Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi penduduk yang cukup pesat di dalamnya. Di dalam negeri ibu Pertiwi ini, berbagai konflik kerapkali terjadi entah dari ranah politik, sosial, atau agama, ke semuanya saling tumpang tindih memenuhi kasus yang harus segera ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku, dan pastinya berada dalam penangan pihak yang berwenang.

Namun siapa sangka? Negara yang mendapat julukan 'Heaven Earth' ini kerap menjadi incaran negara asing sebab kayanya sumber daya alamnya. Sayangnya, dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah tersebut, tak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas pengetahuannya akan teknologi jika dibandingkan dengan warga negara luar yang lain.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negara mafia Asia ini selalu ada orang-orang hebat yang berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Tetapi jika diamati secara cermat, hampir mayoritas penduduk Indonesia masih betah dengan status penganggurannya, sementara ada sebagian penduduk dari golongan konglomerat yang memiliki finansial yang berbanding sebaliknya, seolah telah terjadi ketidakmerataan dalam hal ekonomi, sehingga tentu saja hal itu tidak berimbang.

Masalah tidak hanya sampai di situ. Krisis pandemi yang marak terjadi pada tahun terakhir telah merubah drastis grafik ekonomi yang sebelumnya sudah mulai stabil atas inisiatif dan strategi yang digencarkan oleh pemerintah. 

Hal itu tentu saja menjadi masalah yang tidak sederhana, sebab angka kematian dan penyebaran virus Covid-19 terus bergelirya ke sepanjang penjuru dari sudut wilayah yang ada di Indonesia. Tanpa dinyana, tercatat hingga 9 Maret 2021, korban yang meregang nyawa karena virus corona ini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 37.000, sementara sejak tahun 2020 jumlah kelahiran dalam waktu yang bersamaan juga ikut meningkat cukup tinggi tanpa dapat diprediksi secara rinci sebelumnya.

Melihat fenomena yang ada, penulis mencoba merangkumnya dalam kaca mata yang lebih spesifik. Penyebaran virus corona secara massif dan global telah menimbulkan berbagai dampak yang tidak bisa dipandang remeh. Dampak tersebut tidak hanya berpacu di sektor kesehatan saja, tetapi juga dalam sektor ekonomi, pendidikan, sektor pangan, bahkan pariwisata. Dalam situasi semacam ini, komunikasi menjadi suatu hal yang cukup krusial dan menjadi urgensi bagi pemegang otoritas. 

Tentu saja situasi semacam ini tidak bisa dikatakan baik, sedangkan di sisi lain, dalam sudut pandang sebagian masyarakat, mereka kian mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai penanganan krisis yang terjadi. Tentu secara tidak langsung pemerintah cukup menyadari bila kepercayaan publik di masa saat ini menjadi suatu hal yang harus difahami, bukan sebaliknya. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai macam upaya menangani krisis yang ada, salah satunya dengan memperbaiki sistem komunikasi dalam berbagai jaringan.

Sayangnya, kekecewaan masyarakat pada pemerintah mengenai kegagalan mereka mengkoordinir komunikasi krisis yang ada malah membuat mereka kurang memperhatikan kebijakan pemerintah setelahnya. Pemerintah acapkali membuat kebijakan yang tumpang tindih, seakan simpang siur sehingga masyarakat dibuat bingung dan bimbang. Padahal, memang pemerintah sendiri tidak ada maksud untuk mengelabuhi informasi yang ada. Dalam hal ini, faktor media massa menjadi penentu utama, sebab di sana segala informasi dan kabar berita bisa diterima secara leluasa hanya dalam genggaman tangan. 

Namun, tidak semua informasi seharusnya bisa diterima tanpa dicerna, atau tanpa ditelaah sebelumnya. Tidak semua kabar berita yang menjadi trending topik menjadi sasaran utama yang  bisa langsung dipercaya. Sebab belum jelasnya validitas dari informasi atau kabar berita itu akan semakin membuat keadaan semakin runyam, dan tentunya akan membuat jarak yang lebih curam antara komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Rasa-rasanya, memang merupakan langkah yang tepat bila pemerintah menunjuk perwakilan sebagai perantara komunikasi yang ada, sebab keterbukaan data merupakan suatu hal yang menjadi juru kunci dalam pokok pemecahan masalah yang menerpa.

Dengan adanya perwakilan tersebut, sudah barang tentu komunikasi menjadi lebih stabil, dan penyebaran berita hoaks alias palsu lebih dapat diminimalisir. 

