Nasionalime sebagai landasan kejiwaan individu membangun, mengisi, dan menjaga negara yang merdeka. Diskursus seputar nasionalisme sangatlah beragam, beberapa di antaranya menekankan pada aspek politik, aspek tradisi dan budaya, serta aspek lain.

Namun, fenomena nasionalisme yang berkembang dewasa ini, dalam rangka mengisi kemerdekaan, kerap tidak bertaring ketika dihadapkan dengan momen politik. Semua “klan” mengeklaim diri sebagai pihak yang paling nasionalis, dan kemudian munculnya teror, serta menabuh genderang ujaran kebencian yang dapat menjadi bom waktu terjadinya perpecahan tidak terelakkan.

Cinta tanah air tidak dapat dilepaskan dari persaudaraan sebagai implementasi sisi kemanusiaan, dengan merawat kesatuan dan kerukunan, yang dipupuk dari ikatan kesamaan tujuan, rasa dan tanggung jawab membangun negeri. Hal ini menjadi penting diingatkan kembali dan menjadi spesial, bukan hanya karena hari 17 Agustus, melainkan relevansinya dengan jargon “SDM Unggul Indonesia Maju”.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tidak hanya diukur dengan potensi manusia yang menjuarai kompetisi keilmuan tingkat internasional, dan hasil produksi teknologi. Lebih dari itu, keunggulan SDM ialah membangun kesadaran keindonesiaan, yang tertuang di dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Keunggulan SDM tak kalah penting juga diterjemahkan dengan transformasi potensi untuk merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan kejiwaan individu membangun, mengisi, dan menjaga negara yang merdeka. Maka dari itu, cinta tanah air yang terlahir dari visi keunggulan SDM dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai “Nasionalisme Baru”.

Narasi di atas menekankan nasionalisme bukan hanya sebagai kata atau simbolik. Tetapi ia dibangun dari tradisi intelektualis, seperti yang dilakukan para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan. Misalnya yang dilakukan oleh Bung Karno melalui pidato 1 Juni 1945, yang mengyebutkan nasionalisme yang internasionalis, bukan hanya nasionalisme yang sendiri atau menyendiri (chauvinism).

Nasionalisme yang menekankan sisi humanime antarbangsa, menjunjung tinggi persaudaraan antarnegara di dunia, yang berhasil diletakkan sebagai landasan pacu kehidupan berbangsa dan bernegara di masa dulu sampai saat ini.

Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi dalam sebuah wawancaranya (Liem Siok Lan: 2008), nasionalisme baru merupakan nasionalisme yang bertumpu pada visi dan misi bernegara yang ditempatkan dalam bingkai nation and state bulding. Cinta tanah air yang dibangun dari konsep kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa Indonesia, yang menekankan kejiwaan nasionalisme dari perspektif kegunaan dan manfaat negara untuk rakyatnya.

Relevan dengan instrumen negara yang disebutkan Karl. W. Deutsch, bahwa “negara diperlukan untuk melaksanakan banyak hal, untuk memberikan banyak pelayanan, dan untuk menangani banyak masalah nyata” (Roy C. Marcidis dan Bernard E. Brown, 1992 : 52).

Dewasa ini, nasionalisme dengan konsep apa pun harus dilahirkan dari berbagai aspek kebangsaan, dan tidak cukup bila hanya dikaitkan dengan hari kemerdekaan. Hal ini tentu teramat tidak mencukupi dengan intensitas pergolakan konflik yang hadir di tengah masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, eksistensi nasional dalam diri rakyat Indonesia sangat mungkin terancam.

Realitas sosial yang menuntut masyarakat berpikir pragmatis dalam memenuhi kebutuhan, disebut-sebut sebagai salah satu faktor pendorong semakin mengikisnya jiwa nasionalisme yang ada dalam diri masyarakat.

Sisi lain dari nasionalisme dewasa ini, mencakup dimensi kepemimpinan. Masalah kepemimpinan memiliki korelasi menentukan tingkat keberhasilan negara melaksanakan tugas pokoknya. Kapasitas seorang pemimpin berpengaruh langsung terhadap tindakan negara dalam hal kebijakan-kebijakan publik, mereduksi kesenjangan dan ketertinggalan di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya masyarakat.

Maka kehawatiran negara terhadap meredupnya cinta tanah air sama halnya dengan kehawatiran masyarakat terhadap kesejahteraannya. Akan tetapi lebih mengkhawatirkan bila negara dijalankan oleh segelintir manusia yang tidak memiliki nasionalisme. Sehingga dapat mengancam entitas sebuah bangsa yang menjadi visi Indonesia yang merdeka.

Berbicara kepemimpinan, maka partai politik (parpol) tidak dapat dipisahkan sebagai wadah reproduksi kepemimpinan bangsa. Melalui kepemimpinan, perjuangan memantapkan nasionalisme baru dapat dilakukan dari dua arah, yaitu: 

Pertama,  membangunan nasionalisme dengan memanfaatkan lembaga negara yang memiliki kekuasaan politik, agar sesegera mungkin atau mempercepat realiasasi agenda negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang purna. Kedua, pembangunan nasionalisme dari sisi keadilan dan kepastian hukum yang progresif.

Bila narasi di atas disederhanakan, lebih tepatnya nasionalisme baru ini jika dikaitkan dengan istilah Yudi Latif, memiliki sifat positif-progresif, yakni pembangunan nasionalisme yang dimulai dengan “mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran dan kejayaan bangsa”(2014). Ini semua tergantung dari, manusia-manusia yang di berikan amanah melaksanakan tanggung jawab besar itu.

Nasionalisme adalah gerakan sadar bersifat menyeluruh, maka perlu revitalisasi terhadap pembangunan nasionalisme itu sendiri, dengan tindakan yang menyeluruh pula. Tidak cukup dengan meletakkan dasar emosional, tanpa kerja nyata bahwa cita kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia. Sebuah nasionalisme yang dilekatkan pada penjiwaan sisi kemanusiaan atau humanisme.

Pembangunan SDM dan menciptakan kepemimpinan yang kuat, menjadi pemicu awal lahirnya dialog-dialog kenegaraan yang berbobot. Ide kenegaraan yang berbobot disinyalir dapat melahirkan gagasan bernegara yang lebih humanis, sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, membangun nasionalisme dari dialog-dialog intelektual dan kemajuan berpikir.