Demokrasi di masyarakat majemuk terkadang membuat sebagian orang keblinger. Sebagai bukti, sekarang coba tengok realitas masyarakat Indonesia, yang sebagian daripada mereka menggunakan fasilitas demokrasi untuk mengembalikan semangat aktivisme identitas.

Pada kasus terkait, ada pula yang semakin puritan dan menjadi-jadi dengan dalih: selama tak ada nilai subversi di sana, semuanya dapat berjalan lancar. Maka jangan heran kalau kita mendapati kampanye khilafah dapat mendengung bebas di berbagai daerah, atau suatu ormas melakukan sweeping insidental yang menimbulkan gesekan horizontal.

Alam demokrasi memang bagai pisau bermata dua bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Ada potensi rawan belah dalam jantung bermasyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, kedewasaan kita berinteraksi sosial terkadang juga mesti digugat. Tensi dalam berkomunikasi sering kali menjadi tinggi disebabkan persinggungan identitas satu dengan yang lain.

Ketika era reformasi datang dan paham-paham baru mengalir dan membanjiri masyarakat, seharusnya masyarakat paham bahwa itu adalah konsekuensi dari demokrasi. Paham seanarkis apa pun akan sulit diadang bila sudah bermukim di rumah demokrasi. Sayangnya, karena ketidakingintahuan tentang etika berdemokrasi, ketika suatu mata kelompok melihat ancaman identitas, panji keadilan pun datang bersama dengan tangan-tangan berlumur fanatisme.

Fanatisme sering dituding sebagai biang kerok dari penyakit demokrasi. Dan, jika dirunut lagi, fanatisme bermula dari etnosentrisme identitas.

Identitas adalah sebuah values dalam kehidupan sosial. Seorang individu membutuhkan sesuatu yang dapat ditonjolkan dalam society-nya. Jika ia merasa terancam, identitasnya akan diapungkan. Identitas menjadi mekanisme pertahanan diri yang dirasa ampuh untuk melindungi diri.

Reformasi telah membuka sumpatan identitas yang ditekan selama orde sebelumnya. Tatkala sumpatan itu dibuka selebar-lebarnya, orang-orang merasa ingin kembali pada pangkuan identitas. Mereka yang kembali pada kibaran identitas itu seperti ogah berlama-lama pada ketidakjelasan pakaian sosial.

Di tengah pergumulan masyarakat, pascareformasi, identitas menjadi satu paket dengan eksistensi. Materi politik yang bersifat absolut dan berasa mendominasi sudah usang. Dan, ketika laras senapan dari suatu orde penuh intimidasi berhenti mengintervensi isi kepala, batin, dan sandang, orang-orang kembali pada komunitasnya masing-masing.

Namun, tak berhenti sampai di situ, dalam narasi demokrasi di Indonesia, masyarakat malah makin menggebu-gebu menjejalkan simbol-simbol agama dalam ruang publik. Agama dan identitias menyatu dan mencengkram sampai pada budaya-budaya yang sifatnya dinomorduakan, seperti budaya populer. Agamaisasi jadi ajang ekspansi kebudayaan dalam ruang publik dan kemudian terlihat seolah ada usaha untuk meleburkannya dengan ruang privat.

Saat ruang privat itu mulai diusik, tatanan masyarakat pun tergugah. Orang-orang ada yang merasa terperangah menolak, ada pula yang tergugah untuk sadar berbelok dan menuju akar dari simbol-simbol agama di ruang publik. Kepala demi kepala berjubelan dalam antrian agamaisasi. Kumpulan kepala-kepala itu pun bersepakat mematok standar moral dan kemudian datanglah polisi moral.

Problematika Polisi Moral dalam Civil Society

Kehadiran salah satu kelompok polisi moral dalam kelompok sipil masyarakat sebenarnya bisa ditilik dari hasil gesekan antara fundamentalisme dengan kekuasaan. Gesekan antara kekuasaan dan fundamentalisme agama ini yang di kemudian hari membuahkan bentuk polisi moral yang diselebungi motif agamaisasi.

Eksistensi polisi moral di masyarakat terkadang menjadi sebuah pelampiasan masyarakat di saat sebagian dari mereka sudah tak begitu percaya dengan legitimasi penguasa yang hari demi hari kian terkikis popularitasnya.

Memang, dalam konsep Civil Society, segala bentuk rumah ibadah seharusnya terintegrasi dengan negara. Pada konsep Civil Society yang disesuaikan dengan negara-negara timur, agama menjadi substansi bermasyarakat yang membedakannya dengan barat.

Pada konteks ini, negara harus dapat berkompromi dengan agama. Akan tetapi, bukan berarti agama harus tunduk dan sebaliknya, negara mesti patuh. Justru hal ini harus sanggup melepas sel-sel kepentingan ego demi mempertahankan jiwa dan ruh bangsa negara.