Pemerintah memang harus bijak dalam memilih dan menunjuk perwakilannya, hal ini karena tidak semua orang berkompeten dan sanggup mengemban amanah di tengah situasi yang terkadang sulit terprediksi.

Merebaknya hoaks yang terjadi di tengah pandemi sudah bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Namun memang diakui bahwa hoaks yang marak terjadi cukup meresahkan sebagian khalayak, sebab hal itu akan sangat berpengaruh pada keadaan psikis, jiwa, dan mindset dari para pembaca yang masih sangat awam pengetahuannya mengenai Covid-19 ini. 

Gencatan senjata secara virtual ini telah disadari oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak akhir Januari lalu, dan peningkatannya hingga saat ini masih terus terjadi.

Langkah awal yang dilakukan oleh Kominfo adalah dengan memblokir konten-konten hoaks dan disinformasi yang berkaitan dengan corona. Bahkan, Kominfo secara tegas menyatakan akan menindak lanjuti bersama pihak kepolisian orang-orang yang telah dengan sengaja menciptakan konten hoaks tersebut.

Pada 23 Januari hingga 3 Februari 2020 lalu, Kementerian Kominfo telah mencatat sekitar 54 kasus hoaks terjadi melalui media sosial maupun pesan instan mengenai virus corona. Selang waktu setahun kemudian, hoaks mengenai vaksin corona pun bermunculan. Tercatat hingga 31 Januari 2021, terdapat 1.396 isu hoaks COVID-19 dan 92 isu hoaks mengenai vaksin yang ditemukan oleh Kominfo.

Cukup memprihatinkan memang. Pasalnya, hoaks yang marak terjadi di Indonesia kerapkali dipicu oleh kepentingan pribadi baik itu untuk kepentingan politik maupun yang lain, bahkan bisa dijadikan boomerang untuk mengalihkan kasus lain semisal berniat menenggelamkannya hingga masyarakat dilupakan olehnya sebab fokus mereka teralihkan oleh kabar baru yang dirasa lebih menggemparkan itu. 

Tidak hanya itu. Sedari dulu, tersebarnya isu-isu apa pun yang baru disadari ketidakvalidannya entah kenapa begitu cepat merebak di tengah masyarakat. Dan secara psikologis, mayoritas masyarakat Indonesia terutama para warganet begitu mudah terpengaruh oleh berita palsu yang beredar, apa pun itu, padahal belum tentu hal itu benar adanya. Tetapi itulah fakta yang kerap terjadi di negara maritim ini, di mana jaringan yang luas atau komunikasi yang stabil pun ternyata belum cukup mampu dalam menangani kasus di tengah pandemi secara tuntas.

Menteri Johnny, dalam rapat bersama komisi I DPR pada 1 Februari lalu mengujarkan bahwa isu hoaks vaksin telah tersebar dalam 2.209 konten di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, di mana dari 2.209 konten tersebut, sebanyak 1.926 konten telah terblokir, sedangkan sisanya masih dalam tahap proses.

Selain melancarkan jaringan komunikasi yang ada, upaya lain yang dilakukan oleh Kominfo salah satunya yaitu dengan gencar melakukan literasi digital mengenai Covid-19 dan vaksinnya bersama gerakan siberkreasi. Bersama KPCPEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), Kominfo melakukan literasi tersebut, memberikan klarifikasi terhadap hoaks kepada masyarakat, membuat kanal resmi yang terpercaya, dan bekerja sama dengan Polri (untuk hukum) dan (untuk penangangan hoaks) yang memiliki tugas terkait.

Terhadap maraknya isu hoaks yang kerap terjadi di tengah pandemi, maka dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan tentunya masyarakat sendiri. Pemerintah bisa membuat berbagai macam kebijakan, bisa menanganinya melaui jalur hukum yang berlaku di negara, tetapi semua itu akan menjadi percuma jika masyarakat Indonesia sendiri masih suka dibuai oleh isu hoaks yang mencoba mengelabuhi mereka.

Sementara itu, pihak berwenang telah memberikan penanganan yang cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan sebab suatu halangan yang tak terelakkan. Hal itu memicu rasa keingintahuan masyarakat yang tak ingin ketinggalan informasi, sedangkan pemerintah tentu saja belum siap memberikan klarifikasi lebih jeli dalam tempo waktu yang begitu singkat. Tentu dibutuhkan adanya kesiapan data-data sebagai penunjang.

