“Perbedaan di antara kita begitu nyata terlihat. Jika kita bicara mengenai persatuan, nyatanya memberhalakan keberagaman. Jika berbicara keberagaman, nyatanya memaksakan persatuan. Benar, saya adalah Tionghoa, tapi saya lebih Indonesia”, begitu kira-kira kalimat yang keluar dari mulut Yunarto Wijaya, Direktur Catra Pratama, salah satu lembaga survei penghitungan cepat saat pilpres kemarin pada sebuah acara di Melbourne, Australia belum lama ini.

Bangsa ini sedang terkoyak, sedang pecah, seolah menjadi saya dan Anda/dia dan bukan lagi kita. Saya dan Anda menggambarkan sebuah jarak yang menganga. Dulu kita berteman, dan sekarang tidak lagi. Dulu kita berada dalam satu grup, sekarang Anda meninggalkan grup. Masing-masing individu adalah unik dan dulu dengan keunikan kita masing-masing kita bisa berinteraksi dan bersenda gurau dengan nyaman. Dahulu ada saya, Anda, Budi, Ahmad, Wagino dan lain sebagainya, sekarang tidak ada lagi. Semua menjelma menjadi sekat yang membatasi kita

Saat ini terlalu banyak sekali sekat-sekat yang dibuat untuk memisahkan kita. Sebagian memisahkan diri dengan sekat agama, bahkan kalau pun kita berada dalam satu agama, engkau berikan lagi sekat yang lebih spesifik lagi. Sebagian lagi membuat sekat ras. Anda mengaku sebagai pribumi, dan mengatakan yang lain bukan pribumi. Ada juga yang membuat sekat berdasarkan pilihan politik, Anda mengaku sebagai cebong dan mengatakan yang lain kampret dst.

Sadarkah bahwa semakin Anda buat banyak sekat, itu artinya Anda sedang mengoyak kebinekaan yang sudah lama dirajut menjadi salah satu fondasi negara kita. Saat pendiri bangsa ini memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya sudah tidak ada lagi sekat-sekat di antara kita. Kita adalah Indonesia. Tidak peduli apa agama yang Anda anut, tidak peduli Anda berasal dari ras apa, tidak peduli apa pilihan politik Anda, Kita adalah Indonesia.

Untuk sekarang kita bisa dengan lantang menyebut Indonesia, lihat berapa banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Lihat apa tujuan para pendiri bangsa terdahulu mendirikan bangsa ini. Dengan segala keberagaman yang ada, para pendiri bangsa sepakat untuk meleburkan diri menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu berarti apa pun perbedaan yang ada, baik dari segi agama, suku, ras atau apa pun perbedaan yang ada sudah tidak ada relevansinya lagi.

Saat ini sudah seharusnya pembahasan yang dibicarakan adalah bagaimana merawat Indonesia dengan segala macam keberagaman yang dimilikinya. Sebelum bicara mengenai bagaimana cara merawat Indonesia, terlebih dahulu, pahami apa yang terjadi di masyarakat, seperti di lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya isu radikalisme, hal ini sudah banyak terlihat.

UIN Jakarta pernah mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, intoleransi tumbuh di banyak sekolah dan kampus di Indonesia (Tirto.id, Nov 2017), di sana dikatakan, menurut survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, lebih dari separuh pelajar dan mahasiswa responden PPIM UIN Jakarta memiliki opini intoleran terhadap kelompok agama minoritas sekaligus cenderung terpengaruh gagasan keagamaan yang radikal.

Menurut survei ini, terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam. Survei ini juga menunjukkan sebanyak 48,95 persen responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Lebih gawat lagi, 58,5 persen responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan pada opini yang radikal.

Tidak hanya siswa, survei ini menyimpulkan guru dan dosen juga memiliki potensi menjadi intoleran. Menurut survei ini, setidaknya 64,66 persen guru dan dosen menjadikan Ahmadiyah di urutan pertama sebagai aliran Islam yang tidak disukai. Diikuti Syiah di posisi kedua dengan 55,6 persen. Selain itu, 44,72 persen guru dan dosen juga tidak setuju dengan desakan agar pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah. Survei ini menggunakan alat ukur kuesioner digital dan implicit association test terhadap 1.522 siswa, 337 mahasiswa, dan 264 guru di 34 provinsi. Setiap provinsi diwakili oleh satu kabupaten dan satu kota yang dipilih secara acak. Survei dilakukan dalam rentang waktu 1 September sampai 7 Oktober 2017.

