2 tahun lalu · 271 view · 5 min baca menit baca · Politik sharing_fire_matches-copy.jpg

Meredam Apatisme Politik

Dalam rilisnya untuk Lomba Esai bertema “Anak Muda dan Politik”, redaksi Qureta ajukan argumen yang menggelitik hati. Ia bertutur, mayoritas warga dewasa ini terlihat begitu apatis pada peran Partai Politik sebagai lembaga negara di Indonesia.

Setelah ditelusuri, ternyata argumen di atas bukan hal yang mengada-ada. Meski menggelitik, argumen tersebut punya pendasaran logis. Ia bertitik-tolak pada hasil temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang rilis pada 12 Januari 2016 lalu di Jakarta.

Melalui survei bertajuk “Menjadi Lebih Presidensial di 2016”, SMRC memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik nyatanya sangat kurang dari cukup. Jika dibanding dengan lembaga negara lainnya, sebut misalnya Tentara Nasional Indonesia, Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik hanya mampu bertengger di posisi paling buncit.

Seperti ditemukan, TNI menempati posisi tertinggi sebagai lembaga yang paling dipercayai telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga ini hampir mencapai 90% dari keseluruhan warga sebagai respondennya. Menyusul Presiden dan KPK yang berada di sekitaran angka 83% sebagai lembaga yang juga paling dipercayai. Adapun dua lembaga lainnya, yakni Partai Politik dan DPR, masing-masing darinya hanya mampu memperoleh 52% dan 55% (lihat: Survei Nasional SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kepemimpinan Jokowi Meningkat).

Wah-wah, bagaimana jadinya pola kehidupan publik kita tanpa kepercayaan dari mayoritas warga atas Partai Politik ini? Bukankah esensi demokrasi itu berdasar penuh pada partisipasi publik yang ada dan hidup di dalamnya? Jika soal kepercayaan ini saja tidak terpenuhi, mungkinkah partisipasi publik akan benar-benar meng-ada?

Alih-alih berkembang, yang ada adalah matinya Indonesia. Hal ini semata sebagai akibat dari rapuh dan goyahnya roh kenegara-bangsaan negeri kita sendiri, yakni demokrasi, sebagai efek dari merebaknya apatisme pada Partai Politik.

Memang, Partai Politik bukan satu-satunya lembaga negara yang punya peran signifikan dalam pembaruan kehidupan sosial. Tetapi dilihat dari tujuan keberadaannya, yakni eksistensi Partai Politik bagi pembangunan, jelas meniadakan alasan untuk kita tidak ikut menggumamkan kembali peran utamanya ini.

Bahwa kita, sebagai generasi atau kaum muda, dituntut untuk memberi—sebagaimana alasan pengadaan Lomba Esai oleh Qureta yang bekerjasama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu—terobosan baru. Setidaknya berupa sumbangsih gagasan dan pandangan seputar situasi politik di Tanah Air kita sendiri.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Terkait peran Partai Politik, sebenarnya saya sudah pernah menyempatkan untuk memetakan empat peran darinya ini. Pemetaan tersebut saya utamakan dalam konteks pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

Melalui Partai Politik dan Pembangunan Daerah, keempat peran tersebut adalah sebagai sarana komunikasi, ruang sosialisasi, wadah kaderisasi, dan manajemen konflik. Pertama dan kedua adalah peran yang utama. Sedang ketiga dan terakhir hanya akan ber-ada secara otomotis jika dua hal pertama itu mampu terwujud.

Tanpa niat hendak menggumamkannya kembali dalam tulisan ini, yang jelas, hal tersebut di atas sudah senada dengan bunyi UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (lihat: Pasal 10 dan 11 terkait fungsi dan tujuannya). Bahwa Partai Politik adalah organisasi penyalur aspirasi warga yang memiliki kekuatan politik. Lembaga ini ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan secara legal. Ia memiliki hak beraktifitas dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan politik yang ada dan yang dibutuhkan bagi pembangunan dan kelangsungan demokrasi.

Dan sebagai kelanjutan dari tulisan saya sebelumnya, pada kesempatan ini, saya hanya akan mengumbar perihal apatisme politik. Fakta ini, sebagaimana nampak dalam hasil survei SMRC, menuntut kita (sebagai kaum muda) untuk tak hanya memberi secerca sikap, tapi juga berupaya memberi sumbangan pemikiran untuk meredam penyakit kronis yang hampir menubuh secara akut di kalangan warga-warga kita sendiri ini.

