Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, tampaknya partai politik harus melakukan manajemen partai politik secara modern. Manajemen partai politik secara modern ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperketat perilaku partai politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri.

Mengutip pernyataan Hofmeister dan Grabow bahwa ada 10 indikator untuk membentuk manajemen partai politik secara modern. Salah satu indikator dalam manajemen partai politik secara modern tersebut adalah rekrutmen anggota.

Rekrutmen anggota merupakan salah satu indikator yang sangat penting selain indikator-indikator yang lain karena seperti yang sudah kita ketahui rekrutmen merupakan tahap awal untuk melahirkan kader partai yang berkualitas.

Di Indonesia, rekrutmen anggota partai politik sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan lebih jelas lagi diatur dalam masing-masing AD/ART partai politik.

Rekrutmen anggota partai politik di sini untuk menarik orang agar menjadi kader yang mana nantinya kader tersebut akan dilatih untuk menjadi orang-orang yang berkualitas dalam menjadi pemimpin.

Mekanisme rekrutmen anggota sendiri dibagi menjadi 2 yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka adalah rekrutmen yang membuka kesempatan bagi semua orang tanpa terkecuali sedangkan rekrutmen tertutup sendiri merupakan rekrutmen yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu.

Proses rekrutmen anggota ini tidak hanya berdampak kepada internal partai politik seperti memengaruhi dinamika yang berada di dalam lingkup internal, tetapi juga akan berdampak kepada eksternal partai politik seperti kader yang merupakan bagian dari partai politik ini nantinya akan bersama-sama untuk berpartisipasi secara langsung baik itu dalam ranah politik maupun pemerintahan.

Tercapainya tujuan suatu partai tergantung pula kepada kualitas saat proses perekrutannya dari partai politik tersebut. Misalnya saja, apabila rekrutmen tersebut berkualitas tentunya akan mencetak pemimpin yang berkualitas, begitu pun dengan sebaliknya apabila rekrutmen tersebut tidak berkualitas maka akan melahirkan pemimpin yang kurang berkualitas pula.

Demi terwujudnya suatu pemilu yang berkualitas yang mana dapat dikatakan sebagai pilar di dalam negara demokrasi, partai politik hendaklah merekrut orang-orang yang berkualitas agar hasil dari pemilu dan kader yang akan maju dalam kontestasi pemilu pun berkualitas.

Pada saat ini, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya partai politik yang merekrut anggota secara instan menjelang pelaksanaan pemilu. Perekrutan secara instan yang mengedepankan popularitas seperti artis tersebut disinyalir untuk memperoleh banyak dukungan suara dari pemilih.

Padahal dalam merekrut orang yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu, seharusnya partai politik mengedepankan orang yang sudah mempunyai pengalaman, kredibilitas, integritas, dan intelektualitas.

Sebenarnya, merekrut orang yang populer diperbolehkan dan tidak ada larangannya karena setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih terlepas dari latar belakang apa pun. Tetapi, yang menjadi permasalahannya tidak semua orang populer paham akan dunia politik.

Perekrutan secara instan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan baik itu di dalam tubuh partai maupun di luar tubuh partai. Bahkan, bukan tidak mungkin rekrutmen secara instan tersebut secara tidak langsung dapat mencederai demokrasi.

Persoalan yang akan timbul di dalam tubuh partai politik apabila rekrutmen dilakukan secara instan adalah tertutupnya kesempatan dan peluang bagi kader lain yang sudah mengabdi dan mengalami proses kaderisasi yang sangat panjang di partai tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan menjadi tidak adil karena kader baru yang mana lebih populer lebih didahulukan untuk maju mengikuti pemilu.

Selain dirasa tidak adil bagi kader lama yang sudah mengabdi dan mengalami proses kaderisasi yang panjang, persoalan lainnya yang dapat timbul adalah kekuatan yang ada di dalam tubuh partai politik sendiri bisa runtuh karena kader lama merasa kurang dihargai.

Persoalan yang akan timbul di luar tubuh partai adalah ketika orang yang direkrut secara instan tersebut dapat memenangkan pemilu karena bukan tidak mungkin dapat melahirkan persoalan-persoalan yang baru.

Persoalan yang timbul setelah kader dapat memenangkan pemilu di antaranya, kader tersebut tidak dapat mengartikulasikan aspirasi masyarakat karena kedekatan kader dengan masyarakat saat duduk di parlemen akan berbeda.

Selain tidak bisa mengartikulasikan aspirasi masyarakat, persoalan yang lainnya adalah kader tersebut tidak paham akan kinerja lembaga legislatif seperti penyusunan UU, perencanaan anggaran, pengawasan, dan lain sebagainya karena minimnya pengalaman kader akan dunia politik.

Apabila persoalan-persoalan kader tersebut terjadi saat dia sudah duduk di parlemen dan menjadi wakil, tentu saja yang dirugikan adalah masyarakat sebagai pemilih karena dalam hal ini pemilih sudah memberikan haknya kepada wakil sedangkan wakil sendiri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian, hendaklah partai politik merekrut orang-orang yang berkualitas ditandai dengan orang tersebut sudah mempunyai pengalaman, kredibilitas, integritas, dan intelektualitas dibandingkan dengan orang yang mengedepankan popularitas saja.

Tetapi, apabila pada kenyataannya partai politik tidak bisa melakukan hal tersebut, sebaiknya harus ada peraturan mengenai kader yang dapat dicalonkan dalam pemilu seperti minimal orang tersebut sudah menjadi kader selama 2 tahun. Apabila ada peraturan tersebut, partai politik tidak dapat merekrut anggotanya lagi secara instan.