Beberapa contoh kasus bisa terlihat pada artikel artikel berikut ini yang bisa didapatkan melalui media daring, pada Jun 2018 dengan judul “Heboh, Surat Edaran SDN Karangtengah III Gunungkidul Wajibkan Siswi Berjilbab” (Tim KRjogjadotcom), Agustus 2018 dengan judul “Pawai Murid TK Bercadar dan Bawa Replika Senjata, ‘Isyarat Ancaman Radikalisme Mulai Mengakar’” (BBC News Indonesia), Mei 2018 dengan judul “BNPT: Kedokteran dan Eksakta di 7 PTN Terpapar Radikalisme” (CNN Indonesia), Februari 2019 dengan judul “Survei PPIM 2018: 56,9 persen Guru Indonesia Beropini Intoleran” (Tirto.id), Mei 2019 dengan judul “Survei Setara: UI, UGM, IPB dan 7 PTN Lainnya Terpapar Paham Radikalisme” (Suara.com).


Paham Radikal

Masih teringat di benak kita video yang beredar pada Maret 2016 mengenai sumpah mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). Mereka bersumpah untuk menegakkan Syariah Islam dalam naungan Negara Khilafah Islamiyah sebagai solusi tuntas problematik masyarakat Indonesia dan negeri muslim lainnya.

Video ini sempat menggegerkan dan banyak pihak terperanjat karenanya. Karena video tersebut adalah bukti yang secara terang-terangan menggambarkan ada pihak yang ingin mengubah Ideologi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain. Mereka sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi dan menyampaikan maksud mengubah ideologi negara tersebut secara terang-terangan.

Hal ini dibenarkan oleh Wahid Institute yang memang pernah melakukan survei mengenai hai ini. Mbak Yenny Wahid mewakili Wahid Institute mengatakan bahwa memang benar sedang terjadi gerakan di seluruh dunia untuk menegakkan Syariah Islam ini dan Indonesia menjadi ladang subur untuk melakukan pencucian otak melalui lembaga-lembaga pendidikan bahwa ideologi khilafah ini menjadi solusi bagi setiap persoalan. Tapi sebenarnya ini hanya menjadi utopia semata.

Mengapa demikian? Karena setelah didalami, dengan menanyakan sistem pemerintahannya nanti akan seperti apa? Lalu siapa yang menjadi kalifahnya? Keterlibatan masyarakat akan seperti apa? dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, para responden juga bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Mbak Yenny menegaskan bahwa dari survei yang dilakukan ini terhadap para siswa dan mahasiswa mengenai radikalisme ini, ternyata ada juga ditemukan jawaban yang kontradiktif. Contohnya, banyak ditemukan jawaban yang mengatakan mereka siap jika diminta melakukan jihad (perang) ke Timur Tengah, tapi di lain sisi ada pertanyaan, lebih baik memilih pemimpin muslim yang korup, atau pemimpin nonmuslim yang adil. Ternyata tidak sedikit juga yang menjawab lebih baik pemimpin nonmuslim yang adil.

Berdasarkan fakta tersebut Mbak Yenny menyampaikan bahwa sebenarnya jangan terlalu cepat melabeli dengan kata radikal, karena menurut Mbak Yenny, anak-anak ini ingin mengaktualisasikan diri, mereka melihat ada ketidakadilan, mereka melihat ada persoalan di tengah masyarakatnya dan di saat yang bersamaan ada yang mengatakan dan menawarkan bahwa ada khilafah yang bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa ini. Hal tersebut sangat mungkin merupakan jawaban mengapa akhir-akhir ini terlihat begitu banyak Gerakan-gerakan seperti itu di lembaga-lembaga pendidikan kita.

Wahid Institute menggarisbawahi bahwa sebenarnya jumlah kelompok radikal ini sedikit jumlahnya, tetapi mereka sangat vokal. Hal ini terjadi karena belum adanya upaya secara sistematis oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah saatnya kelompok moderat (silent majority) yang sebenarnya jumlahnya sangat banyak, tetapi kebanyakan diam ini bergerak. Sudah saatnya silent majority ini berubah menjadi noisy majority.


