamakan sebagai pertimbangan.

Taruhlah hukuman mati benar-benar memberi solusi. Pertanyaan keduanya adalah, adakah yang lebih berhak menentukan nasib seseorang selain seseorang itu sendiri yang menentukannya, termasuk hidup dan matinya? Berlaku demikian, bukankah itu suatu kejahatan bermotif balas dendam? Sekalipun membunuh si pembunuh, atau membunuh yang bersalah. Sungguh, hukum mati tak punya celah untuk lolos dan diberlakukan.

Menolaknya demi Kemanusiaan

Soal hukum mati, tentu tak kurang bijaksananya jika persoalan ini dibicarakan secara luas dan terbuka. Hal ini bukan berarti bahwa penulis gemar skandal atau pikirannya memang tidak sehat.

Seperti yang banyak dihimbau oleh para penulis humanis, bahwa hal apa dan bagaimanapun harus semua wajib disentuh. Yang fatal bagi seorang penulis adalah menghindari masalah tertentu karena pertimbangan rumit, atau tersandung pada hal-hal etika atau moralitas.

Terkadang memang kita menghindari masalah tertentu karena pertimbangan di atas dengan memilih bersikap diam. Akan tetapi, jika sikap diam itu justru membantu memperkokoh tindakan keliru yang harus diperbaiki atau penderitaan yang mestinya dapat dikurangi, maka tidak ada pilihan lain kecuali bicara. Orang harus bicara untuk menunjukkan berbagai pelanggaran yang tersembunyi, terutama di balik beragam kedok otoritas sekalipun.

Orang-orang bijak berkata, "Mendiamkan kesalahan adalah juga kesalahan. Siapa pun yang tahu tapi tidak melakukan adalah munafik."

***

Hukum mati, menurut Arthur Koestler, adalah tindakan yang menjatuhkan martabat manusia. Adapun para pendukungnya, tak pernah mampu memberi alasan-alasan yang masuk akal mengapa hukum tersebut harus diberlakukan.

Kita tahu bahwa alasan yang dipakai para pendukung hukum mati adalah nilai yang dapat dijadikan contoh. Sebagaimana yang digambarkan Albert Camus, kepala dipenggal tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk menakuti orang-orang yang tergoda untuk melakukan kejahatan serupa dengan menggunakan contoh mengerikan itu.

Alasan di atas sungguh memikat jika seandainya kita tidak menyadari bahwa masyarakat kita sendiri tidak yakin akan nilai hukum mati yang dapat dijadikan contoh. Sungguh tidak ada bukti nyata bahwa seorang pelaku kejahatan menjadi sadar bila niatnya sudah benar-benar menjadi bulat.

Sementara terhadap penjahat-penjahat lain tidak ada pengaruhnya kecuali menyebabkan mereka terpukau. Bahwa hukum mati hanya mempertegas nilai kekejian yang akibatnya tidak dapat diduga sebelumnya (Albert Camus, 1957).

Semangat untuk menjaga, mengatur, dan memberbaiki bukan merusak, adalah keharusan asali sebagai yang hidup. Bukankah dalam ajaran tertentu ada dalil pembenaran bahwa eksistensi manusia adalah demikian: tak hanya tempat di mana ia hidup dan bermasyarakat, tapi juga pada sesamanya?

Maka benarlah bahwa hukum mati justru bertindak melawan eksistensi manusia, menghianati nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan sebagai pencinta kemanusiaan, tentu tidak akan ada yang menghendaki hal demikian. Bahwa hukum mati bukan saja tidak bisa dibenarkan, tidak hanya tidak berguna bagi kebaikan hidup, melainkan juga secara terang-terangan merusak citra kemanusiaan kita sendiri.