“Detik-detik Demo Anarkis di Kota Malang Tolak UU Cipta Kerja, Surabaya Relatif Aaman dan Lacar”

“Imbau Mahasiswa Tidak Demo, Kemendikbud: Kalau Harus Turun Jangan Anarkis”

“Demonstrasi Anarkis di Kawasan Senen Sebabkan Kerugian Rp9,4 Miliar”

Kurang lebih begitulah kira-kira headline surat kabar dan atau media online yang sedang mencuat akhir-akhir ini. Hal tersebut tidak terlepas dari serentetan peristiwa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh mahasiswa dan beberapa elemen lain mayarakat yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti: Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, Semarang dan berbagai daerah lainnya beberapa waktu lalu. 

Aksi penolakan tersebut telah mencuri perhatian publik, bukan hanya gelombang penolakan yang masif, akan tetapi juga karena aksi di beberapa daerah seperti: Jogja, Bandung, Jakarta, dan Malang diwarnai dengan kericuhan seperti kekerasan dan perusakan fasilitas umum yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. 

Singkatnya, atas dasar itulah beberapa pihak seperti: pemerintah, masyarakat, dan beberapa kalangan mengklaim tindakan kolektif tersebut sebagai demonstrasi “anarkis”.

Sebenarnya, labelling anarkis terhadap tindakan kekerasan dan perusakan umum secara tidak langsung telah mengkaburkan pemaknaan filosofis anarkisme itu sendiri. Memang harus diakui, dewasa ini anarkisme sering kali dimaknai secara dangkal. Bahkan dengan mudahnya, anarkisme diidentifikasikan dengan prinsip-prinsip yang beraroma negatif seperti: kekerasan, ketidakaturan, anomic, dan hal lain yang bersifat destruktif.

Hal ini dimungkinkan terjadi akibat keterbatasan sumber literatur mengenai anarkisme baik mengenai sejarahnya ataupun akar filsafatnya. Atau mungkin, lebih parahnya, karena rasa malas membaca.

Dangkalnya penafsiran mengenai anarkisme merupakan suatu hal yang menyedihkan. Terlebih, penafsiran dangkal tersebut tidak jarang disampaikan oleh sosok intelektual seperti akademisi bahkan pejabat tinggi negara. Lebih jauh, pemahaman dangkal mengenai anarkisme sebagai bagian dari tradisi pemikiran filsafat dan praktik politik telah menyebabkannya semakin rancu dan kusut.

Lantas, sebenarnya bagaimana makna yang sesungguhnya mengenai anarkisme? Sudah tepatkah penyematan “anarkis” dalam gelombang aksi tersebut? Mari kita bedah secara singkat, sederhana, dan seksama.

Mendudukkan Kembali Makna Anarkisme

Membaca pemberitaan media mengenai “penyematan anarkis” dalam gelombang demonstrasi merupakan hal yang cukup meresahkanMungkin kita harus bersepakat lebih dulu bahwa tindakan-tindakan dalam demonstrasi yang merugikan masyarakat luas seperti: kekerasan, ketidakaturan, dan perusakan memang tidak bisa dibenarkan, jelas itu perbuatan keliru. 

Akan tetapi, indentifikasi tindakan-tindakan yang demikian itu sebagai bentuk aksi anarkisme atau anarki merupakan hal yang sukar diterima. Seolah-olah ada semacam nalar yang sedang memberontak.

Barangkali sudah tidak dapat disangkal bahwa diskursus mengenai anarkisme tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh kawakkan anarkis seperti: Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Max Stirner, dan Levnikolaevich (Leo) Tolstoy. Sekalipun dewasa ini cukup banyak tokoh pemikir anarkisme yang mencuat, namun nama-nama tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai pionir lahirnya gagasan anarkisme.

Secara ontologis, anarkisme menolak adanya pemisahan subjek dalam dunia yang objektif, dan secara aksiologis anarkisme menolak otoritas sentral yang bersifat memaksa (mutlak). Singkatnya, dari sini kita dapat menarik pemaknaan yang sederhana bahwa anarkisme merupakan pandangan yang menekankan kepada kebebasan pribadi, otonomi dan syak wasangka khasnya terhadap organisasi heirarkis. 