Masa sekarang ini sangat berbeda dengan masa orde baru dulu yang kalau ada sesuatu yang tidak sepaham dengan negara, maka orang bisa “hilang”. Berbeda dengan zaman sekarang, kalaupun ada seseorang yang didakwa telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, maka banyak ruang hukum yang bisa ditempuh, ada pembela yang bisa membela dia di pengadilan. Orang tersebut punya hak secara hukum untuk membela dirinya. Ketika dia bisa membuktikan bahwa dirinya setia terhadap Pancasila dan tidak berniat melakukan makar, maka dia bisa bebas. Itu adalah perbedaan yang sangat besar yang terjadi di era Orde Baru.

Kegelisahan terbesar saat ini adalah seolah ada dikotomi antara Islam dengan negara, sejak kapan umat Islam hanya diwakili oleh satu golongan saja? Banyak sekali umat Islam di Indonesia yang sama sekali tidak ingin mendirikan atau mengubah Indonesia sebagai negara Islam. Untuk sebagian umat muslim, NKRI saat ini sudah mewakili prinsip-prinsip syariah Islam. Pancasila itu adalah pengejawantahan dari syariah Islam dan tidak ada yang kurang.

Islam di Nusantara adalah mayoritas, tetapi narasi yang dibangun oleh kaum radikal selama ini adalah Islam ditindas, terintimidasi dan tidak mendapatkan haknya dengan baik. Narasi seperti itu membahayakan, padalah kenyataannya tidak seperti itu. Coba perhatikan setiap ada acara kenegaraan, pembukaan dan penutupan doa dengan cara Islam. Setiap acara keagamaan dan peringatan hari besar Islam juga difasilitasi dengan baik. Ditindas apanya? Siapa yang menindas?

Perlu diwaspadai bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan sebuah gerakan yang ingin menjadikan Islam sebagai identitasnya dan negara Islam adalah salah satu perwujudannya. Bentuk lain yang bisa dilihat adalah mereka membuat target-target kecil, seperti identitas melalui pakaian/fesyen atau juga melalui bahasa, yaitu menggunakan istilah atau frasa dalam Bahasa Arab.

Gerakan-gerakan kecil ini nyata terlihat di sekitar kita, bahkan kalau diperhatikan mungkin gerakan tersebut ada di lingkungan Anda atau bahkan tanpa sengaja atau sadari, Anda juga sudah mulai melakukannya. Apabila melihat orang tidak berhijab, selalu saja ada komentar yang mempertanyakan hal tersebut, juga apabila orang tidak cukup sering mengucapkan frasa dalam Bahasa Arab, maka ada nasihat agar lebih sering menggunakannya. Apabila ada nonmuslim yang sekiranya sepemikiran, biasanya ada komentar semoga segera mendapat hidayah dan sebagainya.

Pemikiran seperti itu berbahaya, karena tanpa disadari terbentuk semacam polarisasi dan ini mengoyak nilai kebangsaan. Jika Anda berbeda, maka Anda keluar dari komunitas saya, lalu lama-kelamaan bisa menjadi keluarlah dari negara saya. Hal ini agak menyeramkan jika dibiarkan.

Kalau diperhatikan dan direnungkan, hal yang kurang dilakukan oleh pemerintah adalah rasa persatuan yang tidak melihat lagi agamanya apa, atau etnisnya apa, itu hanya ada dalam soft issue. Berbeda dengan hard issue seperti pemilu, atau membuat simposium mengenai agama-agama, maka di sana dikotomi dan segregasi akan sangat terasa.

Coba kita mengingat saat dulu kita melihat pertandingan bulu tangkis antara Susy Susanti melawan Huang Hua pada Olimpiade di Barcelona. Pada Olimpiade itu Susy Susanti merebut emas pertama bagi Indonesia dan derai air mata pun tumpah saat Bendera Merah Putih dinaikkan dan Lagu Kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Dalam acara seperti itu orang tidak bertanya agamanya apa, atau tidak mempermasalahkan Susy Susanti itu Cina atau bukan.

Contoh lain misalnya tentang Band Samson yang lagu-lagunya banyak disukai orang di zamannya. Orang tidak bertanya apa agama si Bams sang vokalis band tersebut, mereka hanya menikmati saja lagu-lagunya bagus, tanpa memusingkan agama sang vokalis yang bukan muslim.

