Pagi-pagi sekali saya bersiap berangkat menuju kantor. Saya sudah bersiap-siap dan rapi setelah subuh. Dengan hati riang saya menyiapkan sarapan untuk istri dan anak-anak.

"Tumben," istri saya kaget dengan sikap saya. Tidak biasanya saya bangun pagi-pagi sekali. Biasanya telat bahkan malah susah di bangunkan.

"Iya dong, hari ini saya mau upacara peringatan Korpri," respon saya terhadap kekagetan istri.

Saya menggeber motor dengan laju sedang. Saya tiba di lampu merah pertama lima belas menit lebih cepat. Alangkah kagetnya saya melihat Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain memakai batik khas Korpri. Sedangkan saya cuma pakai baju dinas harian biasa.

"Aduh lupa kostum," teriak saya dalam hati. Saya bergegas "putar kepala" untuk kembali ke rumah dan menukar pakaian dengan batik Korpri.

Yah, saya sering kali lupa memakai batik persatuan Korpri saat hari-hari yang dikhususkan untuk memakainya. Karena memang batik itu sangat jarang sekali dipakai. Paling banter satu bulan satu kali saja.

Bukan hanya lupa memakai batik Korpri, kadang-kadang kami para ASN juga lupa bahwa kami adalah anggota Korpri. Hal itu disebabkan peran Korpri yang sangat jarang kami rasakan. Bukan karena Korpri yang tidak baik, tetapi karena kepengurusan Korpri yang bermacam-macam perangai. 

Kepengurusan Korpri terdiri dari pengurus Korpri daerah sebanyak 514 dan pengurus Korpri Kementerian/Lembaga sekitar 80-an pengurus. Dari jumlah tersebut tidak semua kepengurusan Korpri aktif dan produktif. Salah satu kepengurusan Korpri yang baik adalah pengurus Balikpapan. Korpri di Balikpapan sudah memiliki Korpri Mart, Poliklinik, Apotek, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

***

Umur 50 tahun adalah umur yang sudah tidak muda lagi. Di umur ini biasanya seorang manusia sudah mapan. Baik dari segi materi apalagi pengalaman. Ibarat pepatah "sudah banyak makan asam garam."

Korpri didirikan pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Cikal bakal Korpri berawal dari masa penjajahan Belanda. Pada saat itu banyak pegawai dari Hindia Belanda yang berasal dari pribumi. Kemudian kekuasaan Belanda diambil alih oleh Jepang yang membuat para pegawai pribumi secara otomatis harus bekerja untuk pemerintah Jepang.

Kemudian Jepang menyerah kepada sekutu tepat pada hari di mana Negara Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.  Seluruh pegawai pribumi tadi pun otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan RI, Pegawai NKRI terbagi dalam tiga kelompok yaitu Pegawai yang berada di wilayah kekuasaan RI, pegawai yang berada di wilayah yang diduduki Belanda serta pegawai yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Kemudian setelah 27 Desember 1949, ketiga nya dijadikan pegawai RI Serikat.

Setelah lika-liku yang dihadapi, pada 29 November 1971 melalui Kepres 82 Tahun 1971, Hari Korpri resmi terbentuk. Dalam Kepres tersebut Korpri menjadi satu-satunya wadah untuk menghimpun sekaligus membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan.

Korpri lahir di masa transisi antara orde lama dan orde baru. Di dalam orde lama anggota Korpri yang terdiri dari ASN banyak terlibat dalam politik praktis secara terkotak-kotak. Pada tahun 1971 hal tersebut di konsolidasikan agar gerakan ASN bisa menjadi gerakan yang netral, nasional, tumbuh serta berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu Korpri juga di proyeksikan untuk melindungi dan mengayomi anggotanya.

Memasuki masa orde baru tekanan politik yang kuat dari penguasa membuat Korpri terjebak menjadi mesin politik. ASN pada masa orde baru di rekayasa untuk mendukung salah satu partai penguasa. Tidak hanya berperan di tempat pemungutan suara, namun ASN juga terjun langsung ikut dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi.

Lalu hadir lah masa reformasi Korpri mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang profesional dan netral. Anggota Korpri didorong untuk menjauhi politik praktis dan tidak terlibat dalam proses pemilu maupun pemilihan.

Akan tetapi netralitas yang diharapkan dari ASN sebagai anggota Korpri masih belum bisa terwujud secara maksimal. Data menunjukkan masih banyak ASN yang terlibat pelanggaran netralitas pemilu. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tahun 2019 menyebut terdapat 1.096 temuan pelanggaran netralitas ASN.  

***

Juli 2021 Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan nilai-nilai dasar (core value) dan employee branding (citra pegawai) bagi ASN. Core value itu bertajuk "Berakhlak" sedangkan employee branding ASN bertajuk "Bangga Melayani Bangsa." Berakhlak yang dimaksud adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

Penetapan core values ini bertujuan untuk akselerasi transformasi ASN. Selain itu juga untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mewujudkan core value itu diperlukan kebijakan dan sistem manajemen ASN yang baik dan komprehensif. Hal tersebut yang kini tengah di upayakan pemerintah melalui percepatan reformasi birokrasi.

Salah satu program dari reformasi birokrasi tersebut adalah upaya untuk mengimplementasikan sistem merit. Sistem merit ASN adalah penilaian kinerja ASN berdasarkan prestasi kerja. Sistem ini diyakini merupakan salah satu alternatif yang mampu memacu prestasi dan membangkitkan semangat bekerja dari ASN.  

***

Pada dasarnya Korpri bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak pegawai Republik Indonesia guna tercapainya ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya. Kemudian Korpri juga bertujuan agar Pegawai dapat terhimpun dan bersatu dalam satu wadah untuk mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama pegawai. 

Setelah setengah abad umurnya apakah Korpri sudah mencapai tujuan-tujuan tersebut? mungkin terlalu dini untuk menjawabnya. Namun yang pasti harus kita lakukan sesuai dengan tema peringatan 50 tahun Korpri tahun 2021 adalah dengan bersatu untuk menjadi lebih tangguh guna mewujudkan Indonesia tumbuh.