Cinta produk Indonesia, benci produk asing, bisakah?

Baru-baru ini, presiden kita, Pak Jokowi, mengulang lagi himbauan untuk cinta produk Indonesia. Itu ajakan yang tentunya sudah menjadi slogan sejak lama di negeri ini. Para pemimpin kita silih berganti menggemakannya dan melupakannya dan mendaurulangnya lagi. Sampai saat ini pun pembuktian nyata di tengah masyarakat selalu bisa dipertanyakan, kalau tidak dikatakan semakin merosot.

Kali ini, selain ajakan cinta, Pak Jokowi juga menggemakan ajakan benci produk asing. Ada nuansa motivasi xenophobia di sini, ketika cinta dan benci diramu menjadi satu. Sebagai bangsa, semangatnya sang presiden tentu tak boleh dimaknakan negatif. Jauh dari itu.

Slogannya menjadi lengkap. Untuk ringkasnya, sebutlah "Cipicipa", sebagai akronim dari '[ci]nta [p]roduk [I]ndonesia, ben[ci] [p]roduk [a]sing'.

Hanya saja, terlepas dari kritik berbagai kalangan terhadap himbauan Pak Jokowi ini, Cipicipa memang bukanlah mantra yang mudah diwujudkan dengan tongkat ajaib. Ia bisa terdengar sering, tetapi wujudnya masih mitos.

Kenapa?

Tak lain karena mendatangkan rasa cinta, bahkan untuk benci saja pun, membutuhkan lebih dari sekedar semangat berslogan. Kaos dan pamflet bisa dicetak sebanyak-banyaknya. Tetapi rasa, selalu menuntut lebih. Sedangkan cinta selalu berusaha memilih yang terbaik.

Orang bisa berkata, bagaimana bisa cinta kalau produk yang hendak dicintai itu tak jelas bentuknya atau rendah mutunya? Bagaimana pula bisa benci, ketika produk yang harus dibenci tak punya alternatif? Belum lagi kalau produk yang tersedia mengandung kedua unsur Cipicipa sekaligus, dalam arti produknya dicintai tetapi terbuat dari bahan yang harus dibenci.

Batik, barangkali, merupakan produk yang terbukti dicintai seluruh orang Indonesia. Tetapi, menggemakan cinta tentu tak cukup hanya pada batik saja. Cinta menuntut yang maksimal, bukan minimal, dalam arti sebanyak-banyaknya produk nasional, baru ia memiliki energi yang menghidupi ekonomi anak negeri.

Cinta tak cukup setengah-setengah.

Cinta orang Indonesia kepada beras sifatnya mutlak. Tetapi, beras yang kita makan lebih banyak didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Tidak lagi dari hasil panen para petani sendiri. Swasembada beras yang dulu sempat ada, sudah tak jelas rimbanya.

Rata-rata kita di Indonesia menggemari tahu dan tempe. Tetapi, sekarang kedelainya didatangkan dari AS dan Brazil, yang konon lebih baik kualitasnya.

Kita makan daging, daging datang dari luar. Kita butuh gula, gula datang dari mana. Bawang putih pun termasuk. Untunglah jahe yang jadi bahan utama jamu itu sekarang sudah kita ekspor, walaupun jahe gajah masih dari China atau Thailand.

Pasti sangat panjang daftar yang bisa disusun untuk menunjukkan betapa runyamnya urusan Cipicipa ini. Dalam urusan komoditi dasar untuk konsumsi saja kita sudah gelagapan. Apalagi kalau menyoal  produk-produk teknologi, baik yg rendah dan menengah, janganlah dulu sebut yg tinggi. Semangat value added economy kita saja masih lemah sekali.

Indonesia saat ini hanyalah sebuah bukti dari kebenaran teori lama, yakni teori dependensi (dependence theory), yang menonjolkan ketergantungan pada produk-produk luar. Padahal, semakin kita tergantung, maka semakin lemah pula kekuatan kita untuk berdikari.

Jadi, faktor terparah yang pertama-tama melemahkan cinta kita sudah tentu kuatnya budaya 'apa-apa impor' yg digelorakan para pelaku ekonomi besar yang ingin untung cepat. Apakah agar impor gemilang, produksi dalam negeri harus terbiar lemah?

Faktor simultan yg kedua, kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung perkuatan produksi dan industri dalam negeri. Kalaupun di sana-sini ada sekian kebijakan relevan, biasanya lembek dalam hal komitmen 'follow through'-nya, sehingga tersendat di tengah jalan.

Dimaklumi bahwa kebijakan pemberdayaan produksi dalam negeri sudah pasti menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan, selain membutuhkan waktu yang lama dan perlunya anggaran yg tidak kecil. Hal-hal teknis di lapangan yang terkait dengan itu pun sudah tentu rumit dan sangat banyak, termasuk peluang penyalahgunaan (abuse), sehingga sering meletihkan. Akibatnya, alih-alih memperkuat, akhirnya lebih dipilih solusi impor yang mudah dan cepat. Indonesia yang kasat mata dalam karakter 'rent-seeking economy'-nya jelas lebih menggemburkan iklim pemburu rente yg menggerogoti kekuatan pelaku ekonomi rakyat yang menjadi pijakan produksi dalam negeri.

Tantangan berat lainnya berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas yang mengatur soal tarif, ditambah lagi dengan trend bisnis on-line lintas negara yang semakin kuat. Ketika barang murah dari luar negeri dihadapkan dengan produk dalam negeri yang lebih mahal, maka kesulitan Cipicipa akan tambah terasa. Banjirnya produk China bukan hanya masalah di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Apatah lagi kalau produk alternatif dalam negeri tidak tersedia atau lebih rendah mutunya.

Kendati demikian, dengan segala kesulitan bahkan absurditasnya, saya mendukung semangat Cipicipa yang disuarakan Pak Jokowi dan tak menilainya sebagai sesuatu yang salah. Patut diduga bahwa yang menolak Cipicipa hanyalah elemen yang dirugikan, misalnya para importir, yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Daripada ramai jadi pengkritik, sepatutnya semua pihak di tanah air merangkul semangat Cipicipa ini; menjadi penyuaranya, bukan jadi tukang gali untuk menguburnya. Semua perlu sama-sama membantu mencari cara, baik rakyat dan terlebih-lebih lagi para elit politik dan ekonomi, untuk mewujudkannya. Mana mungkin Indonesia bisa maju kalau apa-apa lemah, termasuk semangat dan cinta rakyatnya.