Peneliti
3 minggu lalu · 883 view · 6 min baca · Politik 83707_74978.jpg
Antaranews

Menunggu Telepon dari Presiden

Suatu hari di bulan Oktober 2009, satu dekade yang lalu, suasana kediamannya di Puri Cikeas Indah Bogor ramai dipenuhi para wartawan yang akan meliput peristiwa penting terkait pemanggilan calon menteri yang akan duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)II.

Hari itu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Presiden RI terpilih untuk periode kedua (2009 - 2014), memang berencana memanggil beberapa orang yang akan ditunjuk menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri di paruh kedua pemerintahannya.

Beberapa orang bergantian datang dan pergi, keluar masuk kediaman SBY untuk memenuhi panggilannya. Kedatangan mereka itu tentu saja tidak serta-merta, tapi dihubungi lebih dulu lewat telepon.

Mereka hampir dipastikan menjadi menteri, kecuali ada satu dan lain hal di luar dugaan yang menyebabkannya urung diangkat menjadi menteri. Dan itulah yang terjadi pada seorang Nila Djuwita F. Moeloek yang urung sebagai Menteri Kesehatan, setelah melalui proses fit and proper test dan memenuhi panggilan SBY.

Nila Djuwita F. Moeloek (di era Presiden Jokowi akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan) tentu shock, bahkan konon sempat menitikkan air mata, menerima pembatalannya (lewat telepon) sebagai Menteri Kesehatan.

Itu sekilas cerita dulu di zaman mantan Presiden SBY, satu dekade yang lalu. Sebenarnya cerita rangkaian seremoni atau prosesi saat-saat menunggu telepon dan pemanggilan untuk semacam proses fit and proper test dan wawancara calon menteri oleh seorang presiden terpilih sebelum pelantikannya secara resmi terjadi bukan zaman SBY saja.

Tetapi dari zaman orde baru, di era Soeharto, Bj. Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai Jokowi sekarang pun, misalnya, proses semacam itu tentu dilalui.

Itu hal wajar dan biasa dilakukan oleh presiden terpilih untuk memastikan kesediaan, komitmen, dan semacam fit and proper test calon-calon menteri, pembantu presiden.


Daftar Menunggu 

Proses itu sebenarnya panjang. Membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tahapan atau daftar menunggu (waiting list) berhari-hari untuk sampai pada ditelepon (dihubungi) dan dipanggil menghadap presiden.

Mungkin diawali lobi, mendengarkan saran dan masukan, diadakan rapat-rapat, pertemuan dan komunikasi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk itu.

Setelah resmi Jokowi - KH. Ma'ruf Amin ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 -2024, proses awal atau, katakan, permainan pendahuluan (foreplay) itu pun jelas dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya, bisa ketua-ketua partai koalisi yang mendukungnya selama ini, Tim Kemenangan Nasional (TKN), tokoh-tokoh ormas, dan seterusnya sebagai proses seleksi.

Pada poin ini yang menarik, atau bisa jadi menebarkan. Inilah proses menunggu itu sesungguhnya. Menunggu, secara psikologis, tentu akan melahirkan berbagai perasaan, kesal, menjenuhkan, deg-degan, menebarkan, menegangkan, penasaran, melelahkan, dan seterusnya.

Di saat-saat menunggu itulah akan muncul rumor, isu, prediksi, atau bahkan hoaks nama-nama sosok calon menteri itu.

Muncullah berita viral di media-media sosial tentang siapa-siapa saja yang kira-kira akan diangkat menjadi menteri, atau nama-nama calon menteri di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) II.

Menariknya, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa ia akan mengikutsertakan dan mengangkat pembantu-pembantunya (menteri-menterinya) dari orang-orang muda atau kaum milenial.

Akhirmya, muncul naman-nama di media sosial, seperti, Erick Thohir, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, Prananda Surya Paloh, Nadiem Makarim, Achmad Zaky, Yeni Wahid, Grace Natalie, Angela Herliana Tanoesoedibjo, Tsamara Amany Alatas, dan lainnya.

Walaupun begitu, tentu saja ini bukan berarti Presiden Jokowi mengesampingkan menteri-menterinya yang sekarang. Karena alasan-alasan tertentu, misalnya, faktor kapabilitas, kompetensi, dan keberhasilan kinerjanya selama 5 tahun ini mendampinginya. 

Contohnya, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Basuki Hadimuljonoi (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR), atau yang lainnya bisa jadi tetap dipertahankan.

Menakar Sosok Menteri Agama

Nah, sama halnya dengan yang muncul di media-media sosial itu, tidak ada salahnya, sekarang saatnya saya menakar dan menerka kira-kira siapa saja atau sosok yang akan mendapat telepon dari presiden Jokowi untuk diangkat menjadi menteri di pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan.


Tetapi, mohon maaf, saya hanya fokus menakar dan menerka sosok, menurut saya sendiri, yang pantas dan layak memimpin di salah satu kementerian yang juga terbilang seksi, strategis, dan melulu jadi pusat perhatian masyarakat, yaitu Kementerian Agama.

Saya mulai dari Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Ia memulai kiprahnya di dunia kampus, guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan rektor Institut Perguruan Tingggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.