Kata Pancasila saat ini seolah mengalami pergeseran makna dan menjadi identik dengan kelompok tertentu, sehingga sudah tidak menjadi rumah kita bersama seperti tersurat dalam lagu “Pancasila Rumah Kita”, karya Franky Sahilatua. Pancasila diidentikkan dengan kelompok Cebong atau pluralis dan sudah bukan milik bersama, milik bangsa Indonesia. Saat membuat foto bersama yang bertajuk “Kita Pancasila, Kita Indonesia” setelah pilpres 2019 berakhir, ada kelompok yang tidak mau bergabung dan mengatakan itu kalian dan bukan kami.

Dulu Alm. Taufik Kemas saat menjabat sebagai ketua MPR pernah bertanya bagaimana cara menyosialisasikan Pancasila? Memang tidak mudah menyosialisasikan Pancasila dengan cara-cara lama, seperti melakukan Penataran P4, atau dengan seminar-seminar dsb. Cara tersebut tidak efektif bagi kaum muda sekarang. Mungkin harus ada gimik baru yang inovatif, misalnya dari dunia Pendidikan, seniman, para tokoh agama untuk bukan hanya mengatakan Pancasila, tapi memberi teladan mengenai nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan Pancasila dinilai lebih efektif dengan memberikan contoh-contoh konkret pada lingkungan sekitar, misalnya saat melakukan suatu kegiatan dengan cara bergotong royong, maka perlu dijelaskan bahwa itu adalah salah satu nilai dalam Pancasila. Contoh lain misalnya ada kegiatan keagamaan dari satu agama, lalu komunitas agama lain membantu atau berpartisipasi pada acara tersebut, lalu dijelaskan bahwa itu adalah nilai dalam Pancasila juga.

Fenomena mendadak ustaz atau mendadak pendeta juga marak terjadi belakangan ini. Mudah sekali orang menilai orang lain bahwa dia akan masuk surga atau masuk neraka. Sensitivitas merasa diri atau kelompoknya paling benar, tidak hanya terjadi di umat Islam, tetapi juga terjadi di agama lain seperti Kristen Protestan, maupun Katolik. Mereka (Katolik dan Protestan) tidak tampak ’galak’ hanya karena minoritas saja, seandainya diberikan kesempatan menjadi mayoritas, maka dengan pola pikir seperti itu akan sama saja seperti yang terjadi pada muslim sekarang ini yang menjadi mayoritas. Ini adalah problem bangsa sekarang ini.

Membuat Sekat Manusia

Kondisi saat ini yang bisa dilihat jelas adalah banyak orang menyekat-nyekatkan manusia dalam beragam sekat. Ada yang disekat berdasarkan agama, etnis, pilihan politik dan sebagainya. Hal ini sebenarnya sangat tidak manusiawi, karena setiap manusia itu unik dan memiliki banyak atribusi yang tidak hanya sekedar sekat-sekat tadi. Hal tersebut membuat banyak sekali kesulitan dalam berkomunikasi sebagai sebuah bangsa. Saat ingin berbicara negara, berbicara cinta, berbicara sosial budaya atau apa pun hal yang ingin dibicarakan, selalu saja dikembalikan pada pelabelan tadi. Anda Islam apa bukan? Anda Cina apa bukan? Anda cebong apa kampret?

Hal yang dilabelkan kepada diri seseorang, misalnya saya ambil contoh Najwa Shihab yang memiliki preferensi politik ke kubu 01 yang disebut cebong pada pilpres 2019 yang lalu. Kalau mau jujur itu hanya satu hal kecil dari begitu banyak dimensi dalam diri seorang Najwa Shihab. Selain mungkin dia cebong, dia adalah salah seorang jurnalis wanita terbaik, seorang duta baca, serang ibu dari anak-anaknya, seorang anak dari ulama besar, Quraish Shihab, seorang istri dari suaminya, dan masih banyak atribusi lainnya.

Setiap manusia memiliki sangat banyak dimensi dalam dirinya dan setiap dimensi itu unik. Akan sangat sulit kita bisa bersatu dalam kerangka yang lebih luas, jika Anda hanya fokus kepada salah satu dimensi manusia. Jangan pernah melihat perbedaan dengan orang lain, karena tanpa Anda lihat pun setiap manusia itu pasti berbeda. Lihat persamaan yang bisa menyatukan.