Dalam hal ini, bersikap skeptis, cermat, dan teliti dalam menerima informasi atau berita apa pun harus senantiasa diterapkan agar isu hoaks tidak lagi mencemari pikiran. 

Kita bisa melihat pada judul berita tersebut, kemudian menelaah sumber dan hal-hal krusial lain yang menyertainya. Tidak bisa kita mempercayai suatu berita jika sumbernya saja tidak jelas, bahkan penulisnya pun terkadang bersifat anonim bukan? Lantas dari mana skema isu hoaks tersebut bisa begitu cepat mempengaruhi alam bawah sadar publik, sementara data-data valid yang harus ada dalam badan berita saja terkadang sulit terlacak secara eksplisit?

Hal inilah yang kerapkali terjadi. Ketepatan bahasa yang digunakan begitu lihai menghipnotis mindset para pembaca, terlebih di Indonesia masih krisis wacana dan literasi, sehingga informasi apa pun begitu mudah masuk dalam pola pikir, kemudian diyakini sebagai suatu hal yang benar. Padahal, belum tentu. 

Para pembuat hoaks yang sudah sangat berpengalaman sangat tahu betul minat dan ketertarikan masyarakat di Indonesia. Mereka bisa saja mencecokinya dengan gaya bahasa yang tidak terlalu berat untuk diterima di semua kalangan. Terkadang, mereka membubuhinya dengan hal lain, istilahnya menambah atau mengurangi isi berita. 

Mereka faham betul mindset orang Indonesia, sedangkan warga negara kita sudah tabiatnya sangat mudah diforsir dan diadu domba, sehingga keributan secara virtual kerapkali melanda di kancah digital. Mencengangkan bukan? Pemerintah dibuat kebingungan, sementara berita demi berita bak hilang satu tumbuh seribu, belum tersaring secara keseluruhannya untuk diklaim sebagai berita yang dapat dipercaya.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, barangkali jika menemukan suatu berita atau informasi, alangkah lebih baiknya disikapi dengan teliti, atau bisa mencari sumber berita lain yang terkait, tentunya yang berasal dari otoritas resmi, dari kanal yang terpercaya. Hoaks memang tak bisa dibiarkan terus bergerilya, sementara kita semua sebenarnya bisa melawannya meskipun belum sepenuhnya sanggup mengendalikannya, setidaknya kita masih bisa mencegahnya.

Sebagai info saja, bahwa kita bisa menghubungi Kominfo secara langsung untuk mengetahui informasi seputar Covid-19 atau cara menghindarnya secara langsung di nomor telepon 112. Kominfo memang membuka ruang komunikasi antara dua jalur secara langsung, diharapkan hal ini bisa membantu masyarakat dan meminimalisir disinformasi yang terjadi belakangan. 

Namun, informasi tersebut dirasa belum meluas ke segala  penjuru. Banyak masyarakat yang belum tahu, atau bahkan enggan menelepon secara langsung. Mereka lebih tertarik membaca berita yang ada di media massa, mereka lebih tertarik pada konten yang ada di depan mata, yang sudah disediakan siap dibaca saja, yang lebih mudah mereka jangkau hanya dari telepon pintar milik mereka itu.

Setelah penulis membaca dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka berita hoaks yang merebak di tengah wabah corona ini setidaknya ada empat jenis macamnya menurut penuturan dari pihak unicef Indonesia. Empat jenis hoaks tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meme dan narasi emosional

2. Website dan identitas palsu

3. Gambar atau video manipulasi

4. Kampanye disinformasi terkoordinasi

Pertama adalah meme dan narasi emosional. siapa yang tidak tahu apa itu meme? Meme adalah ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam sebuah budaya. Meme merupakan neologisme yang diciptakan oleh Richard Dawkins. Meme bisa berupa gagasan, ide, teori, penerapan, kebiasaan, lagu, tarian, dan suasana hati (Wikipedia). 

Sedangkan narasi merupakan suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu (Wikipedia). 

Setelah mengetahui pengertian keduanya, kita bisa menyimpulkan bahwa meme dan narasi yang berkonten emosional, yang bersifat memprovokasi memanglah menjadi hal yang cukup menantang bagi para pihak yang menangani penyebaran kasus hoaks di tengah pandemi ini.