Sejak awal ia meniti karier (orang dalam) di Kementerian Agama. Pernah menjabat Direktur Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam. Kemudian, sempat menjadi Wakil Menteri Agama saat pemerintahan SBY.

Sekarang ini Prof. Nasarudin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Keilmuannya sangat menonjol, terutama di bidang tafsir-hadis, tasawuf, dan pemikiran Islam (studi Islam).

Ia juga dikenal low profile, rendah hati (tawadhu'), ramah, berwawasan Islam yang moderat, dan orang NU pula. Tapi sayang, ia bukan orang partai politik.

Dari sekilas profil Prof. Nasaruddin Umar tersebut, tampaknya ia sangat berpengalaman dan mengenal dengan baik seluk-beluk Kementerian Agama, memiliki kompetensi, kapabilitas dan kredibilitas yang tidak diragukan untuk menjabat Menteri Agama mendatang.

Selanjurnya, sosok yang juga layak menjadi Menteri Agama adalah Prof. Dr. Mahfud Md. Ia salah seorang pakar hukum di negeri ini. Makanya, ia sering mengkritik Kementeriam Agama, dari segi kinerja, pengelolaan anggaran, dan kasus korupsi.

Prof. Mahfud Md dibutuhkan untuk Kementerian Agama saat ini, karena latar belakang pakar hukumnya dan sikap ketegasannya dalam memimpin.

Ia diharapkan akan membawa angin segar di Kementerian yang notabene mengurusi agama dan bersinggungan dengan nilai-nilai moral ini, agar tidak ada lagi pelanggaran hukum dan moral yang berdampak pada citra buruk Kementerian Agama di mata publik.

Mahfud Md pernah di partai politik (PKB), orang NU. Ia juga pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di era SBY. Sekarang ia sebagai guru besar Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan universitas-universitas terkemuka lainnya di Indonesia.

Selain dua tokoh di atas, ada tokoh Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini layak menjadi Menteri Agama, karena wawasan politik Islam dan pemikiran keislamannya yang moderat, kepemimpinannya, pengalaman, dan kontribusinya dalam dunia Islam yang berkemajuan, proresif, dan inklusif sangat diakui; tidak saja di Indonesia, tapi di dunia internasional.

Kemudian, Prof. Dr. Nadirsyah Hosen. Tokoh muda (bisa dibilang masih termasuk kaum milenial) NU, dosen Ilmu Hukum di Monash University, Australia, salah satu universitas terbaik di dunia di bidang hukum, sanad keilmuan dan kepemimpinannya mumpuni.

Segi nasab dan kasabnya luar biasa, berwawasan Islam moderat, low profile, humble, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tapi sayang, ia bukan politisi atau orang partai politik dan gondrong pula.


Sekilas dari biografinya, Gus Nadir (sapaan akrabnya) layak mendapat telepon dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Agama saat ini, yang nanti mungkin satu-satunya dalam sejarah, Menteri Agama muda, visioner, progresif, dan gondrong pula (pokoknya keren!).

Sedangkan dari kalangan politisi atau kader partai politik, antara lain: Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama petahana, Partai Peesatuan Pembangunan/PPP), Tubagus Ace Hasan Syadzily (Partai Golkar dan Anggota DPR di Komisi VIII mitra Kementerian Agama), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa/PKB), dan lainnya.

Sosok yang Netral dan Profesional

Sebagai catatan bahwa dari sekian sosok dan kriteria yang kompeten, layak dan pantas memimpin Kementerian Agama ke depan, paling tidak, dua hal ini penting juga diperhatikan.

Pertama, karena Kementerian Agama dalam dua periode terakhir ini dipimpin oleh kader salah satu partai politik. Dan Kementerian Agama dalam dua periode itu sama-sama tersandung kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Bagaimanapun, kalau tidak bisa dibilang gagal, kedua Menteri Agama ini, langsung atau tidak langsung, menambah citra kurang baik Kementerian Agama dalam pandangan publik.

Klaim sarang korupsi sempat dialamatkan oleh publik untuk Kementerian Agama. Padahal karena satu dua orang oknum yang melakukan korupsi. Ibarat kain putih, sedikit saja kena bercak noda, akibatnya menjadi fatal dan membuat citra buruk instansi secara keseluruhan.

Begitu keberadaan Kementerian Agama. Kementerian yang mengurusi agama, dan bersinggungan dengan nilai-nilai moral. Logikanya, bagaimana mungkin kementerian yang urusannya berkaitan dengan agama dan moral, kok, justru melakukan perbuatan amoral, seperti kasus kejahatan korupsi?

Kedua, Kementerian Agama harus dipimpin oleh seorang yang netral, profesional, jauh dari sikap dan perilaku vested interest dengan partai politik. Jangan sampai ada menteri yang merasa berutang budi dan balas jasa dengan yang merekomendasikan atau partai politik di mana ia bernaung.

Dan yang pasti, pada akhirnya semua tokoh itu tetap harus menunggu telepon dari Presiden Jokowi. 

Bagaimana pun, sesuai konstitusi, salah satu hak prerogatif Presiden adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya (UUD 1945 Pasal 17 Ayat 2). Di antara mereka ada yang ditelepon atau tidak oleh Presiden Jokowi, tunggu dan lihat saja nanti!

Artikel Terkait