Mengatasi masalah pengangguran menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, utamanya untuk mengelola lonjakan pendudukan usia produktif, atau yang biasa disebut bonus demografi.

Tetapi seberapa jauh intervensi pemerintah mampu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan? Langkah tersebut tentu harus dibarengi dengan pemahaman komprehensif tentang dinamika ketenagakerjaan.

Lebih Jeli Memahami Pengangguran

BPS mencatat angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terus meningkat dari 65,76 pada Agustus 2014 menjadi 67,49 di Agustus 2019, terutama di kalangan penduduk perempuan yang partisipasinya meningkat hingga 3%. 

Dengan berbasiskan data dari sakernas Agustus, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 6,18% pada 2010 menjadi 5,28% di 2019 atau turun 501 ribu orang dari 7,56 juta orang menjadi 7,05 juta orang. Sebaliknya, penambahan penduduk bekerja mencapai 11,69 Juta orang atau meningkat dari 114,82 juta orang ke 126,51 juta orang.

Angka-angka statistik ini sering kali dianggap sebagai pencapaian pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun, klaim ini perlu dipahami dengan lebih jeli, di mana angka penduduk bekerja dan pengangguran dihasilkan dari acuan survei Sakernas yang memiliki banyak limitasi.

Pertama, blok sampel untuk sakernas triwulan I (Februari), II (Mei) dan IV (November) sebanyak 50 ribu keluarga dan 200 ribu keluarga pada kuartal III (Agustus). Jika setiap keluarga berjumlah 5 orang dan penduduk usia kerjanya 2-3 orang, maka sampelnya sebesar 100-600ribu saja untuk memproyeksi 197 juta penduduk usia kerja. 

Hal ini cukup baik untuk menjadi acuan penggambaran secara umum kondisi ketenagakerjaan. Tetapi akan sangat berbahaya jika dijadikan sebagai patokan kebijakan penangangan tenaga kerja, mengingat sampel tersebut lebih presisi untuk dibaca dalam lingkup provinsi (Triwulan I,II dan IV) dan Kab/Kota (triwulan III). 

Padahal pendekatan ketenagakerjaan tentu membutuhkan intervensi yang lebih detail hingga kecamatan, desa dan kelurahan, mengingat potensi ekonomi yang bervariasi.

Kedua, Sakernas hanya menjangkau 6 hari sebelum survei dilakukan dan kriteria untuk masuk pengangguran terbuka sangat sulit sehingga angkanya relatif kecil. Misalnya saja seorang yang hanya bekerja 1 jam dan tidak dibayar sekalipun akan masuk penduduk bekerja dalam kategori pekerja keluarga/tak dibayar. 

Pekerja keluarga/tak dibayar jumlahnya 14,69 Juta orang. Sedangkan pekerja tidak penuh yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu 36,54 Juta orang, di mana 8,13 juta orang di antaranya adalah setengah menganggur atau mereka yang masih menginginkan pekerjaan lain yang lebih baik.

Dengan begitu, konsep pengangguran secara statistik berbeda jauh dengan konsep pengangguran yang dipahami secara awam di masyarakat sehingga bisa jadi jumlahnya jauh lebih besar dari proyeksi statistik tersebut. 

Maka, dalam rangka mengarusutamakan agenda “ketenagakerjaan”, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan pengangguran, akan lebih bijak jika pemerintah mulai memperlakukan data ketenagakerjaan sebagaimana data kemiskinan, yang dilakukan dinamisasi dengan updating by name by address di TNP2K. 

Hal ini dikarenakan kebutuhan riil untuk memadukan sektor ketenagakerjaan dengan potensi ekonomi, khususnya investasi dan pengembangan dunia usaha agar mampu secara optimal dipertemukan dengan kebutuhan tenaga kerja yang potensial.

Produktivitas vs Upah

Hal lain yang perlu dipahami secara hati-hati adalah soal produktivitas dan upah. Keduanya sering disandingkan sebagai takaran untuk melihat keterpaduan antara hak dan kewajiban dalam hubungan industrial.

Produktivitas sendiri berdasarkan rumusnya, dihasilkan dari perhitungan total nilai out put dibagi jumlah pekerja dibayar. Keduanya dihitung dalam agregat sektoral maupun secara keseluruhan. 

Produktivitas Indonesia termasuk yang relatif kecil, ILO mengestimasi pada 2018 hanya mencapai 9.174 USD per pekerja, jauh dibawah Malaysia dan Cina yang masing-masing mencapai 25.223 USD dan 14.124 USD. Thailand juga sedikit lebih tinggi 11.333 USD. Indonesia masih jauh di atas Vietnam 2.256 USD. 

Meski demikian, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir (2014-2018), Indonesia mencapai 3,46% melampaui Thailand dan Malaysia yang masing-masing hanya 2,94% dan 3,15%. Sedangkan Cina dan Vietnam tumbuh cukup agresif 6.82% dan 5,48%.

Nilai out put ini tidak dihasilkan oleh faktor tenaga kerja saja, melainkan justru dihasilkan oleh komposisi input yang terdiri dari; bahan baku, biaya energi, sewa gedung, mesin, alat-alat, dan jasa non-produksi.  

Hal ini menjadikan tidak fair jika produktivitas pekerja antarwilayah diperbandingkan tanpa melihat perbandingan Nilai Tambah (NTb) atau ratio out put per in put. NTB sendiri tentu berbeda-beda, bergantung dengan postur dan komposisi perekonomian masing-masing.

