17 Agustus 2019 kemarin merupakan peringatan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, 74 tahun silam para pendiri bangsa ini (the founding fathers) membulatkan tekadnya untuk terlepas dari belenggu penjajahan, penindasan, penjarahan, dan penderitaan dalam wujud negara kesatuan, Republik Indonesia namanya.

Peringatan yang sudah terlaksana bahkan 74 tahun ibarat seorang ibu yang memperingati anaknya selama itu. Persoalannya kemudian, apa yang diperingati? Yang tak juga kalah penting, bagaimana yang diperingatinya?

Euforia berbasis ritual puluhan tahun itu, bagi saya, meninggalkan sedikit tanya; apakah ritual berhenti pada ritual belaka, tanpa meninggalkan kesan spiritualnya? Jangan-jangan, Agustusan dipasung seumpama rutin-komoditas, lalu abai akan makna sebagai mentalitas? Merdeka! Katanya..

Ada harga yang mesti dibayar hingga sekarang perayaan digelar makin gebyar, termasuk waktu. Cukup lama bangsa ini menelan pilu. Nyawa yang dianggap sakral menjadi profan pada masanya dulu. Jasad tergeletak di mana-mana menandakan bahwa perjuangan adalah proses nyata mencapai kemerdekaan ‘45 dan upaya revolusi tahun 1945 sampai 1950.

Pada masanya dulu, kadang berseteru membicarakan negeri ini agar lintas waktu, sampai akhirnya proses itu berlalu dan kini “kemerdekaan” malah justru jadi tabu? Pancasila misalnya, sebagai konsensus paripurna sikap menerima dan memberi dalam bingkai perbedaan, justru diabaikan oleh fenomena tegangan massa atas satu kekuatan identitas tertentu untuk bangku kekuasaan sang lakon drama di luar pandangan.

Kurang lama peringatan selama 74 tahun kemerdekaan? Hingga ruh Pancasila yang mengakomodir segala realitas perbedaan negeri saja masih sebatas pajangan sang burung garuda tanpa marwah, tanpa pemaknaan, tanpa menerima kenyataan bahwa realitas kemajemukan negeri ini adalah satu kepastian?

Bangsa ini telah cukup lelah mengalami segala bentuk represif-penindasan, dari era pra penjajahan dan pasca kemerdekaan sampai tindak-laku rezim otoritarian. Karenanya, boleh jadi berimplikasi pada makna kemerdekaan yang justru ditafsir dangkal sebagai izin untuk melakukan sesuatu semaunya, walaupun juga mengacaukan semuanya. 

Sebuah hidup untuk bebas mendominasi, memanipulasi dan mengintimidasi sebagaimana diaminkan oleh segenap masyarakat elite dan akar rumput kita.

Paling bisa teriak merdeka sementara ia sudah selesai puluhan waktu silam, tapi justru mengembalikan trah kemerdekaan bukan pada tempatnya. Terbaru adalah kasus pengintimidasian para buruh dan wartawan yang hendak menyampaikan suara aspirasi di zaman yang sesungguhnya kita sudah merdeka, ironis.

Aparat yang semestinya menjaga kedaulatan segenap warga-wargi justru menjadi ngeri tatkala melihat buku yang dianggap kiri. Bagaimana teriak merdeka, jika nalar yang sedemikian sulit dipahami ini; kebebasan untuk memenuhi kebutuhan akal kok malah direduksi?

Dalam kerangka pemikiran tri sakti Indonesia merdeka ala Soekarno, umpamanya ditemukan paradoks antara gagasan dan realita politik zaman kiwari. Misalnya saja ulah para elite politik dari kancah lokal sampai nasional yang sibuk sana-sini untuk saling berkoalisi, berkompromi untuk satu tujuan yang pasti; kursi.

Manuver saling dilontarkan untuk orientasi yang berbasis kekuasaan rasa jabatan. Apakah itu yang hendak diperingati selama 74 tahun dari jiwa kenegarawanan pendiri negara kesatuan?

Basis oposisi sebagai penyeimbang jalannya sistem demokrasi lambat laun malah dirasai basi. Sekadar jadi narasi hebat bahwa di negeri ini demokrasi dijunjung amat tinggi. Kalaupun ada oposisi hanyalah sebatas bentuk, toh kelak di kemudian hari tiada jalan lain selain kompromi, kursi-kursi juga.

Yang justru lebih mengkhawatirkan adalah perilaku politik kita. Setidaknya, wajah kebudayaan politik kini menampakan diri sebagai argumentatum ad homine (perilaku menyerang pribadi) dan argumentatum ad baculum, (mengancam dengan kekerasan). Hal ini kiranya jelas terasa ketika pemilihan presiden kemarin, baik tingkat atas maupun akar rumput.

Dengan memahami perilaku politik di atas, ditambah warisan represif dan kejenuhan penindasan, sekali lagi, membuat kemerdekaan menemukan sisi paradoksnya. Pada satu sisi, kebebasan berekspresi dianggap sebagai tindakan gegabah, kadang sembrono dan karena itu, pada sisi yang lain, otoritas pemerintah untuk menahannya dianggap sebagai tindakan represif (kekerasan). Hal ini terlihat jelas dalam UU ITE yang bermakna karet misalnya.

Perilaku politik yang sering kali dianggap lumrah ini tentu tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan, lantas kita mengganggapnya sebagai hal yang biasa. Membiarkan ruang politik pada sekawanan elite berarti siap-siap saja menerima segala janji palsu.

Karenanya, pendidikan untuk melek politik adalah usaha yang mesti selalu kita lakukan, demi menjaga trah politik sebagai sarana menghidupi kesejahteraan bersama, sebuah nalar yang digunakan untuk kebaikan bersama vernunft weisheit.

Bangsa ini sudah cukup tahu bahwa kemerdekaan Indonesia secara penjajahan asing, paling tidak, telah usai sejak lama. Persoalan kemudian, bagaimana setelah perayaan bahkan selama 74 tahun itu berlangsung? Apa sesungguhnya yang diperingati? Bagaimana kita yang diperingatinya?

Maka akui saja, jangan tanya bagaimana nasib kemerdekaan negeri, kita saja enggan untuk berdikari. Jangankan urusan ekonomi, berbeda asumsi saja bukan malah diapresiasi, malah berbuntut intimidasi berujung diskriminasi. Dirgahayu 74 Indonesia!