Pemerintah kembali meluncurkan regulasi sebagai upaya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2021 ini diterbitkan untuk melaksanakan sejumlah pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sejak diundangkan pada tanggal 7 April 2021 yang lalu, 4 (empat) PP sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP PPMI terdiri dari 7 bab dan memuat 101 pasal di dalamnya. Dalam PP ini, yang dimaksud dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan pelindungan ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Sejumlah permasalahan memang kerap dialami oleh PMI. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawarni dalam diskusi yang digelar oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Minggu (16/8/2020) menyampaikan, masih banyak PMI yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hukum, misalnya menjadi korban perdagangan orang atau terkait hubungan ketenagakerjaan. Selain itu, banyak pula PMI yang mengalami kerentanan akibat terdampak pandemi Covid-19 di negara tempat mereka bekerja. (kompas.com, 16/08/2020)

Pelindungan untuk PMI dalam PP ini meliputi 3 hal, yaitu pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan merupakan pelindungan sebelum bekerja, sedangkan pelindungan selama bekerja diberikan selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Ketika PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif, maka yang diberikan adalah pelindungan setelah bekerja.

Pasal 10 PP PPMI menyebutkan adanya jaminan sosial PMI yang dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan tersebut meliputi Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas PMI, khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan maka dilakukan pembinaan terhadap PMI yang merupakan bagian dari pelindungan selama bekerja.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bagian pelindungan PMI selama bekerja dalam PP ini. Hal dilakukan langsung oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk bagi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dan/atau melalui kerja sama dengan mitra usaha dan/atau otoritas yang berwenang di negara tujuan penempatan bagi PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan.

Adapun pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi diatur dalam bagian keempat PP PPMI. Pelindungan hukum diberikan dengan membatasi PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu: mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga asing; memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia; dan/atau; memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Sementara itu, pelindungan sosial wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional. Pelindungan tersebut dilakukan melalui:

a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja;

b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;

c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;

d. penyelenggaraanJaminan Sosial;

e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun Keluarganya;

f. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan

g. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pelindungan ekonomi bagi calon PMI dan/atau PMI dilakukan melalui: pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan; edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan edukasi wirausaha. Sama halnya dengan pelindungan sosial, pelindungan ekonomi dapat dilakukan dengan kerja sama, dalam hal ini dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edukasi wirausaha merupakan hal yang sangat penting terutama dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Semangat kewirausahaan dapat ditularkan melalui kegiatan-kegiatan edukasi secara daring sehingga memotivasi PMI untuk meningkatkan kesejahteraannya dan keluarga secara mandiri. Bukan tidak mungkin setelah pulang dari luar negeri PMI nantinya akan menjadi wirausaha yang handal bahkan menciptakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

Upaya pelindungan yang dilakukan pemerintah melalui penerbitan PP PPMI sudah sejalan dengan amanah konstitusi sebagaimana bunyi Pasal 27 UUD 1945, yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Semoga dengan terbitnya PP ini akan mengoptimalkan pelindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri pada masa depan.

Sumber: 

SATU dan DUA