Ibarat cinta, kekuasaan tiada habisnya diperebutkan. Baik dilafalkan atau tidak, relasi kuasa terus hadir dalam wacana dan praktik kehidupan. Menguaknya sama dengan mengungkap jati diri manusia yang memiliki hasrat untuk berkuasa, will to power. Wajar ketika kekuasaan direngkuh, manusia cenderung memperkuatnya, dan enggan melepasnya.

Fenomena ini kembali mengemuka dalam banyak perbincangan, utamanya di media sosial, seiring ramainya pemberitaan Pilkada Serentak 2020 yang bakal diikuti keluarga Presiden Jokowi di sejumlah daerah. Gibran Rakabuming Raka di Solo, Bobby Nasution di Medan, Wahyu Purwanto di Gunung Kidul dan Doli Sinomba Siregar di Tapanuli Selatan.

Pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, anak kandung, menantu, adik ipar hingga besan presiden yang masih menjabat, turut bersamaan dalam kontestasi politik. Bagaimana memahaminya? Sedahsyat itukah kekuasaan hingga keinginan terhadapnya melebihi batas kewajaran?

Mungkin, atau tepatnya memang, begitulah nalar politik kekuasaan, yang kian menguat dan mengakar dalam kehidupan politik bangsa ini. Demokrasi yang sejatinya mendelegitimasi oligarki, acapkali menghadirkan anomali-anomali. Salah satunya, adalah sistem kerja kuasa dalam nalar politik dinasti. Sebuah kuasa politik yang dijangkarkan melalui trah darah dan keluarga.

Secara sosiologis, politik dinasti merupakan libido membangun kekuasaan yang sebesar-besarnya. Kekuasaan diperlakukan seperti tumpukan harta yang mesti diproteksi dan diwariskan. Abad lampau, politik dinasti dijalarkan melalui legitimasi “titah Tuhan” dan dewa-dewa suci. Tetapi abad modern, politik dinasti dijalarkan melalui legitimasi “titah rakyat”. Modusnya sama, tapi instrumennya berbeda.

Jalur kekuasaan dilanggengkan melalui diskursus dan prosedur demokrasi untuk membangun dinasti politik seperti masa kerajaan abad pertengahan. Diskurus-diskursus ini dimainkan agar legitimasi dan citra “demokratis” atau “sesuai dengan kehendak rakyat” tetap terjaga. Di sinilah legitimasi dimainkan, bahkan tidak jarang dimanipulasi melalui jalur-jalur prosedur demokrasi. Dalam perkembangan itu, spirit monarki akan menjadi momok laten demokrasi kita ke depan.

Diskursus dan praktik politik dinasti sudah terjadi sejak lampau. Pada era Yunani Helenistik, ada dinasti Seleukus I Nikator (305–281 SM) yang dilanjutkan Seleukus II Kalinikus (261-246 SM), dan Seleukus III Seraunus (225-223 SM). Bahkan, Stephen Hess (1966) menyebutkan di Amerika Serikat, praktik politik dinasti juga terjadi dari dinasti John Adams (1797-1801 M) hingga John F. Kennedy (1961-1963).

Lubang Prosedural 

Tampilnya generasi-generasi patron dinasti ke panggung politik tidak mengambil jalan ekstrim dengan melawan sistem, melainkan melalui lubang-lubang sistem demokrasi itu sendiri. Sehingga pola kerjanya tetap melalui mekanisme yang demokratis, karena legitimasi yang diraih melalui prosedur tersebut. Inilah sisi anomali demokrasi yang mudah dimanipulasi.

Menguatnya politik dinasti, merupakan salah satu dampak dari orientasi demokrasi yang masih prosedural an sich. Keberhasilan demokrasi, semata diproyeksikan pada tingkat elektoral. 

Sementara substansi meritokrasi, untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, terabaikan. Kegandrungan prosedural inilah yang menjadi jalan pembajakan demokrasi. Sehingga, demokrasi tak berhasil merangkul kepentingan orang banyak.

Kita belajar dari sejarah demokrasi yang dibelokkan sebagai alat kepanjangan tangan kekuasaan. Selama 32 tahun, Seoharto memainkan prosedur-prosedur demokrasi dengan menciptakan ranah kuasa bagi kroni-kroninya. 

Hanya saja, pada era tersebut, polanya lebih sederhana karena dijangkarkan secara sentral, sementara pada era ini, politik dinasti terdesentralisasi, tersebar dan berserak. Tidak hanya tumbuh di wilayah sentral, tapi juga di wilayah-wilayah periferial. Model gerakannya sama, memainkan lubang prosedural dengan memanfaatkan sebesar-besarnya legitimasi dan otoritas yang dimiliki.

Uang dan Kekuasaan

Daya tahan demokrasi prosedural sangat mudah dirobohkan oleh kekuatan uang dan kekuasaan. Dua modal ini rata-rata dimiliki oleh patron yang membangun dinasti politik. Uang menjadi kekuatan besar dan menjadi alat kendali ketika bergayung-sambut dengan ruang politik yang dipenuhi mental pragmatis, instan, dan hampa ideologi.

Dua kekuatan itulah yang menjadi modal bangunan politik dinasti. Rata-rata generasi trah keluarga dimunculkan oleh mereka yang saat ini sedang menjadi figur pengendali uang dan kekuasaan (baca; status quo), baik di partai politik ataupun di pemerintahan.

Politik dinasti apapun alasannya tidak selaras dengan spirit demokrasi substansial, yang mensyaratkan moral politik dengan derajat kebajikan dan keteladanan. Demokrasi merupakan ruang kompetisi objektif yang lebih substansial, yakni kompetisi ideologi, nilai atau cita-cita ideal, bukan lingkaran kompetisi oligarki dan trah keluarga. 

Dan, jika demokrasi hanya disandarkan pada ukuran bisa atau tidak, itu berarti demokrasi masih di bawah ketiak uang dan kekuasaan. Maka demokrasi yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjuangkan the greatest good for the greatest numberakan terus terbengkalai.