Ya, mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga yang punya peran signifikan bagi pembaruan kehidupan sosial ini memang bukan hal yang gampang. Upaya ini tak semudah membalikkan telapak tangan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Sebagaimana dasar pengadaan Lomba Esai tersebut, kita dihimbau untuk memberi terobosan baru. Bahwa sikap, gagasan, dan pandangan kita atas situasi politik di Tanah Air sangatlah dibutuhkan. Karena memang, sebagai generasi muda, kita adalah calon penerus yang punya tanggungjawab besar bagi keberlangsungan kehidupan publik kita dewasa kelak.

Liberalisasi Politik

Guna mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus menjadi upaya kita dalam meredam apatisme politik yang demikian kronis lagi akut, sungguh ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan liberalisasi politik.

Secara istilah, liberalisasi politik berarti upaya membebaskan politik. Dalam ranah pemaknaannya, politik harus mampu kita bebaskan dari pemaknaannya secara literal sebagai seni meraih kekuasaan semata. Pemaknaan semacam ini, tanpa mendedahkan makna kekuasaan sebagai kebebasan, berimbas penuh pada praktik politik yang apolitis: saling kuasa-menguasai, bukan bebas-membebaskan.

Dari alam pikir seorang Aristoteles, politik memang termaknai sebaga seni meraih kekuasaan. Sayangnya, makna kekuasaan yang melulu orang lekatkan pada diri politik sendiri itu adalah sebatas posisi atau jabatan dalam pemerintahan.

Padahal, yang menjadi penekanan utama mengapa politik tampil sebagai seni yang demikian, tak lain hendak mencapai kebaikan bersama, yang selanjutnya ditempatkan sebagai Kebahagiaan Tertinggi oleh para filsuf Yunani Klasik seperti Aristoteles.

Sebagai alat mewujudkan kebaikan bersama dan atau kebahagiaan tertinggi warga dalam sebuah negara, eksistensi politik tentu keliru jika ia hanya mampu bertengger dalam cengkraman pihak-pihak tertentu. Eksistensinya juga sangat mengkhawatirkan jika ia melulu berada di tangan yang itu-itu saja (elit status quo), apalagi yang tak bertanggungjawab.

Dari sinilah kiranya peran liberalisasi politik lagi-lagi mendapati bentuknya. Bahwa dengan upaya ini, politik butuh untuk kita bebaskan dari tangan-tangan para elit yang mempermain-mainkannya, terutama hanya demi kepentingan mereka semata.

Ya, politik bukan milik orang atau golongan tertentu. Ia milik semua orang yang hidup. Jika politik dikuasai hanya oleh kelompok sepihak, hal ini menandakan bahwa yang lain diposisikan bukan sebagai manusia-manusia yang juga punya hidup dan penghidupan sama dengan yang lainnya.

Seperti umumnya pada kebebasan, kebebasan politik pun harus menjadi hak absolut tiap-tiap warga. Tak boleh ada pengarahan apalagi pengekangan. Politik harus menjadi seni yang bebas-membebaskan, sebuah seni yang mampu menghantarkan tiap-tiap warga ke arah hidup yang lebih arif-bijaksana.

Sebagai salah satu upaya meredam apatisme politik, liberalisasi politik jelas sekaligus menjadi upaya mendulang partisipasi publik. Tujuan atau keutamaannya sendiri adalah untuk kemajuan demokrasi sebagai roh kenegara-bangsaaan yang memungkinkan kita mampu hidup di alam yang serba memungkinkan juga.

Tetapi satu yang mesti kita ingat, dengan jalan liberalisasi politik, adalah keniscaaan untuk menempatkan pendidikan politik sebagai sarana pembebasannya. Dalam pendidikan politik, kita tak butuh lagi hanya memberi makna “ilahiah” dari politik. Tetapi yang paling kita butuhkan adalah mengarahkannya benar-benar sebagai alat pembebasan.

Dan untuk itulah kita niscaya harus kembali mengulas tentang peran Partai Politik di dalamnya. Bahkan bila perlu membuat kurikulum tersendiri, terutama bertujuan untuk mendulang partisipasi publik sebagai syarat lajunya sebuah demokrasi.

Berkaca pada pemaparan di atas, setidaknya ini bisa kita jadikan satu solusi dalam meredam apatisme politik. Sekali lagi, upaya peredaman ini dengan jalan liberalisasi politik, jelas dibutuhkan guna mendulang partisipasi publik sebagai syarat mutlak dalam kehidupan berdemokrasi kita, hari ini, kelak, dan seterusnya.

#LombaEsaiPolitik

Artikel Terkait