Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Kekuasaan cenderung korup atau disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak atau tanpa batas pasti disalahgunakan. Demikian adagium yang dikemukakan oleh seorang ahli sejarah, Lord Acton (1834-1902).

Pertanyaan yang mungkin muncul akhir-akhir ini, mengapa masyarakat terjun ke jalan untuk berdemonstrasi? Seolah mengingatkan kembali pada peristiwa Mei 1998, aksi protes yang diwakili mahasiswa yang menuntut turunnya Soeharto yang telah memerintah selama kurang lebih 32 tahun.

Gelombang Demonstrasi

Beberapa pekan terakhir, tepatnya 23-24 September 2019, di berbagai daerah di Indonesia terjadi aksi demontrasi yang diwakili mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang disahkan oleh pemerintah.

Beberapa tuntutan masyarakat yang diwakili mahasiswa meliputi UU KPK, UU SDA, RUU KUHAP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan yang lainnya.

UU KPK misalnya, masyarakat menilai beberapa poin dalam RUU yang dirumuskan oleh DPR ini sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut, karena disinyalir lembaga produk reformasi itu mengancam resistensi DPR dan pemerintah. Padahal, selama ini kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia patut di apresiasi.

Bagaimana tidak, Indonesia yang masih meniru demokrasi ala Barat tidak dapat menghindari praktik korupsi yang marak terjadi. Biaya politik yang tinggi dalam pemilu juga menjadi alasan memungkinkannya praktik kotor tersebut. Upaya revisi UU yang dilakukan DPR dinilai tergesa-gesa. Pasalnya, seharusnya ini menjadi tugas anggota DPR baru periode 2019-2024 yang membutuhkan waktu dan pertimbangan yang hati-hati.

Hal yang sama terjadi di Irak, ribuan massa turun ke jalan untuk menuntut pemerintah. Salah satu pemicu protes aksi massa ini adalah karena pemecatan seorang pejabat militer Irak, Jenderal Abdul Wahab Al-Saadi oleh Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi dan ditempatkan diposisi belakang meja Kementerian Pertahanan tanpa alasan yang jelas.

Pemecatan ini diduga pemerintah sedang menyingkirkan para pejabat militer yang dinilai bisa menjadi ancaman bagi pasukan paramiliter Irak Hashid Al-Shaabi yang didalamnya ada unsur dukungan Iran.

Berdasarkan laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak mencatat setidaknya 110 orang tewas dan hampir 6000 orang terluka akibat bentrokan itu, termasuk didalamnya pasukan keamanan. Ribuan demonstran turun ke jalan dan menyebar di kota-kota selatan Irak untuk memprotes korupsi, kegagalan pemerintah dalam memenuhi layanan publik, hingga isu pengangguran yang menuntut lapangan pekerjaan.

Persamaan dan Perbedaan

Hal yang menarik untuk dibahas dalam gelombang demokrasi dikedua negara ialah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Pertama, aksi demontrasi sama-sama terjadi di pusat kota, Irak di Baghdad dan Indonesia di Jakarta, dan menyebar di beberapa kota lainnya.

Kedua, isu korupsi menjadi isu utama dalam tuntutan rakyat. Mahasiswa menyesalkan pengesahan RUU KPK yang ditandatangani presiden Jokowi, tuntutan pendemo –setidaknya- presiden menerbitkan Perppu KPK.

Sementara di Irak, pengangguran, tuntutan lapangan pekerjaan, dan kegagalan pemerintah dalam pelayanan publik sebagai dampak dari maraknya korupsi ditubuh pemerintahan menjadi isu utama.

Ketiga, massa pendemo didominasi kaum muda. Di Indonesia diwakili mahasiswa bahkan STM. Begitu juga di Irak, selain mahasiswa, para pemuda yang menjadi korban pengangguran juga ikut turun kejalan.

Adapun yang tak kalah menarik dari perbedaanya. Pertama, demonstrasi di Irak hingga kini terus berlanjut. Selain disebut sebagai “demo berdarah” karena banyak menewaskan korban jiwa, aksi demo ini ditengarai sebagai konflik kepentingan antara AS dan Iran.

Meskipun bersifat spekulatif, demontrasi di Indonesia hanya terjadi saat itu. Kendati demikian, rakyat mempunyai harapan baru terhadap anggota DPR terpilih periode 2019-2024 sehingga kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Kedua, konflik yang terjadi di Indonesia murni konflik internal akibat dari kebijakan kontroversial DPR. Terlebih, kebijakan tersebut disahkan oleh presiden. Sedangkan konflik di Irak disebut-sebut sebagai konflik kepentingan AS-Iran.

Keputusan Perdana Menteri Mahdi baru-baru ini membuat geram AS. Salah satunya, kesepakatan dengan China untuk membangun infrastruktur di Irak dengan imbalan minyak.

Demonstrasi yang terjadi di Indonesia dan Irak merupakan ciri dari negara demokrasi. Demokratis atau tidaknya tergantung apa yang dilakukan kedua belah pihak, massa pendemo dan pemerintah. Jika para pendemo dalam aksinya melakukan aksi-aksi anarkis, perlu ada sosialisasi demokrasi terhadap masyarakat.

Di Indonesia, perlu penanaman kembali serta evaluasi nilai moral Pancasila dalam tataran akademis. Jika pemerintahnya bertindak represif terhadap para pendemo, berarti nilai-nilai demokrasi hanya pada tataran wacana, belum sampai pada praktiknya yang demokratis.

Pembelajaran Demokrasi

David Easton (1957) mengatakan, dalam sistem politik di negara demokrasi, terdapat unsur input, sistem atau proses politik, output. Demonstrasi yang terjadi dikedua negara merupakan bagian dari input atau masukan dari masyarakat, bisa berupa tuntutan ataupun dukungan.

Harapannya, input tersebut dapat mempengaruhi proses politik yang dilakukan oleh DPR -dalam hal ini di Indonesia- dalam merumuskan kebijakan. Sehingga akan menghasilkan kebijakan (output) yang sesuai dengan tuntutan dan dukungan masyarakat tersebut.

Untuk pemerintah, terdapat dua saran agar UU yang dirumuskan tidak menjadi kontroversial, pertama, karena perumusan UU ini untuk kepentingan rakyat, negara jangan tergesa-gesa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.

Kedua, di era digital ini, segala arus informasi yang keluar dan masuk mudah diakses masyarakat. Untuk itu, negara harus terbuka kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang kompeten dibidangnya seperti akademisi. Dengan jajak pendapat misalnya, apakah UU yang sudah ada perlu direvisi atau tidak.

Oleh karena itu, negara perlu teliti bahwa aksi demontrasi yang terjadi di Iran dan Indonesia merupakan tuntutan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan.

Apapun tuntutan yang dilakukan masyarakat, selagi untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu, negara perlu hadir dalam mengakomodasi tuntutan itu. Selagi tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat dan negara tidak keluar rambu-rambu demokrasi.