BPS merilis rata-rata upah tenaga kerja Agustus 2019 mencapai 2,91 juta per bulan atau kurang lebih 208 USD dengan upah tertinggi di sektor pertambangan sebesar 4,77 juta dan terendah di sektor jasa lainnya sebesar 1,77 juta. 

Nilai ini relatif rendah dibanding dengan rata-rata upah pekerja di beberapa negara industri di kawasan, pada 2018 ILO mencatat upah bulanan di Malaysia 765 USD, Vietnam 256 USD, Thailand 463 USD, dan Cina 993 USD.

Fakta di atas menunjukkan bahwa perbaikan produktivitas bukan masalah ketenagakerjaan semata, melainkan harus dilakukan secara komprehensif sebagai upaya untuk memperbaiki struktur perekonomian secara keseluruhan.

Utamanya mendorong pergeseran struktur modal di mana dari 32,29% dari PDB, 24,04%-nya merupakan aset bangunan, hanya 3,36% berupa mesin dan 0,78 yang berupa produk kekayaan intelektual. Hal ini juga yang menyebabkan ICOR Indonesia bertahan di 6,3 atau yang paling tinggi di ASEAN.

Menempatkan Pekerja dalam Perekonomian

Dalam kacamata makro ekonomi, pekerja bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga salah satu faktor penting dalam memperkuat permintaan. Hal ini menjadikan perlu adanya keseimbangan di mana upah pekerja harus dibebankan secara proporsional kepada dunia usaha agar tetap dapat tumbuh, tetapi di satu sisi tetap memberikan insentif bagi tumbuhnya daya beli masyarakat.

Perhatian soal ketenagakerjaan juga perlu diberikan secara proporsional, di mana komposisi tenaga kerja kita mayoritas berada di sektor informal, sebesar 55,72% atau 70,49 juta orang dengan sektor lapangan kerja terbesar di sektor tersier (jasa) 62,22 juta, disusul sektor primer (pertanian dan pertambangan) 36 juta, sedangkan sektor sekunder (industri dan kontruksi) hanya menyerap tenaga kerja sebesar 28,29 juta.

Dengan melihat situasi ini, maka kementerian tenaga kerja harus dirombak total untuk memberikan skema perlindungan dan pemberdayaan pekerja secara proporsional. Saat ini struktur kementerian ketenagakerjaan terdiri dari 4 direktorat, tetapi belum secara spesifik memberikan perhatian pada sektor informal dan cenderung bias manufaktur. 

Hal ini wajar, mengingat kementerian ketenagakerjaan sejatinya merupakan peninggalan dari Departemen Perburuhan, sebagaimana UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebelumnya berasal dari serangkaian regulasi perburuhan.

Penataan kelembagaan menjadi penting untuk memberikan kesempatan bagi kementerian ketenagakerjaan untuk dapat bekerja secara efektif dan berhubungan dengan stakeholders terkait. 

Dalam konteks pemberdayaan sektor informal, maka prioritas yang bisa dilakukan adalah mengordinasikan kementerian teknis, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Sosial, Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan". 

Hal ini untuk bisa memberikan perhatian dengan kebijakan-kebijakan afirmatif berbasiskan kelompok-kelompok pekerja yang spesifik. Sedangkan untuk pekerja formal, terutama yang terbanyak di sektor jasa dan manufaktur, maka perlu kerja sama dengan kementerian teknis untuk membangun kelembagaan hubungan industrial yang lebih adaptif dan produktif.

Kebijakan-kebijakan soal ketenagakerjaan perlu disinergikan dengan insentif yang memadai terkait dengan pelaku usaha. Kenaikan upah yang tinggi di kawasan industri akan menjadikan banyak pekerja masuk jangkauan Pendapatan Kena Pajak (PKP), sehingga perlu ada insentif pajak badan bagi perusahaan agar bebannya teralihkan dari pengenaan pajak secara langsung pada perusahaan bergeser ke pajak pekerja. 

Sebagai acuan, World Bank menunjukkan bahwa struktur pajak di Indonesia 30,1% di mana pajak badan mencapai 18,5% sedangkan pajak pekerja 11,6%. Bandingkan dengan Cina misalnya yang mengenakan pajak hingga 64,9% tetapi badan hanya dikenakan 19,5% dan pekerja 45.4% atau Vietnam yang menetapkan pajak 37,8%, hanya 13,3% untuk pajak badan dan 24,5% pajak pekerja.

Transformasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam penataan sektor ketenagakerjaan dan juga fiskal. Hal ini nantinya memudahkan pemerintah dalam mendorong skema insentif dan disinsentif bagi sektor-sektor tertentu dengan relaksasi perpajakan yang langsung dinikmati pekerja. 

Dengan begitu, daya beli pekerja bisa dipertahankan dengan upah yang layak. Di lain sisi, beban dunia usaha juga mampu ditekan sedemikian rupa. Ditambah lagi, dengan peran serikat pekerja yang efektif dalam konteks pemberdayaan pekerja lewat koperasi akan menambah daya beli melalui skema non-upah.

Hal lain yang perlu dikerjakan pemerintah adalah dengan memperbaiki struktur dunia usaha, khususnya industri dengan melakukan clustering sehingga memudahkan skema insentif, kebijakan upah dan juga penyiapan infrastruktur pendukungnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan non-cost production, terutama faktor logistik yang relatif tinggi.

Usulan Presiden untuk memanfaatkan omnibus law, dengan mengusulkan UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM diharapkan searah dengan pemahaman komprehensif soal ketenagakerjaan sehingga mampu menambal kegamangan pemerintah dalam mengelola sektor ketenagakerjaan.