Peneliti
1 tahun lalu · 135 view · 4 menit baca · Pendidikan 17384.jpg
Foto : Dokumen Pribadi

Menyoal Wacana Genit Pemilihan Rektor

Isu hangat akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, adalah soal wacana keterlibatan presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Isu di atas menjadi panas ketika Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengatakan bahwa ke depan pemilihan rektor di perguruan tinggi akan melalui pertimbangan presiden. Bahkan, diusulkan pula pelantikan rektor tersebut akan dilangsungkan di Istana Negara.

Alasan utama Tjahyo Kumolo mengatakan demikian karena ditemukan kasus calon rektor di sebuah perguruan tinggi adalah simpatisan ISIS atau NIIS. Ceritanya, ada seorang dekan yang sudah mau jadi pimpinan di satu perguruan tinggi, saat hendak diadakan pelantikan, baru diketahui bahwa dia adalah penganut ISIS atau NIIS. Demikian yang disampaikan oleh Menristek Dikti pada saat itu.

Pernyataan Tjahyo Kumolo di atas, ia ungkapkan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kemendagri, Jakarta, pada kesempatan itu, Tjahjo mengundang 63 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara dan revolusi mental. Nota kesepahaman juga melibatkan Komisi Penyiaran lndonesia (KPI) dan Dewan Pers Indonesia (1/6/2017).

Wacana yang disampaikan Tjahyo melibatkan presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri menuai beberapa opini dan sanggahan. Wacana tersebut dinilai menjurus kepada polirisasi terhadap lembaga akademik. Apapun alasannya, termasuk alasan yang melatarbelakanginya adalah misi pengendalian radikalisme di kampus. Alasan berikutnya, wacana tersebut sangat bertentangan dengan era otonomi akademik.

Menurut Rochmat Wahab selaku Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) menuturkan bahwa dalam peyelenggaran perguruan tinggi negeri tidak boleh ada unsur kekuatan politis yang dikuatkan. Perguruan tinggi adalah lembaga akademik, ada otonomi kampus (2/6).

Rochmat juga menambahkan, keterlibatan presiden dalam penetapan rektor berarti mengembalikan jabatan rektor sebagai pejabat eselon 1, yaitu semua nama calon diusulkan atau dikonsultasikan melalui Menristek Dikti kepada tim penilai akhir yang dipimpin oleh presiden. Dengan demikian, harus dipikirkan kembali bagaimana implementasi di lapangan nantinya.

Adapun menurut Herry Suhardiyanto selaku Rektor IPB sekaligus Ketua Majlis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, akan terjadi beragam konsekuensi, jika aturan di atas tersebut benar-benar diimplementasikan. Apalagi jika nanti dibuat aturan demikian, pasti akan menciptakan kerepotan yang luar biasa. Ia menambahkan bahwa kita sebagai bangsa harus berorientasi pada substansi, sama sekali bukan pada prosedural, termasuk dalam pemilihan rektor PTN.

Komentar lain dilontarkan pengamat pendidikan, Doni Koesoema, pemilihan rektor sebaiknya tidak melibatkan presiden karena hal tersebut bukan tugas pokok dan fungsi presiden. Pemilihan rektor itu kewenangan Menristek Dikti (Jakarta, 4/6).

Pandangan serupa juga diungkapkan Guru Besar (emeritus) UPI Bandung, S. Hamid Hasan. Beliau memandang beban tugas presiden jadi lebih berat jika dilibatkan dalam pemilihan rektor. Menurutnya, kewenangan pemilihan rektor tetap kewenangan Menristek Dikti, namun surat pengangkatannya ditandatangani presiden (Kompas, 4/6).

Utamakan Urusan Prioritas 

Menurut Menristek Dikti, Mohammad Nasir, wacana yang berkembang mengenai soal diatas perlu bertemu langsung dengan Mendagri bagaimana detailnya. Beliau malah mempersilahkan bertanya langsung kepada Mendagri bagaimana sebenarnya mekanisme yang dimaksud.

Menurut Nasir, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri bahwa pemilihan rektor dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih dan senat memiliki 65% hak suara dan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama. Calon rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya Menristekdikti menetapkan dan melantiknya sebagai rektor.

Melihat wacana yang berkembang di atas seolah tak ada komunikasi antarpembantu presiden menyoal kewenangan mekanisme pemilihan rektor. Mendagri seolah melangkahi kewenangan Menristekdikti, di mana mekanisme pemilihan rektor PTN sudah ada aturan dan regulasinya yang permanen.

Pelibatan otoritas presiden yang diwacanakan Mendagri soal pemilihan rektor PTN yang dihubungkan dengan dengan ancaman satu kasus (kasuistik) radikalisme di perguruan tinggi seharusnya dipertimbangkan secara matang dan komprehensif. Jangan sampai melemahkan atau menegasikan aturan yang sudah berlaku permanen selama ini.

Sebenarnya, menurut Herry Suhardiyanto (3/6), persoalan mendasar yang terjadi di perguruan tingi atau kampus negeri hari ini adalah mengenai dana riset. Riset dan pengembangannya adalah ruh dari perguruan tinggi. Jika dana untuk pengembangan riset ini minim, pemerintah tak mampu membiayai riset-riset yang dilakukan para dosen, maka bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi akan maju dan berkembang.

Setali tiga uang, di samping dana riset yang menjadi persoalan perguruan tinggi negeri, pula sarana dan prasarana yang standar sebagai penunjang mutu pendidikan. Lihat saja beberapa perguruan tinggi negeri, mayoritas sarana dan prasarana sangat terbatas. Entah dana peruntukannya selalu dijadikan bancakan korupsi oleh para pejabat kampusnya atau faktor lain. Sungguh sangat ironis dan menyedihkan.

Satu lagi, persoalan yang mendesak terkait perguruan tinggi adalah menyangkut kesejahteraan para dosen dan tenaga kependidikannya. Pemerintah, justru, harus lebih menyoroti sekaligus memprioritaskan soal ini ketimbang mengurusi soal teknis pemilihan rektor yang melibatkan presiden.  

Menyoal intervensi pemerintah bisa saja dilakukan jika kondisi kampus sudah bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal tersebut dikatakan oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sah–sah saja presiden ikut campur atau berperan langsung memilih rektor perguruan tinggi negeri ketika ruh kampus sudah melenceng dan menyalahi Pancasila sebagai pijakan berbangsa dan bernegara.

Sebagai penutup dan intisari dari tulisan ini, saya sepakat dan sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Ketua Majlis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Herry Suhardiyanto, bahwa wacana pemilihan rektor perguruan tinggi negeri ini, yang di dalamnya melibatkan presiden, tentu sangat bertentangan dan mencederai spirit era otonomi, yang justru lebih menjurus pada politisasi lembaga pendidikan atau akademik. Maka, tolaklah wacana tersebut.

Ada persoalan lain yang lebih urgen dan mendesak bagi perguruan tinggi negeri yang harus dipenuhi oleh pemerintah, diantaranya dana riset dan pengembangannya, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, yang bisa bersaing dengan negara-negara maju, dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa menyejahterakan para dosen dan tenaga kependidikan yang telah berjuang maksimal demi kemajuan anak bangsa.

Semuanya tentu harus diperhatikan dan didukung oleh pemerintah ketimbang hanya mengurusi wacana “genit” yang terlalu politis kelihatannya untuk sementara ini. Seolah ada kepentingan pribadi atau kelompok yang mendasari atau melatarbelakanginya. Pendidikan tinggi negeri kita, majulah. Dosen dan tenaga kependidikannya, sejahteralah !