Bagaimana tidak? Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia ini krisis wacana dan literasi. Konten apapun dari media mana pun akan mudah masuk dalam alam bawah sadar untuk diyakini sebagai kebenaran. Contohnya yang mudah-mudah saja, seperti meme misalnya. Meme terkadang dikemas secara menarik disertai ilustrasi yang menghibur, sehingga itu akan sedikit memberikan pengaruh bagi para netizen, entah dari generasi milenial atau generasi Z. Sedangkan narasi yang dibuat dengan sebegitu meyakinkannya akan menjadi poin penting di sini, di mana masyarakat akan mudah sekali terperdaya akan hal itu jika tidak menyaringnya terlebih dahulu. 

Maka dalam hal ini, mengecek kebenaran berita atau informasi apa pun dirasa amat penting, sebab dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus hoaks bukan lagi menjadi isapan jempol semata. Hal itu memang nyata. Contoh kecilnya adalah terjadi adanya 'panic buying', dan efek sosial yang membuat perilaku menjadi tidak sejalan.  

Selain menyimpan banyak dampak positif, ternyata terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari mudahnya pengaksesan informasi, salah satunya yaitu membuat masyarakat mudah berselancar ke situs-situs mana pun yang masih dalam pantauan pihak berwenang atau pun yang berada di luar pantauan. 

Memang, sebagian dari masyarakat sudah memahami mengenai Covid-19 dan cara untuk mencegah penularannya, namun kurangnya disiplin dalam menerapkan 3M membuat penanganan dalam penyebaran virus corona menjadi kurang maksimal.

Yang kedua adalah website dan identitas palsu. Akhir-akhir ini marak beredar adanya pesan melalui media sosial seperti WhatsApp atau yang lain berisi tautan link yang menuju pada suatu situs. Biasanya, pelaku sebelumnya akan menggunakan taktik berupa kata-kata yang menarik, promo yang memikat, atau ajakan yang terselubung. Para korban tentu tidak menyadari adanya penipuan ini, padahal bisa jadi hal tersebut mengarah pada situs berbahaya yang visi-misinya adalah untuk melancarkan tindak kejahatan digital seperti scaming atau pun pishing. Hal itu dikemas secara profesional, seolah menunjukkan bahwa mereka berasal dari pihak yang dapat dipercaya, padahal status kredibilitas situsnya masih sangat diragukan. 

Dilansir dari Kompas.com, beberapa hoaks dan modus penipuan yang telah tersebar di berbagai media sosial semisal WhatsApp di antaranya adalah situs prakerja palsu, bagi-bagi data internet 200 GB,  formulir pendaftaran Kartu Indonesia Pintar, kuota internet gratis selama pandemi, dan Adidas bagi-bagi produk, narasi yang beredar kurang lebih:

“Adidas membagikan 3.000 pasang sepatu gratis, 1.800 T-shirt untuk merayakan hari jadinya yang ke-95. Dapatkan sepatu gratis Anda di: http://www.adidas-shoes.club/ Selamat menikmati dan terima kasih nanti.”

Pihak Adidas sendiri memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut merupakan hoaks yang sudah lama terjadi secara beruntun.

Adapun untuk mengantisipasi adanya hal ini, maka kita perlu mencermati link URL dan situs yang ada untuk membedakan apakah itu merupakan situs palsu atau bukan. Biasanya, situs palsu menggunakan domain gratisan, desain tampilan situs sangat sederhana, dan sosialisasi yang dilakukan menggunakan biaya yang murah. 

Memang tidak semua situs berdomain gratis bisa disebut sebagai penipuan, namun rata-rata para penipu enggan mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam melakukan penipuannya, mereka lebih mengutamakan taktik berupa bahasa promosi yang memikat untuk menjerat korbannya dengan mudah.

Kecuali jika mereka memang merupakan bagian dari komunitas besar para penipu ulung, tentu hal ini harus lebih diwaspadai sebab mereka tidak segan-segan mengeluarkan kocek yang tidak sedikit dalam melakukan promosi berantai. Hal ini terjadi sebab hasil dari penipuan yang didapat sudah barang tentu bukan kaleng-kaleng hasilnya. Ibaratnya, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Sekali untung, mereka mayoran besar-besaran. 

