Setelah beberapa waktu lalu menulis tentang Industri MIGAS di Indonesia, sekarang berlanjut dengan potret sumber daya batu bara di nusantara. Pengalaman liputan mengenai laporan terkait tata kelola pertambangan dan sumber daya alam di Indonesia menginsipirasi untuk berbagi sedikit informasi mengenai dunia pertambangan.

Kenyataannya, ternyata Indonesia merupakan produsen batu bara dengan urutan peringkat kelima di dunia. Posisi teratas dikuasai oleh Cina, Amerika Serikat, India, dan Australia.

Hingga sebelum tahun 2015, Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Rata-rata produksi di tahun 2012-2015 saja mencapai lebih dari 400 juta ton per tahun. 

Jika dikupas lebih mendalam terkait sejarahnya, ternyata produksi batu bara nusantara dimulai pada periode booming pertama di tahun 1989-1999, yaitu kenaikan produksi mencapai 30% per tahunnya. Sejarah mencatat juga , tahun 2009 hingga 2013/2014, booming kedua terjadi karena desentralisasi kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diungkap oleh Publish What You pay (PWYP) Indonesia bahwa industri batu bara adalah salah satu industri yang terbukti menjadi penopang perekonomian nasional. Namun sebagai komoditas yang memanfaatkan banyak lahan atau dikenal dengan land use, keberadaannya belum memberikan manfaat atau kontribusi yang optimal kepada kesejahteraan masyarakat atau rakyat.

PWYP Indonesia adalah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas terkait tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya.

Ada dugaan terjadinya celah-celah kebijakan yang memiliki dampak pada kebocoran penerimaan negara, yaitu sepanjang rantai nilai batu bara. Sebagai contoh adalah sektor hulu, yaitu aspek perizinan. Celah-celah kebijakan dimanfaatkan sehingga membuat penerbitan izin batu bara tidak terkendali. Tercatat kondisi ini terjadi dalam rentang waktu dari 1999 hingga 2012.

Tercatat pemberian izin yang tidak terkendali berimbas terhadap lahirnya berbagai permasalahan tata kelola pertambangan batu bara dirantai proses bisnis lainnya. Contohnya ketika itu terbitnya ribuan izin pertambangan (mineral dan batu bara) tanpa melalui proses uji tuntas atas kewajiban dan kepatuhan yang memadai sehingga menimbulkan permasalahan seperti tumpang tindih izin.

Berlanjut terhadap lemahnya pengawasan, yaitu minimnya jumlah bahkan lemahnya fungsi inspektur tambang ketika itu dan tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di sektor mineral dan batu bara (Minerba). Berlanjut juga pada pengawasan produksi dan penjualan serta pengawasan aliran penerimaan negara yang tidak ketat, sehingga menimbulkan indikasi adanya ekspor illegal, produksi yang tidak sejalan dengan rencana kerja (RKAB).

Dalam buku “Laporan Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Suprvisi KPK” edisi I 2017 lalu menyebutkan hasil kajian KPK tahun 2011 mengungkap berbagai permasalahan di pertambangan batu bara mendorong KPK melakukan koordinasi dan Supervisi (Korsup), khususnya di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kenyataannya, terdapat berbagai temuan sehingga beberapa rekomendasi dikeluarkan, yaitu di antaranya, pentingnya perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, perbaikan ketatalaksanaan perizinan, adanya database minerba, penetapan batas wilayah pertambangan, membenahi izin usaha pertambangan melalui proses Clean and Clear atau dikenal dengan CNC, hingga adanya pelatihan inspektur tambang untuk mendukung dan menguatkan berbagai pengawasan nantinya.

Kerangka kebijakan energi nasional menyatakan, komoditas batu bara menjadi perhatian spesial melalui Peraturan Presiden no 22/2017 terkait Rencana Umum Nasional (RUEN). Ada poin-poin yang kaitannya dengan sektor batu bara, yaitu mengendali produksi batu bara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019, lalu mengurangi ekspor batu bara dengan cara bertahap dan menargetkan menghentikan ekspor batu bara paling telat tahun 2046 yang bertujuan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Berlanjut untuk menyeimbangkan pasokan energi primer sebesar minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050 degan menggunakan teknologi bersih, serta moratorium pemberian izin Usaha Pertambangan (IUO) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.

Duh, lumayan rumit sepertinya membahas terkait industri batu bara ini. Meski sulit mungkin, sedikit demi sedikit, kita harus aktif mencari informasi dan pengetahuan sebagai bentuk pengawasan dan kepedulian agar keberadaan idealnya memberi dampak kesejahteraan kepada rakyat.

Terdapat beberapa rekomendasi yang sebaiknya dilakukan untuk perbaikan, di antaranya terus-menerus untuk serius untuk penertiban bagi konsesi batu bara yang masih bermasalah, termasuk dalam hal administratif, kewilayahan, dan berbagai permasalahan lainnya. Mengutamakan dalam hal pengembangan sistem database perizinan pertambangan yang sinkron dan senantiasa terintegrasi baik antara pusat dan daerah.

Penyelesaian platform satu peta di Kementerian ESDM yang berfungsi agar dilakukannya sinkronisasi data peta koordinat konsesi izin yang telah ada, lalu segera mendorong pengembangan analisis kepemilikan sesungguhnya atau dikenal dengan beneficial ownership dari pelaku usaha batu bara, dan melakukan pengembangan sanksi seperti sistem black list terhadap perusahaan yang tidak patuh dan terindikasi melakukan pelanggaran.

Ya, apa pun itu, kerugian negara harus diminimalisasi, serta tujuan tulisan ini, selain memberi sedikit informasi mengenai industri batu bara dalam hal perkembangannya, namun sebagai wujud untuk terciptanya pengawasan dan perbaikan tata kelola yang lebih baik di sektor pertambangan nantinya.

Salam semangat perubahan.