Aku mengenal kawan karena politik. Aku mengenal musuh karena politik. Politik menemukan aku, kawan sekaligus musuh. Aku bisa hidup karena politik. Aku mati karena politik. Politik menemukan aku, di antara hidup dan mati.

Beberapa hari yang lalu, saya membuka Facebook, saya mendapati informasi terbaru, informasi terkait dengan kampung halaman, yaitu kampung Desa Kala. Ada mahasiswa dan warga yang melakukan demonstrasi di kantor Desa Kala tersebut, yang berada di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Informasi itu saya dapat di beranda Facebook bernama Pena Bertinta Api dan Facebook bernama Cimon Cobar. Isi informasinya, hematnya begini yang saya tangkap: "Mahasiswa dan warga Desa Kala melakukan demonstrasi di kantor Desa Kala terkait dengan isu pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kala, khususnya pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) golongan gender yang belum selesai." Demonstrasi tersebut berakibatkan pada penyegelan kantor Desa Kala.

Begitulah informasi utuhnya yang saya dapatkan. Dari informasi tersebut, saya melihatnya begini, pertama-tama, demonstrasi mahasiswa dan warga Desa Kala di kantor Desa Kala tersebut harus kita apresiasi. 

Karena fungsi kontrolnya mahasiswa jalan, nalar kritisnya mulai tumbuh terhadap isu-isu ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat setempat, terutama isu-isu penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tumpang tindih dan peka terhadap isu-isu sosial serta mampu menyadarkan masyarakat dan memobilisasi masyarakat meskipun itu adalah isu-isu politik.

Kedua, narasi yang berkembang pada demonstrasi mahasiswa dan warga Desa Kala di kantor Desa Kala tersebut, saya melihatnya, sarat makna dan bermotif politik. Kalau kita bicara politik, tentu kita bicara kepentingan. Politik dan kepentingan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain.

Sampailah pada kesimpulan saya, demonstrasi mahasiswa dan warga Desa Kala tersebut di kantor Desa Kala bermuara pada kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

Lalu, bagaimana dengan pergerakan dan demonstrasi mahasiswa tersebut? Apakah pergerakan dan demonstrasi mahasiswa tersebut benar-benar murni atau tidak atau ada motif lain? Saya tidak tahu, hanya merekalah yang tahu.

Berangkat dari asumsi itu, demonstrasi mahasiswa dan warga Desa Kala tersebut didukung dengan fakta bahwa yang melakukan demonstrasi didominasi dan notabene yang salah satunya adalah kontestan pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 4 September 2019, di Desa Kala. 

Selain itu, seharusnya yang digugat adalah panitia penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kala. Bukan kepala Desanya yang digugat.

Tetapi, bukan berarti kemudian kepala Desa diam diri. Kepala Desa Kala, khususnya, bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes) beserta Camat Donggo harus mengambil sikap yang tegas dan jelas, menyelesaikan masalah penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai pihak, terutama kontestan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengenai pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 4 September 2019 lalu, saya "menduga" bahwa pemilihan Badan Permusyawaratan (Desa) di Desa Kala itu sudah "didesain" sebelumnya. Mulai dari panitia penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihimpun, pengaturan sistem yang dibuat, pembagian zonasi pemilihan, sampai pada daftar pemilih yang bisa memilih.

Semuanya sudah "didesain", dikalkulasi dengan matang, dan hasilnya pun sudah pasti. Mana nama-nama yang berpeluang masuk dan mana nama-nama yang harus dijegal masuk jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kala.

Hal itu bisa kita baca melalui kecerdasan intelektual kita, kecerdasan intelektual kita tidak bisa dibohongi. Hal ini bisa kita lihat, dari rangkaian-rangkaian, dari awal sampai akhir pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sudah "didesain". 

Penunjukan panitia penyelenggara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengaturan sistem pemilihan (mekanisme dan prosedural), pembagian zonasi pemilihan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan pembacaan potensi kemenangan, dan daftar pemilih yang bisa memilih dan tidak diperbolehkan untuk memilih. Cukup beralasan bahwa pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 4 September 2019 lalu, "didesain" sebelumnya.

Belum lagi, kultur politik kita,\ cenderung pada politik keluarga, politik uang, polarisasi, sentimen, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena politik seperti itu bisa diabstraksikan dengan kemampuan intelektual kita membaca ke mana muara politik kita.

Terkait dengan demonstrasi mahasiswa dan warga Desa Kala di kantor Desa Kala tersebut. Yang menarik untuk saya soroti adalah ekstensi mahasiswa. Bagaimana narasi yang dibangun oleh mahasiswa? Bagaimana posisi mahasiswa dalam menempatkan diri? Apakah pergerakan dan demonstrasi mahasiswa itu benar-benar murni atau tidak?

saya melihatnya, pergerakan dan demonstrasi mahasiswa itu terlalu politis. Pergerakan dan demonstrasi mahasiswa itu motifnya politik. Karena ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

Selain daripada masalah di atas, ada masalah yang urgen yang menjadi fokus isu kita. Penyelenggaraan dana Desa yang tidak terbuka dan transparan. Konflik internal pemerintah Desa dan pembangunan Desa yang tidak jelas dan tak terarah. 

Pembagian bibit jagung yang tidak merata. Tingginya harga pupuk dan pestisida. Pemotongan dana bantuan ini-itu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Itu lebih penting daripada mengangkat isu-isu politis yang bermuara pada kepentingan sesaat.