Nampaknya sudah menjadi tabiat manusia dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, selalu mengidentifikasi diri sebagai sesuatu. Dengan menyematkan identitas tersebut ia menginginkan pengakuan. Namun lama-kelamaan, diri yang tercerahkan akan sadar bahwa segala identitas yang ia sematkan sendiri pada dirinya nisbi belaka.

Kita melakukan aktivitas, entah itu bersepeda mahal keliling kota ataupun hadir dan tampil di acara akademik atau keagamaan, kadang disertai hasrat ingin diakui sebagai bagian masyarakat tertentu. Pilihan pakaian yang kita kenakan bila keluar rumah, juga menentukan identitas apa yang ingin kita tampilkan. Kita juga memilih untuk bergaul dengan orang atau kelompok tertentu, demi pengakuan.

Kita acapkali mengidentifikasi diri dan menganggap identitas yang kita pertontonkan adalah sesuatu yang asli, sesuatu yang sejati. Apakah perilaku semacam itu negatif secara etis? Tentu tidak. Justru itu perilaku yang lumrah dan boleh dibilang alamiah. Bukankah Tuhan mengajari Adam identitas benda-benda? Bukankah berkat pengetahuan itu manusia mampu memberi identitas pada dirinya?

Namun hasrat akan pengakuan tampak begitu mengemuka di masa sekarang ini. Keseharian kita di masa sekarang ini dipengaruhi oleh apa yang para pengamat sebut dengan politik identitas. Istilah “politik identitas” sebenarnya mengacu pada gerakan kelompok-kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara (M. Syafii Maarif, 2010: 4).

Di Indonesia, politik identitas mencuat seketika setelah Orde Baru runtuh. Ketika tiada lagi identitas dominan, kelompok-kelompok yang dulunya direpresi dan dibungkam muncul ke permukaan sembari menawarkan diri untuk mendapatkan pengakuan: pengakuan akan keaslian, kemurnian dan kesejatian.

Politik identitas yang awalnya bermain di tingkat dan ruang elit masyarakat kemudian mempengaruhi kehidupan di tingkat individu. Ia juga terjadi pada diri individu dalam pergaulan dengan individu yang lain. Politik identitas kini telah menjadi budaya keseharian.

Hadirnya media sosial semakin mengintensifkan budaya politik identitas. Ia menyediakan ruang dan kesempatan bagi setiap pribadi untuk menonjolkan diri dan kemudian menjadi narsis. Karena itu, setiap apa yang kita posting di sana sedikit-banyaknya dipengaruhi oleh hasrat akan pengakuan.

Sekali lagi, tabiat identifikasi diri dan hasrat akan pengakuan adalah perilaku alamiah. Akan tetapi, hasrat mencari kesejatian juga alamiah, sehingga ia yang mengambil jalan filsafat akan mempertanyakan: apakah identitas yang ia kenakan sejati adanya? Apakah ke-aku-annya itu hakiki?

Pencarian identitas diri sejati dimulai dari pertanyaan paling sederhana: siapa aku? Menjawab pertanyaan tersebut, umumnya orang misalnya akan berkata: “Aku Ahmad”. Jawaban itu hanya menyebutkan nama, bukan “siapa aku? Sebenarnya. Atau orang berkata: “aku seorang pegawai”. Jawaban itu hanya menyebutkan profesinya, juga bukan jawaban “siapa aku?” sebenarnya.

Orang juga boleh saja menjawab: “aku seorang sarjana”. Itu juga jawaban tentang status akademiknya, bukan “siapa aku?” sebenarnya. Ada juga jawaban: “aku orang Indonesia”. Sayangnya itu hanya menyatakan kependudukannya. Bagaimana jika ia lahir di Afrika?

Orang bahkan bisa memberi jawaban yang lebih mendasar, seperti: “aku manusia”. Tapi bagaimana jika ia tercipta sebagai hewan, bukan manusia? Atau lebih lagi: “aku makhluk ciptaan Tuhan”. Apa jadinya jika Tuhan tidak menciptakan dirinya?

Nama, profesi, status-status, gelar-gelar, asal daerah, jenis ciptaan dan lain sebagainya, adalah identitas-identitas yang biasanya kita sematkan pada diri agar dikenal orang lain. Namun semua itu pada akhirnya tidaklah hakiki.

Seorang yang bernama Ahmad bukanlah Ahmad jika orangtuanya tidak memberi nama itu. Seorang pegawai bukanlah pegawai sebelum ia berprofesi sebagai pegawai. Seorang sarjana bukanlah sarjana sebelum ia lulus kuliah. Identitas-identitas itu, dengan demikian, tidaklah azali.

Begitu pula pegawai tidak lagi disebut pegawai ketika ia pensiun. Seorang sarjana tidak dapat mengklaim gelarnya ketika lembaran ijazahnya hilang atau terbakar. Identitas, karena itu, tidaklah abadi.

Seseorang juga tidak bisa disebut orang Indonesia jika ia lahir di belahan dunia lain. Manusia bukanlah sebutan bagi makhluk yang Tuhan ciptakan sebagai hewan. Maka dari itu, kesejatian memang bukanlah sifat bagi identitas-identitas yang kita buat sendiri. Maka apa gunanya berbangga-bangga diri dengan sesuatu yang tidak sejati?

Pertanyaan “siapa aku?” merupakan salah satu pertanyaan terbesar dalam rentang sejarah filsafat. Sejak masa Yunani kuno para filsuf berupaya menjelaskan keberadaan manusia. Namun ketika tiba masa pencerahan dan zaman modern, pertanyaan tersebut sepertinya tidak terlalu penting. Itu karena filsafat modern mengklaim bahwa manusia di atas segalanya dan tiada eksistensi lagi di atasnya.

Prinsip humanisme yang terbilang radikal itu justru membuat manusia galau, terutama ketika ia berhadapan dengan kenyataan bahwa dirinya juga terbatas. Manusia modern mampu mencipta, tapi tak sanggup menyandang kerusakan fisik dan jiwa akibat ciptaannya sendiri. Kegalauan antara kemampuan dan keterbatasan diri itu lalu mendorongnya untuk mempertanyakan kembali keberadaan dirinya. Maka pada era posmodern pertanyaan “siapa aku?” kembali mengemuka.

Hanya saja spirit humanisme tak hilang begitu saja seiring runtuhnya modernisme. Pada dasarnya posmodernisme membongkar kebebasan tunggal dan menggantikan posisinya dengan tidak terbatasnya kemungkinan makna.

Hal ini juga berdampak pada persoalan identitas, sehingga tidak ada satupun pihak yang memiliki otoritas menentukan identitas tertentu sebagai asli atau murni. Karena otoritas telah runtuh, semua pihak berhak dan memiliki kesempatan tampil dan menunjukkan identitas dan eksistensinya.

Namun relativisme itu bukanlah tanpa masalah. Karena setara, setiap identitas yang tampil sama-sama memperebutkan otoritas dan masing-masing mengklaim eksistensinya sebagai asli, sebagai yang benar. Dalam kondisi demikian, masalah manusia di era posmodernisme bukanlah tiadanya kebenaran, melainkan terlalu banyak kebenaran. Walhasil, kini kita memasuki era post-truth yang dituduh sebagian kalangan sebagai dosa posmodernisme.

Pencarian identitas sejati kiranya tidak serumit itu bila kita merujuk kepada filsafat Islam. Sejak awal filsafat Islam tak pernah lepas dari bahasan mengenai wujud (eksistensi). Toshihiko Izutsu dalam bukunya Creation and the Timeless Order of Things (1994: 3) bahkan menyatakan kata kunci tradisi filsafat dalam Islam adalah wujud.

Sebagai orang-orang yang religius, para filsuf Muslim menyimpulkan bahwa identitas manusia berkait dengan keberadaan Tuhan. Namun hubungan keduanya bukanlah sekedar antara hamba dan tuan sebagaimana doktrin umum Islam. Eksistensi manusia merupakan limpahan dari eksistensi Allah melalui suatu medium yang disebut cahaya (nur), ruh atau cinta, yang berasal dari zat-Nya.

Pengumpamaan identitas manusia sebagai pancaran (iluminasi) cahaya Allah mengandung implikasi makna yang sangat agung. Prinsip itu menyapu bersih seluruh identitas duniawi dan menegaskan identitas sejati, yakni bahwa identitasnya adalah identitas ilahi, eksistensinya eksistensi ilahi. Tiada wujud selain Allah, Sang Wujud itu sendiri.

Dengan ini, tradisi filsafat dalam Islam – yang melibatkan rasa (dzauq) dalam aktivitas rasional – telah menemukan suatu prinsip kesejatian. Prinsip itu seakan menyatakan jikapun kita bukan siapa-siapa atau tidak tercipta sekalipun, toh kita tetap eksis sebagai cahaya-Nya.[]