Ruang publik dan ruang privat yang dicetuskan oleh pemikir poststrukturalis menghadirkan kesegaran tersendiri dalam konsep-konsep nation state yang dapat mengompromikan segala bentuk lapisan kepentingan agama dan negara.

Dalam ruang publik yang dicetuskan Jurgen Habermas, politik disaring laksana memeras sari pati jeruk demi urgensi agama. Begitu pula sebaliknya, agama tak dapat mengintervensi legitimasi penguasa.

Sayangnya, ketika kita kembali pada konformitas karakterisitik negara timur yang sudah melekat dengan agama, mestinya kita teringat kembali pada ucapan Kuntowijoyo. Kuntowijoyo menyatakan bahwa agama ibarat air; ketika ia dibendung, ia akan mencari celah terkecil untuk mengalirkan aliran terkecil untuk sampai pada muaranya. Inilah dilematis ruang publik dan privat yang acap kali mudah dilontarkan, dan sayangnya bisa dikatakan sulit dipraktikkan di negara-negara timur.

Agamaisasi sekarang ini, khususnya di Indonesia, berupaya untuk menyesuaikan diri dengan alam demokrasi. Sel-sel agama kemudian berkembang dalam ruang-ruang publik. Seperti yang kita lihat di Iran pascarevolusi, semiotika agama bersemai dengan dominan di jalanan, media massa, dan lembaga-lembaga profesional.

Indonesia sebenarnya mengalami hal yang tak jauh berbeda. Meskipun Indonesia tak mendeklamasikan diri sebagai negara sekular atau negara agama, simbol dan tanda-tanda agama telah subur menyemai benih di lapisan kehidupan masyarakat.

Lantas, pasca-agamaisasi di era reformasi, semiotika dan gerakan-gerakan itu kemudian memproduksi sebuah lembaga yang berbentuk polisi moral. Polisi moral ini bertindak atas nama identitasnya. Kuasa mereka dilandasi ketidakpercayaan terhadap peran negara yang semenjak prareformasi bersikap abu-abu pada agama.

Akan tetapi, tak bisa dipungkiri, polisi moral ini menjadi peralihan sebuah tindakan yang semi-premanisme (Heryanto;1984). Dikatakan semi oleh penulis, lantaran mereka mengemban semangat moralitas dan keimanan sebagai tiang bagi tindakan mereka.

Penolakan yang merebak di masyarakat pun jadi tumpang-tindih dengan kepentingan politik dan kepercayaan separuh masyarakat terhadapnya. Oleh karenanya, label premanisme tak bisa begitu saja disematkan terhadap lembaga ini.

Polisi Moral yang Gamang

Dinamika beragama selalu memunculkan sebuah warna-warna yang kadang muram dan kadang terang. Melihat kondisi itu, parahnya, warna muram kehidupan beragama malah jadi senjata bagi kepentingan politik praktis. Pragmatisme politik meraup keuntungan warna muram dari dinamika beragama yang juga diisi oleh pihak-pihak yang acap disebut saklek atau pemutlakan beragama.

Polisi moral ini adalah bagian dari kesaklekan dinamika kehidupan beragama masyarakat. Moralitas adalah tantangan besar negara di era reformasi lagi globalisasi. Ketika kemudian polisi moral ikut campur dalam urusan ini, ia meraup dukungan yang tak sedikit dari masyarakat.

Dan, selanjutnya, pragmatisme politik pun memandang ini sebagai keuntungan. Maka, ketika terjadi sebuah persilangan antara produk keras dari agamaisasi dengan kepentingan politik, terjadilah sebuah irisan besar dalam lingkaran majemuk masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, akhir-akhir ini, kita telah menyaksikan bagaimana fragmentasi itu berlangsung dengan sangat merisaukan. Demonstrasi besar menggugat cacat moralitas yang ditampilkan oleh seorang calon gubernur petahana Ibukota merupakan contoh fragmentasi itu. Demonstrasi besar-besaran tersebut seakan memberi sebuah petanda intervensi bagi negara.

Ironisnya, di balik gelembung massa yang besar itu, aktor-aktor politik ibarat megap-megap kesenangan mendapat panggung di kasus ini. Yang patut disayangkan lagi, ada pihak yang menjadi bagian dari mereka, dengan bangga menepuk dada telah terlibat dalam gerakan ini dan melupakan nilai-nilai harmoni dalam keberagaman identitas masyarakat.

Fragmentasi sosial ini perlu diketahui merupakan benih konflik horizontal pada masyarakat Indonesia yang berciri multikultural. Dikatakan menjadi benih, karena fragmentasi ini bukan datang dari luar lalu mengiris lingkaran sosial, namun membesar dan memotong lingkaran itu dari dalam.

Maka dari itu, tanpa adanya upaya preventif dari berbagai pihak, fragmentasi ini dikhawatirkan semakin lama akan melahap bagian demi bagian dari masyarakat sipil kita.

Di era ketika populisme semakin marak melanda belahan dunia, fragmentasi sosial menjadi peluang yang menjanjikan untuk dijadikan lumbung suara politik. Di mata politik, suudzon-nya, polarisasi menjadi sebuah ladang untuk bertarung dan berebut pengaruh.