Maka, sekali lagi, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada ketika menerima tautan-tautan asing yang mengarah pada suatu situs yang mencurigakan. Jangan mudah terpikat oleh bahasa promosi yang dibuatnya sehingga kita memutuskan untuk langsung mengisi data pribadi kita di sana. Bukan promo menggiurkan tersebut yang kita dapat, tetapi data kita akan dicuri dan dijual secara ilegal oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Lalu yang Ketiga ada gambar atau video manipulasi. Gambar visual yang menarik tentu menjadi daya tarik utama dari sebuah konten yang dibuat. Namun jika ternyata isi konten tersebut bersifat manipulatif, tak ayal lagi memang pembuat berita hoaks tersebut tak hanya mahir dalam desain grafisnya, tetapi juga dalam merangkai kata. Sayangnya, keahlian tersebut tak disalurkan pada hal-hal yang baik dan benar, sehingga segala opini bermunculan hanya berdasar pada suatu gambar visual yang dirasa cukup meyakinkan. Si pembuat konten? tentu saja kegirangan. Traffic-nya meningkat, profitnya pun naik bukan? 

Kerapkali hanya karena keinginan dianggap terkenal, atau sekedar mencari sensani dengan membuat konten berbau gimmick, masyakarat sudah mudah dibuat percaya. Mereka lebih merasa terhibur oleh konten settingan tersebut, padahal si pembuat konten sendiri tidak bisa mempertanggung jawabkan kebenarannya di ranah hukum. 

Hal ini tentu berbeda dengan para pembuat konten YouTube di luar sana. Mereka mungkin akan membuat klarifikasi setelahnya bahwa itu hanyalah gimmick atau settingan sebagai hiburan semata. Sementara para pembuat berita palsu yang berindikasi penipuan dan kejahatan tentu saja berbeda. Mereka sudah masuk dalam ranah hukum, karena kerapkali konten-konten yang disebar secara visual tersebut kerap merugikan berbagai pihak yang bersangkutan. Memperburuk reputasi, mencoreng nama baik, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, konten berbau Covid-19 juga dikemas dalam bentuk gambar dan video manipulasi untuk membuat masyarakat semakin resah dan dilema.

Dan yang terakhir adalah kampanye disinformasi terkoordinasi. Serangan disinformasi yang disengaja dengan tujuan akhir menyesatkan, membingungkan, atau memanipulasi penonton sering dilakukan oleh aktor negara atau non-negara untuk meningkatkan populasi domestik. Biasanya, serangan tersebut dilancarkan di media massa seperti TV, radio, dan lain sebagainya dengan maksud untuk membentuk kembali sikap, keyakinan, mendorong agenda tertentu, atau mempengaruhi audiens agar melakukan tindakan tertentu yang diinginkan. 

Apakah ini baik? tentu saja tidak. kampanye disinformasi semakin meluas di media sosial, dan tentu saja dampak yang ditimbulkannya sudah sangat merugikan berbagai pihak. Selain dapat menjadi ancaman demokrasi di ruang online, hal ini juga mengancam integritas pemilu dan keamanan nasional. Contohnya saja teori konspirasi mengenai Covid-19 tempo lalu, hal tersebut sudah ditetapkan sebagai berita palsu yang menyesatkan, dan tentunya hal tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk merusak integritas yang bersangkutan demi kepentingan urgensi suatu golongan.

Dalam menangani kampanye disinformasi terkoordinasi ini, dibutuhkan adanya strategi pertahanan kooperatif yang merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan swasta. Strategi pertahanan tersebut bisa dengan adanya upaya saling berbagi informasi penting antara perusahaan media sosial dengan pemerintah, sehingga pemerintah bisa lebih mudah dalam mengkoordinir rencana terpadu yang efektif guna melawan kampanye disinformasi yang ada.

Setelah melihat fenomena hoaks yang terjadi di tengah pandemi dan jenis-jenisnya tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berita hoaks memiliki jenis dan fungsinya masing-masing tergantung pada motif si pembuat. Berita hoaks yang beredar bisa menjelma batu loncatan yang menjadi boomerang bagi siapa pun yang menelannya mentah-mentah tanpa mau mencerna isinya terlebih dahulu. 

Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus melawan hoaks dengan apa pun upaya yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan pengarahan terpadu pada saudara, kerabat, teman-teman, atau orang-orang yang ada di sekitar kita mengenai bahaya dan pengaruh buruk yang tersimpan di dalam berita hoaks tersebut. Jika kita telah mengetahui berita yang benar, kita bisa meluruskannya dan menjelaskan hal tersebut pada mereka yang masih termakan hasutan dari berita hoaks, agar berita palsu tersebut tidak semakin merebak yang akhirnya akan menyesatkan berbagai pihak.