2 tahun lalu · 426 view · 3 menit baca · Kesehatan ilustrasi_mie.jpg
Mie Titi, Fajar Online

Menyoal Keamanan Makanan Siap Saji

Seiring berjalannya waktu, di tengah arus modernisasi, pola hidup manusia juga ikut berubah. Industri pangan kemudian menjadi salah satu bidang usaha yang banyak digeluti para pelaku usaha untuk meraup keuntungan dengan menawarkan makanan siap saji yang menawarkan kepraktisan dan kemudahan.

Rasanya masih terngiang di ingatan kita tentang isu salah satu industri pangan cepat saji yang menyajikan makanan berupa pizza menggunakan bahan yang telah kadaluarsa. Baru-baru ini higinietas industri pangan di kota Makassar kembali diragukan dengan munculnya kabar yang sempat menjadi viral di media sosial yakni adanya temuan ulat hidup yang mencemari makanan pengunjung di salah satu rumah makan yang ada di mota tersebut (11/12/2016).

Temuan cemaran atau kontaminan berupa ulat tersebut tentunya membuat kita mempertanyakan bagaimana keamanan pangan atau praktik hygiene dan sanitasi industri pangan siap saji di kota Makassar.

Keamanan Pangan di industri Pangan Siap Saji

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sedangkan pangan siap saji merupakan makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan (PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan).

Berbicara tentang konsep, pemerintah Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap keterjaminan hygiene dan sanitasi industri pangan. Kita bisa melihat dari regulasi-regulasi yang ada seperti UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Bab II Bagian pertama mengatur tentang sanitasi pangan, yaitu pasal 4 sampai 8.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan yang kemudian dijelaskan lagi kedalam Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices) oleh Menteri Perindustrian RI No. 75/M-IND/PER/7/2010.

Soal hygiene dan sanitasi di industri pangan siap saji sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

PP No. 28 tahun 2004 BAB II Bagian Pertama tentang sanitasi pasal 2 nomor (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyelenggara pangan siap saji sendiri harus mengantongi sertifikat laik hygiene dari dinas kesehatan setempat sebagai bukti telah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai salah satu dokumen penunjang dalam izin usaha di sektor industri pangan.

Bila melihat dari segi konsep yang tertuang dalam aturan hukum, mungkin kita bisa tenang, namun soal penerapannya bisa lain cerita.

Semoga ini bukan sekedar konsep yang dilantunkan untuk meninabobokkan masyarakat Indonesia. Bak fenomena gunung es, Food safety case temuan ulat pada makanan ini hanya secuil yang muncul ke publik dari banyaknya food safety case lain yang belum muncul ke permukaan.

Faktor hygiene dan sanitasi

Menurut hemat penulis, beberapa faktor yang mempengaruhi keterjaminan hygiene dan sanitasi industri pangan di antaranya adalah faktor SDM dan infrastruktur. Rendahnya pengetahuan karyawan/pengolah makanan sangat mempengaruhi keamanan dan mutu makanan yang akan disajikan kekonsumen.

Kurangnya pengetahuan karyawan/pengolah makanan terkait hygiene personal dari pengolah makanan itu sendiri (Food Handler), perilaku hygiene, kebersihan area kerja, pengendalian hama dan binatang pengerat, kualitas, sifat dan penanganan bahan makanan yang akan diolah, praktik cara pengelolaan pangan yang baik yang meliputi penyimpanan, pengolahan, distribusi sampai penyajian.

Faktor infrastruktur atau fasilitas dan bangunan juga berpengaruh besar terhadap keamanan dan mutu pangan. Hal ini meliputi persediaan air bersih, terdapat ventilasi yang mumpuni sebagai tempat sirkulasi udara agar ruangan tidak lembab, penerangan, fasilitas cuci tangan, tempat penyimpanan seperti lemari pendingin untuk bahan makanan yang cepat rusak.

Peran Pemerintah

Berangkat dari masalah ini pemerintah kota Makassar bersama stakeholder yang terkait harus melakukan evaluasi kinerja dalam hal penjaminan keamanan pangan. Ketegasan terhadap penerapan amanah perundang-undangan yang berlaku sangatlah diharapkan.

Bermunculannya industri-industri pangan siap saji yang sporadis tentunya menjadi tugas pemerintah dan jajarannya juga untuk memberikan pemahaman akan pentingnya keamanan, mutu dan gizi pangan dan penerapan cara produksi pangan siap saji yang baik kepada para pelaku usaha yang bergerak di sektor industri pangan siap saji di semua golongan usaha.

Produksi pangan yang buruk tentunya akan menghasilkan pangan siap saji yang bermutu rendah dan dapat berdampak sebagai penyebab keracunan akibat makanan.