Bahkan, Alexsander Berkman dalam bukunya anarkisme dan revolusi sosial memberikan pemaknaan yang lebih singkat: Anarkisme mengajarkan bahwa kita dapat hidup di dalam sebuah masyarakat di mana tidak ada pemaksaan macam apa pun juga.

Lebih jauh, Berkman membantah identifikasi anarkisme sebagai tindakan yang mengarah terhadap praktik kekearasan, ketidakaturan, atau bahkan perilaku barbar sekalipun. Menurutnya, anarkisme justru kebalikan dari itu semua: anda harus bebas! Bebas dari penjajahan, penekanan, perbudakan dan hal-hal lain yang mengekang serta menghambat potensi: dan bebas menentukan kehidupan yang lebih baik. 

Untuk itu, anda harus memastikan bahwa kawan anda memiliki kebebasan yang sama dengan anda. Dengan demikian, anda harus bersaudara, saling menghormati serta menghargai dalam harmoni dan kedamaian.

Melalui konsep yang sederhana, maka dapat diterangkan bahwa: Anarkisme merupakan paham yang menghendaki kebebasan individu, otonomi, dan penolakan terhadap otoritas yang memaksa; anarkis merupakan orang penganut gagasan anarkisme: dan anarki merupakan anarkisme dalam praktik. Dari sini, barangkali kita sudah sepakat bahwa konteks “anarkis” dalam media sudah berlainan makna, terlampau jauh bahkan contradictory.

Anarkisme dalam Demonstrasi

Sekali lagi, anarki dalam demonstrasi bukanlah seperti apa yang diberitakan oleh media-media mainstream sebagaimana disampaikan di muka. Dalam konteks dunia modern seperti saat ini, praktik demonstrasi anarki dapat kita diidentifikasikan sebaga sebuah gerakan sosial baru yang mencuat pada abad 21. 

Menurut Sheehan dalam bukunya Anarkhisme, gerakan anarki memiliki sifat yang revolusioner dan memiliki cita-cita mengubah tatanan sosial tanpa adanya tekanan atau kepatuhan mutlak. Secara lebih detil dapat ditelaah melalui beberapa contoh gelombang demonstrasi yang pernah dilakukan oleh Zapatista di Mexico, Ya Basta di Italia, dan Seattle di Spanyol.

Berdasarkan contoh-contoh yang disebutkan di atas, bila ditelisik lebih jauh, sejatinya yang dimaksud demonstrasi anarki adalah: aksi demonstrasi yang diorganisir secara anarkis. Dalam artian, sebuah aksi demonstrasi yang diorganisir dengan cara yang sedemikian rupa, rapi dan sistematis tanpa adanya otoritas (kewenangan) sentral dan heirarki yang bersifat birokratik. 

Lebih jauh, aksi demonstrasi tersebut dilakukan tidak tidak menggunakan struktur kerja yang terpusat dan parokial, akan tetapi bekerja melalui sistem-sistem kecil yang tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain dalam banyak hal. Meskipun demikian, aksi demonstrasi tetap dapat berjalan dengan keselarasan bak berada di bawah satu pusat komando.

Jelaslah sudah bahwa penyematan aksi demonstrasi “anarkis” dalam penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang diwarnai kericuhan yang terjadi di beberapa daerah kuranglah tepat. Ketidakaturan, kekerasan, dan perusakan yang terjadi sama sekali tidak mencerminkan gaya anarki. Melihat realitas, sebenarnya istilah “vandalisme” lebih tepat untuk mengambarkan perusakan fasilitas umum dalam demonstrasi.

Vandalisme sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tindakan merusak yang sering kali bersifat keras dan cinderung kejam (HumaS DPR RI 1992). Lebih jauh, Haryadi dan Setiawan (1995) mengambil definisi yang lebih singkat dan sederhana. Vandalisme diartikan sebagai seluruh perilaku yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran benda pribadi atau publik.

Melalui penjelasan di atas, barangkali sudah dapat kita ketahui dengan jelas bahwa salah kaprah pemahaman distingsi konsep antara anarkisme dan vandalisme masih marak terjadi. Istilah keduanya sering kali digunakan secara terbalik, bahkan cinderung sembrono

Padahal, hal tersebut memiliki implikasi yang fatal, terutama dalam kacamata akademik. Oleh sebab itu, kekeliruan umum yang telah menjelma menjadi kebenaran umum ini harus sedikit diluruskan.

Rujukan: