Setiap tahun berbagai daerah di Indonesia merayakan sebuah hajat besar demokrasi: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan anggaran yang begitu besar, yang konon mencapai triliunan rupiah, Pilkada menjadi sebuah momen besar – terlepas dari adanya indikator angka golput maupun hal-hal lain yang dicanangkan sebagai poin kesuksesan Pilkada ini.

Masalah dalam Pilkada yang dicita-citakan sebagai politik yang bersih dan transparan, masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Isu dan pemberitaan media masih santer mengabarkan keberadaan hal yang ironi ini, karena seperti diketahui bahwa titik balik demokrasi yang begitu besar setelah reformasi tahun 1998 hingga kini masih merangkak perlahan – meski keadaan saat ini juga agaknya patut dibanggakan adanya.

Selain itu, kita kenali juga bahwa dalam pengajuan kandidat calon pemimpin daerah nyatanya dibutuhkan dukungan koalisi yang memadai. Partai dan golongan yang  berkoalisi, salah satu tujuannya adalah untuk menyusun basis massa pendukung yang kuat, karena kita tahu setiap partai menyebut-nyebut rakyat sebagai bagian terbesarnya. Konklusi politik pun jadi agak sederhana: ia hanyalah rupa-rupa pertaruhan kekuatan massa.

Meski hingar bingar Pilkada itu sampai kepada masyarakat, akankah mereka mengenal para calon? Mungkin lagu Iwan Fals berjudul Surat Untuk Wakil Rakyat yang sudah santer di telinga kita, menyebutkan: “Saudara dipilih bukan dilotre/ meski kami tak kenal siapa Saudara”.  Sehingga paradigma pemilu yang jamak terjadi adalah: “Dari golongan mana calon ini berasal?”, dan berimbas pada kesimpulan bahwa Pemilu adalah milik orang-orang yang bergolongan dan berkelompok yang memiliki kekuatan.

Ah, mungkinkah pembicaraan semacam ini sudah kurang aktual?

Sudut pandang itu kiranya menarik diserupakan dengan ranah kampus, terlebih Pemilihan Umum Raya (Pemira) di berbagai universitas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di balik kandidat-kandidat yang ada untuk jabatan struktural kampus mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif maupun Senat Mahasiswa, kerap ada segolongan orang maupun organisasi yang mengusungnya..

Politik secara sederhana tentu adalah soal memperjuangkan sebuah kepentingan. Saudara, bagaimana misalnya kita bertanya, siapa pihak yang benar-benar diuntungkan, dan kepentingan apa dan siapa yang diperjuangkan? Akankah Pilkada dan Pemira hanya soal orang-orang elit golongan?

Tapi nyatanya hawa politik selalu menarik. Jika Anda tergabung dengan sebuah golongan, lantas menang: maka ada semacam euforia di hati Anda – seperti mendukung sebuah tim sepak bola.

Barangkali, soal-soal semacam ini pun sangat konyol untuk dibahas berulang kali.

Mungkin agak melankolik jika kita kutip sajak Memang Selalu Demikian, Hadi gubahan Taufik Ismail:

Setiap perjuangan/selalu menghadapkan kita/pada kaum yang bimbang menghadapi gelombang/Jangan kau kecewa, Hadi.

Kaum yang bimbang akan gelombang, penulis ingin memaknainya dengan kaum yang tak terikat golongan – mereka jadi peragu. Jika demikian halnya, maka kepentingan demokrasi yang menjadi slogan dan semboyan utama sebuah Pemilihan Umum agak riskan untuk dimaknai dan dipedomani oleh mereka.

Demokrasi sebagai perebutan kekuasaan, meminjam istilah yang pernah disebutkan Goenawan Mohamad, adalah bentuk management of conflict: sebuah manajemen perundingan yang tak menghasilkan kemenangan ataupun kekalahan mutlak pada kenyataannya.

Akhirnya, secara praktis golongan “netral” dalam komunitas  yang merasa tidak terwakili kepentingannya hanya bisa memutuskan: datang memilih untuk orang yang tak dipahami betul adanya, atau tidak memilih karena tak ada hal menarik untuk diperjuangkan dalam satu suara yang menjadi haknya. Meski tak tahu banyak soal politik: tentu penulis ingin mempertanyakan keberadaan orang-orang yang tidak berpihak, tidak berada dalam lingkaran sebuah sekumpulan massa.

Dan lebih-lebih kita pun takut orang tidak berpihak itu mendukung golongan yang kurang tepat, mengusung sesuatu yang tak mudah kita sepakati adanya.

Maka, calon pemimpin orang banyak yang bersaing sebagai kandidat, mungkin perlu tetap meyakinkan orang-orang bahwa mereka berjuang demi kepentingan umum. Suara-suara yang ada dari berbagai pihak, baik kawan, lawan, maupun “golongan abu-abu”, bukan diajak untuk sekedar mengiyakan apa yang diinginkan, namun juga diarahkan untuk membangkitkan kesadaran berpikir dan bekerja bersama.

Anda tahu, kaum yang tidak terikat suatu golongan pun adalah kekuatan tersendiri. Bisa saja nantinya segala rupa kontes Pemilihan Umum di daerah ataupun universitas, akan kehilangan perhatian jika pembelaan kepentingan hanya soal golongan dan kekuasaan – dan umat makin kritis.

Di ujung sana, kita tentu berharap di balik seni politik yang kian dinamis, ada perdamaian dan sebuah keberhasilan yang bisa disepakati bersama.