Saat ini dunia semakin dinamis, era semakin berkembang. Fenomena tersebut ditandai dengan pesatnya arus informasi yang bersumber dari media arus utama dan tidak lagi dapat terbendung. Alvin Toffler menangkap fenomena tersebut dan menyebutnya dengan istilah Tsunami Informasi (Rogers 1986).

Seperti judul artikel di atas, penulis akan mencoba fokus menguraikan media arus utama yang menyangkut persoalan teknis dan subtil ihwal digitalisasi televisi di Indonesia. Televisi pada zaman dulu masih dianggap “barang mahal”, sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat saja yang bisa menikmati fasilitas tersebut. Mayoritas masyarakat Indonesia saat itu masih menganggap radio sebagai primadona, selain harganya jauh lebih murah.

Pertelevisian di Indonesia baru jamak terasa ketika event olahraga 4 tahunan, Asian Games IV di tahun 1962. Saat itu TVRI masih kekurangan tenaga ahli di bidang televisi sehingga menggunakan beberapa SDM dari RRI. Itu sebabnya tayangan TVRI secara kualitas visual masih minim.

Konvergensi Televisi Secara Umum. Banyak pakar teknologi yang berasumsi bahwa kecenderungan masyarakat yang sudah beranjak dari penggunaan radio ke televisi sekaligus menandai era baru: migrasi dari konvensional ke digital. 

Definisi konvergensi adalah aliran konten pada suatu platform media, kerja sama antara industri beberapa media, dan perilaku migrasi khalayak media  (Convergence Culture. 2006). 

Sementara definisi mengenai konvergensi televisi yang menjadi pokok bahasan kali ini adalah migrasi atau peralihan siaran dari analog ke digital. Adapun keunggulan dari konvergensi atau digitalisasi televisi adalah gambar dan suara lebih baik dibanding analog.

Tidak hanya itu, stasiun televisi juga bisa menggunakan beberapa sinyal dalam satu frekuensi atau lebar gelombang yang sama, sehingga memungkinkan untuk melakukan siaran serta menambahkan isi informasi. Yang lebih mutakhir adalah, pemirsa televisi dapat memilih sendiri waktu untuk menonton, tidak lagi harus menunggu jam tayang dari jadwal yang sudah ditentukan.

Di samping itu, televisi digital juga dapat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pihak penyedia layanan televisi dan khalayak atau disebut teleconference. Teknologi teleconference ini juga sekaligus mematahkan tesis Werren Weaver yang menyatakan bahwa televisi bersifat satu arah.    

Sampai saat ini Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga, khususnya kawasan Asean yang sudah memberlakukan sistem digitalisasi penyiaran televisi. Digitalisasi dirasa perlu mengingat dalam aspek perkembangan teknologi terkait penyiaran, Indonesia masih dianggap latah dan “ketinggalan zaman”.

Selain itu, pakar media televisi seperti Engelbertus Wendratama berdalih bahwa digitalisasi media memberikan dampak yang signifikan di antaranya secara sosial, ekonomi dan tekhnik, sehingga penting untuk segera direalisasikan.

Keterlambatan proses digitalisasi televisi di Indonesia disebabkan kinerja pemerintah yang dinilai lamban dan terkesan tumpang-tindih dalam mengambil keputusan. Dalam kasus tersebut, Komisi 1 DPR RI menilai pelaksanaan kebijakan digitalisasi penyiaran harus dihentikan sementara sampai UU yang mengatur tentang kebijakan tersebut benar-benar rampung.

Alhasil, target yang dicanangkan selesai pada tahun 2015 harus molor sampai tahun 2018. Pada aspek teknis, pemerintah sudah menganggarkan 300 M untuk pembagian alat set up box secara cuma-cuma, tentunya dengan tujuan untuk menunjang proses digitalisasi.

Namun distribusi alat tersebut kabarnya, hanya mungkin tersebar di pulau Jawa dan Riau. Alasannya karena keterbatasan anggaran dan daya jangkau alat tersebut. Tentu dalam konteks ini pemerintah tidak mampu bersikap demokratis, karena lagi-lagi kebijakan pusat hanya dapat dirasakan di beberapa titik saja, sementara wilayah lain harus menunggu giliran atau bahkan tidak mendapat bagian.