Sebagai satu bangsa, sudah jelas persamaan kita adalah sama-sama bangsa Indonesia, dan seharusnya itu sudah cukup membuat kita bisa bersatu sebagai suatu bangsa. Lalu bagaimana dengan perbedaan? Perbedaan itu adalah kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Saya bisa katakan bahwa Negara Indonesia adalah negara paling beragam di seluruh dunia.

Pada Januari 2010, portal Kompasiana mencatat bahwa Indonesia memiliki 24 rekor dunia sebagai negara paling beragam di dunia. Contohnya Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah suku bangsa terbanyak di dunia, yaitu terdapat lebih dari 740 suku bangsa. Indonesia juga negara dengan bahasa daerah terbanyak, yaitu ada 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Mulai saat ini kita belajar bagaimana hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Janganlah terpecah belah hanya karena adanya perbedaan. Apa tidak cukup pengalaman di masa penjajahan Belanda yang membuat bangsa ini dipecah belah dengan cara mengadu domba. Rajut Kembali koyaknya kehidupan berkebangsaan kita dengan fokus pada persamaan yang dimiliki dan jadikan perbedaan sebagai kekayaan untuk bisa saling melengkapi.

Cara Merawat Indonesia

Sebuah kelenteng bernama Phan Ko Bio di Bogor boleh diacungi jempol dalam usahanya merawat Indonesia, padahal kelenteng ini berdiri di Bogor, kota yang dikenal sebagai salah satu kota intoleran di Indonesia. Kelenteng Phan Ko Bio bagi masyarakat Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor bukan sekadar sarana ibadah. Lebih dari itu, Kelenteng Phan Ko Bio menjadi ruang publik, pusat budaya, dan keagamaan dari berbagai agama.

Berbeda dengan kelenteng lain yang hanya dikhususkan untuk kegiatan peribadatan umat Budha, Tao, dan Konghucu, Kelenteng Phan Ko Bio juga digunakan sebagai tempat aktivitas tahunan lintas agama seperti buka puasa bersama, pengajian mingguan, hingga perayaan Maulid Nabi Muhammad. Perayaan-perayaan keagamaan di Kelenteng Phan Ko Bio pun melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sekitar, tak memandang apa agamamu dan apa etnismu.

Candra Kusuma sebagai pengurus Kelenteng Phan Ko ini menjelaskan bahwa kegiatan lintas agama yang dilakukan oleh kelenteng ini semata sebagai bentuk kepedulian terhadap agama lain. Dia menegaskan, dalam keberagaman, harus dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati antar agama.

Agama bukan penghalang bagi manusia untuk bisa saling bergaul. Silakan yakini agama masing-masing dan jalankan tuntunan sesuai apa yang diyakini, tetapi dalam interaksi sosial, simpan dulu agama dan jangan dibawa-bawa. Demikian Bram Abraham, yang juga seorang penjaga kelenteng Phan Ko menjelaskan pandangannya terhadap keberagaman.

Badri Yasin yang juga penjaga kelenteng di tempat tersebut adalah seorang muslim. Kesehariannya adalah menjaga dan membersihkan kelenteng ini, termasuk membersihkan patung dewa yang ada di dalam kelenteng tersebut. Dia mengatakan bahwa tidak ada masalah melakukan pekerjaan tersebut, karena urusan keyakinan itu masing-masing. Sebagai seorang muslim, Badri tetap bisa melakukan Ibadah secara Islam di sana.

Mereka itu adalah contoh para penjaga toleransi di negeri ini dan perlu ditiru oleh semua pihak. Mereka mengajarkan bahwa urusan keyakinan itu masing-masing, tetapi dalam urusan interaksi sosial, apa pun agamanya, jangan menjadi penghalang. 

Untuk Indonesiaku yang sedang diuji dengan banyaknya prasangka yang mendahului fakta. Agama ditumpangi fitnah dan pemecah belah. Sedemikian susut alasan untuk terus merayakan makna keberagaman, padahal kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Kita sudah melewati badai sejarah bersama-sama. Sejak kapan agama menjadi alasan untuk mengoyak persatuan dan kemanusiaan. Janganlah bercerai berai hanya karena berbeda, sebab sadarilah bahwa perbedaan adalah kekayaan kita. Khairil Anwar pernah berkata, “Kami sudah beri kami punya jiwa, tapi kerja belum usai, belum lagi apa-apa. Tulang belulang pejuang berserakan tak lagi berkata, kini kita yang berkata”.

Bung Hatta juga berkata, “Hanya ada satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan dan itu perbuatanku”.