Di sini, tak semua orang ingin menyaksikan proses agamaisasi membawa negara kita seperti yang dialami oleh Iran. Karena revolusi bukanlah satu-satunya solusi untuk perubahan yang gradual. Apalagi Indonesia sudah pernah mengalaminya, dan rakyat sendiri tak sedikit berakhir jadi korban.

Di ruang publik, kepentingan yang bermuatan akidah seharusnya dipisahkan dengan sesuatu yang berbau politis. Sebab, seperti yang kita saksikan di negara kita sekarang, kedua hal ini ibarat kebersamaan dua mata keping logam yang saling melekat.

Untuk membatasinya, dibutuhkan keseriusan yang intens. Keseriusan itu dapat diwujudkan dengan strategi kebudayaan dari negara untuk memberi pengalihan publik yang sebanding.

Pengalihan publik dari polisi moral itu dapat digencarkan dengan model psikologis sosial yang menekankan pada konsep perilaku. Pengalihan publik ini bukan semata-mata untuk membunuh sel-sel agamaisasi, namun untuk menguatkan legitimasi pemerintah di ranah kultural.

Pengalihan psikologis yang pertama dapat berupa penguatan dalam tubuh aparatus negara. Dengan penguatan atribut dan citra aparat negara, diharapkan ketidakpercayaan atas aparat negara dapat diminimalisasi dan masyarakat tidak perlu mengalihkan asa dan rasa amannya pada lembaga di luar aparat. Dalam bahasa behavioristik, penguatan ini disebut reinforcement, yang berarti memberi stimulus bagi subjek.

Yang kedua, pemerintah bisa memberi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau sampai elemen-elemen masyarakat di luar perkotaan. Dengan program pemberdayaan masyarakat yang merata dan menyeluruh, elemen masyarakat di luar kelas menengah muslim diharapkan tak merasa inferior dan dapat memberi sebuah wacana tanding yang aman bagi proses agamaisasi.

Di sisi lain, visi ke depannya, pemberdayaan yang pedagogis ini tak membuat  aspek sosiologis dan geografis daerah di luar perkotaan harus takluk dengan kota dalam fase urbanisasi.

Cara ketiga bisa dilakukan dengan menggalakkan metode dakwah agama yang damai, sejuk, dan tidak mudah memutlakkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan. Agama Islam, contohnya, ia datang ke Indonesia dengan tradisi yang melebur sampai ke rongga dada kebudayaan Indonesia. Islam datang dengan damai dan terhubung ke penjuru pulau nusantara dengan penghormatan atas tradisinya masing-masing.

Inilah sifat-sifat dakwah yang perlu dirawat dan terus ditelatenkan sampai generasi-generasi selanjutnya. Ada nilai sejarah yang perlu dipertahankan, dan itu bukanlah sebuah romantisme atau pun status quo. Tujuannya adalah menyambungkan tali keberagaman dalam keberagamaan.

Agama menurut Kuntowijoyo (2017) cendekiawan muslim dalam Identitas Politik Umat Islam, ibarat air yang akan mencari jalan untuk mengalir sampai pada muaranya. Pemerintah tak perlu membuat bendungan yang menghalau aliran itu.

Malah pemerintahlah yang perlu menyesuaikan diri dan membuat daerah aliran agar airnya dapat merembes dan bermanfaat bagi tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi kebudayaan ini tampaknya dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan legitimasi pemerintah.

Strategi kebudayaan yang menjadi visi untuk memperkuat legitimasi pemerintah itu bisa dipraktikan bukan sebagai sarana kekuasaan budaya saja. Justru strategi kebudayaan itu rasa-rasanya akan lebih relevan lagi jika pemerintah memaknainya sebagai sarana untuk berolahrasa.

Demokrasi akan lebih berarti jika publik mau bersikap dewasa dan saling mengolah rasa. Tentunya, agama pun akan lebih hidup dalam demokrasi, dengan catatan, politik dan judgement moralitas dapat ditempatkan pada tempatnya. Dan itu dengan catatan khusus, agama dan negara tidak perlu dipisah, karena pemisahan adalah kunci dari pola pikir sekular.

Pada akhirnya eksistensi polisi moral adalah antitesis dari karakter lembut agama. Sintesisnya adalah kegamangan. Demokrasi, bagaimanapun, membolehkan orang untuk bersuara. Mereka yang bersuara dan menolak kehadiran polisi moral akan membentuk sebuah penolakan dengan berbagai bentuk.

Karakter lembut agama yang ditonjolkan bersamaan dengan tersibaknya kepentingan politis di balik gerak laju polisi moral akan menghasilkan kegamangan pada eksistensi mereka. Selanjutnya, saat pemerintah semakin kuat, dan agama berkembang dengan kemoderatan, premanisme dalam keberagamaan perlahan dan pasti akan melemah.